TRIBUNJAKARTA.COM - Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) akan berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur pada 27-31 Agustus 2026 mendatang
Sekretaris MUI Kabupaten Bogor sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren Al-Musthofawiyah Megamendung, Dr. Kiai Abdul Wafi Muhaimin, M.IRKH mengingatkan tiga poin utama yang harus dibawa dalam gelaran Muktamar.
Pertama, mengingatkan untuk menjaga martabat Muktamar yakni untuk mengembalikan arah perjuangan NU sesuai khittah awal pembentukannya.
Ia menilai, perhelatan lima tahunan ini harus menjadi simbol estafet kepengurusan yang terhormat dan bermartabat, sekaligus teladan bagi pengurus di tingkat akar rumput.
"Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi para ulama yang mencita-citakan kebangkitan ulama.
Sebagai pewaris para nabi, ulama mengemban mandat ilmu dan amal kebajikan, bukan kekayaan dan jabatan," ujar Abdul Wafi dalam keterangannya dikutip Selasa (29/7/2026).
Karenanya, ujar Abdul Wafi, NU harus menjadi wadah yang menjunjung tinggi nilai-nilai ilmu dan keulamaan, serta menjadi tempat keluh kesah umat, terutama dalam persoalan keagamaan.
"Dan orang-orang di dalamnya harus mencerminkan wajah keulamaan yang menjadi teladan dalam ilmu dan amal. Untuk mewujudkan cita-cita lutur itu," ujarnya.
Abdul Wafi mengingatkan NU memiliki tugas besar, yaitu menjadi organisasi keagamaan (jam’iyyah diniyyah) dan organisasi social kemasyarakatan (jam’iyyah ijtima’iyyah).
Menurutnya, dua sayap ini harus berjalan beriringan, agar organisasi ini dirasakan keberadaan dan manfaatnya di tengah-tengah masyarakat.
Oleh karena itu, ia berharap NU tidak bergeser menjadi jam'iyyah siyasiyah (organisasi politis) dan tetap menjaga khittah 1926 sebagaimana Muktamar NU ke-27 di Situbondo yang telah mengesahkan bahwa NU keluar dari politik praktis dan kembali fokus sebagai organisasi sosial keagamaan.
"Hal ini penting, agar NU menjadi rumah bersama tanpa harus disekat oleh partai politik tertentu. Adapun jika terpaksa berpolitik, maka cukuplah kader NU membuat partai politik sendiri atau bergabung dengan partai politik, tanpa dibatasi oleh partai tertentu, asalkan tetap senafas dengan ideologi NU," papar Abdul Wafi.
"Dan perjuangan melalui kendaraan partai politik bisa menjadi sarana dari cita-cita memperjuangkan agama dan civil society. Bukan sebaliknya, menjadikan NU sebagai kendaraan untuk meraih jabatan politik," lanjutnya.
Memasuki abad kedua perkhidmatannya, NU dihadapkan pada dinamika yang jauh lebih kompleks, terutama akibat era keterbukaan informasi.
Menurut Abdul Wafi, dinamika internal yang dahulu bersifat privat kini dapat diakses secara terbuka oleh publik.
Kondisi tersebut dinilai dapat memicu narasi negatif yang berpotensi merusak marwah keulamaan jika tidak disikapi dengan bijak oleh para pengurus.
Abdul Wafi mengingatkan ulama hari ini harus lebih berhati-hati di dalam beropini.
Hal-hal yang mudah disalah-artikan atau mudah dipelintir, sudah seharusnya dihindari, agar tak menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah Masyarakat.
Selain masalah marwah keulamaan, Abdul Wafi menggarisbawahi pentingnya kemandirian ekonomi organisasi.
Isu-isu sensitif yang belakangan ini berkembang seputar pengelolaan sumber daya dan dana dinilainya sebagai sinyal agar NU berdiri di atas kaki sendiri.
Ia mendorong agar semangat kemandirian, seperti gerakan swadaya warga pada perhelatan sebelumnya, kembali dihidupkan dalam Muktamar ke-35.
"Muktamar kali ini harus memuat semangat yang sama, yaitu mampu membiayai kebutuhan organisasi secara mandiri tanpa harus menggantungkan bantuan dari pihak luar. Jangan sampai pembiayaan hanya didominasi segelintir pihak yang berpotensi melahirkan beban balas budi di kemudian hari," tuturnya.
Ia berharap, dengan kemandirian ekonomi yang kuat, seluruh pengurus struktural NU dapat fokus menjadikan organisasi sebagai sarana pengabdian murni untuk agama, bangsa, dan kesejahteraan umat.
"Betapa bermartabatnya jika NU memiliki kemadirian dalam ekonomi. Membiayai sendiri segala kebutuahn organisasinya. Tak perlu bantuan dari pemerintah, bahkan jika perlu NU bisa membantu pemerintah di saat mengalami krisis moneter. Warga NU terjamin kesejahteraannya. Dan setiap pengurus NU yang masuk dalam jajaran structural, tak ada motif lain kecuali menjadikan NU sebagai rumah bersama; menjadi pejuang agama dan bangsa; bermanfaat untuk umat," paparnya.
