Oleh:
Baso Affandi, SH
(Direktur Barometer Swara Indonesia)
DALAM beberapa pekan terakhir, sejumlah lembaga survei nasional telah merilis hasil penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Menariknya, meskipun dilakukan oleh lembaga yang berbeda, menggunakan waktu pengumpulan data yang tidak sepenuhnya sama, serta memiliki jumlah responden yang beragam, temuan yang dihasilkan justru menunjukkan pola yang hampir identik.
Angka, tabel, maupun grafik yang dipublikasikan mengarah pada kesimpulan yang serupa.
Ketika beberapa survei independen menghasilkan kecenderungan yang sama, tentu hal tersebut patut menjadi perhatian.
Bukan karena survei selalu benar, melainkan karena konsistensi temuan dari berbagai lembaga dapat menjadi indikator adanya persepsi publik yang relatif kuat terhadap suatu kebijakan.
Persepsi publik yang muncul cukup jelas. Mayoritas masyarakat masih belum merasa puas terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis MBG dan belum sepenuhnya yakin Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih KDMP akan mampu mencapai tujuan yang diharapkan.
Sesungguhnya, jika dilihat dari gagasannya, kedua program ini memiliki tujuan yang sangat baik.
MBG dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.
Sementara KDMP diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat desa dan kelurahan melalui penguatan kelembagaan koperasi.
Dengan kata lain, yang sedang diuji oleh masyarakat bukanlah cita-cita besar dari kedua program tersebut, melainkan bagaimana program itu dijalankan.
Pada Program MBG, misalnya, hanya sekitar sepertiga responden yang menyatakan puas.
Sebaliknya, sekitar enam dari sepuluh responden mengaku kurang puas atau bahkan tidak puas sama sekali.
Angka ini menunjukkan bahwa masih terdapat jarak antara harapan masyarakat dengan kenyataan yang mereka rasakan di lapangan.
Bisa jadi (responden) masyarakat menemukan distribusi yang belum merata, kualitas makanan yang belum konsisten, mekanisme pelaksanaan yang belum seragam, atau sasaran penerima manfaat yang dinilai belum sepenuhnya tepat.
Apa pun penyebabnya, persepsi publik terbentuk dari pengalaman yang mereka lihat dan rasakan secara langsung.
Hal yang sama juga terlihat pada KDMP. Tingkat keyakinan masyarakat terhadap keberhasilan program ini masih tergolong rendah.
Hanya sebagian kecil responden yang benar-benar optimistis, sedangkan mayoritas masih menyatakan kurang yakin atau bahkan tidak yakin sama sekali.
Fenomena ini sebenarnya cukup mudah dipahami, kepercayaan masyarakat tidak lahir hanya karena sebuah program diumumkan atau karena regulasi telah diterbitkan.
Kepercayaan tumbuh ketika masyarakat melihat bukti nyata bahwa program tersebut benar-benar memberikan manfaat, dikelola secara profesional, transparan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
Masih tingginya responden yang belum memberikan penilaian terhadap KDMP juga memberikan pesan penting.
Kemungkinan masih banyak masyarakat yang belum memahami konsep, mekanisme, maupun tujuan program secara utuh, artinya, selain memperbaiki pelaksanaan, pemerintah juga perlu memperkuat komunikasi publik dan sosialisasi agar informasi mengenai program dapat dipahami secara lebih luas.
Yang perlu digarisbawahi, hasil survei tidak boleh dimaknai sebagai penolakan terhadap pemerintah ataupun terhadap program-program tersebut, justru sebaliknya, survei merupakan instrumen evaluasi yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.
Melalui survei, pemerintah dapat mengetahui bagaimana kebijakan diterima oleh masyarakat, aspek mana yang sudah berjalan baik, dan bagian mana yang masih memerlukan perbaikan.
Saat kita bicara soal sistem demokrasi, suara masyarakat merupakan bagian dari proses pengambilan kebijakan, olehnya, hasil survei seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai masukan yang berharga untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Masih ada ruang yang sangat besar untuk memperbaiki persepsi masyarakat. Kelompok responden yang saat ini menyatakan "cukup puas" terhadap MBG dapat berubah menjadi "sangat puas" apabila kualitas pelaksanaan terus ditingkatkan.
Demikian pula masyarakat yang masih ragu terhadap KDMP dapat menjadi pendukung apabila koperasi-koperasi tersebut mampu menunjukkan kinerja yang nyata dan memberi manfaat langsung.
Keberhasilan sebuah program pemerintah tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang diserap atau banyaknya kegiatan yang dilaksanakan.
Ukuran yang jauh lebih penting adalah sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya.
Keberhasilan pembangunan bukan hanya tentang membangun program, tetapi juga tentang membangun kepercayaan.
Olehnya, kesamaan temuan dari berbagai lembaga survei sepatutnya menjadi momentum evaluasi.
Pesan yang disampaikan masyarakat sesungguhnya sederhana. Mereka tidak menolak perubahan, mereka hanya ingin melihat hasil yang nyata, sebab dalam kebijakan publik, kepercayaan bukan dibangun oleh janji, melainkan oleh bukti yang dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. (*)
