TRIBUNTRENDS.COM - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan menghentikan operasional ratusan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai bermasalah.
Namun di sisi lain, keputusan tersebut justru memicu gelombang protes dari para mitra yang mengaku mengalami kerugian besar hingga mengancam menempuh jalur hukum.
Di tengah polemik tersebut, sejumlah pihak tetap menaruh harapan besar terhadap kepemimpinan Kepala BGN yang baru, Sudaryono.
Mereka meyakini pembenahan tata kelola program MBG masih dapat dilakukan sehingga program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut mampu berjalan lebih efektif, akuntabel, dan tepat sasaran.
Baca juga: Mitra Dapur MBG Menagih Janji Pimpinan Lama, Kepala BGN Sudaryono: Kami Pastikan Tak Dirugikan
Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional Indonesia menyatakan penutupan permanen atau suspend terhadap 833 dapur SPPG bukan hanya berdampak pada operasional program, tetapi juga memicu kerugian investasi swasta dalam jumlah besar serta mengancam keberlangsungan puluhan ribu tenaga kerja.
Ketua Umum Asosiasi Mitra BGN Indonesia, Syawaludin Aweng, menilai kebijakan tersebut diambil tanpa mempertimbangkan dampak yang akan ditanggung para mitra.
"Beliau enggak berpikir soal dampak daripada kebijakannya ini.
Beliau pernah bertanya enggak kepada para mitra, kepada semua secara berjenjang, untuk memastikan bahwa kekeliruan ini sumbernya dari mitra atau dari para pihak yang lain," kata Syawaludin dilansir dari Kompas.com, Rabu (29/7/2026).
Menurutnya, langkah penutupan permanen seharusnya menjadi pilihan terakhir setelah seluruh proses evaluasi dilakukan secara menyeluruh.
Asosiasi mendesak Kepala BGN Sudaryono agar lebih memprioritaskan pembenahan sistem tata kelola internal dibandingkan langsung menjatuhkan sanksi berupa penutupan permanen terhadap dapur-dapur MBG.
Syawaludin menjelaskan, sebagian besar dapur yang kini ditutup sebenarnya telah menyelesaikan berbagai perbaikan administrasi maupun standar higienitas sesuai arahan teknis sejak beberapa bulan terakhir.
Namun, laporan hasil perbaikan tersebut disebut terkendala akibat persoalan koordinasi di tingkat bawah antara Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dan para mitra pelaksana.
Menurut Syawaludin, tidak adil apabila seluruh kesalahan maupun insiden seperti dugaan keracunan makanan hanya dibebankan kepada pemilik dapur.
Ia menilai pengelolaan operasional harian sepenuhnya berada di bawah kendali SPPI yang merupakan perpanjangan tangan Badan Gizi Nasional.
"Yang mengelola dapur itu adalah SPPI. Yang menentukan menunya itu adalah SPPI. Yang menentukan apa yang harus dibeli itu adalah SPPI melalui accounting-nya. Yang menentukan menu itu adalah SPPI melalui chef-nya, ahli gizinya. Terus kenapa dapur orang yang disuspen?" kata Syawaludin.
Ia juga mempertanyakan sistem pengawasan yang dinilai tidak independen.
"Lucu ini barang, dia yang mengelola, dia yang kemudian mempertanggungjawabkan, dia juga yang mengawasi. Mana ada sistem begitu? Kan harusnya ada lembaga pengawas independen biar adillah," imbuhnya.
Baca juga: Kejagung Buka-Bukaan Dosa Tata Kelola MBG di Sidang Praperadilan, Negara Rugi Rp 10,5 Triliun/Tahun
Syawaludin mengungkapkan, berdasarkan petunjuk teknis yang berlaku, penutupan permanen semestinya dilakukan melalui tahapan sanksi berjenjang atau minimal dua kali suspend.
Namun menurut temuan asosiasi, sebagian besar dapur baru menerima satu kali suspend sebelum akhirnya langsung ditutup permanen.
Ia memperkirakan kebijakan tersebut berpotensi menyebabkan lebih dari 41.000 tenaga kerja kehilangan pekerjaan.
Selain itu, investasi swasta yang telah ditanamkan diperkirakan mencapai Rp1,2 triliun hingga Rp1,6 triliun.
Apabila tidak ada perubahan kebijakan maupun ruang dialog dengan BGN, asosiasi menyatakan siap membawa persoalan tersebut ke jalur hukum.
"Kalau kebijakan ini tidak diperbaiki, kami akan lakukan class action dan melakukan penutupan dapur daripada semua harus nasibnya tidak jelas," ujarnya.
Sebagai langkah awal, asosiasi berencana mengirimkan surat resmi kepada Kepala BGN untuk meminta audiensi serta meminta Komisi IX DPR RI memfasilitasi proses mediasi.
Syawaludin juga berharap dilakukan peninjauan ulang terhadap Perjanjian Kerja Sama (PKS) melalui addendum apabila memang terdapat perubahan kebijakan.
"Beliau harusnya fokus tentang tata kelola. Fokus bagaimana membenahi tata kelola ini. Bagaimana kemudian membuatkan regulasi untuk perintah Presiden yang sangat mendesak yaitu memaksimalkan, mengefektifkan operasional dapur untuk daerah tertinggal," tutur Syawaludin.
Di tengah kritik yang diarahkan kepada Badan Gizi Nasional, dukungan terhadap kepemimpinan Sudaryono justru datang dari berbagai daerah.
Plt Bupati Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo, menilai Sudaryono merupakan sosok yang memiliki kapasitas dan pengalaman untuk membawa program MBG ke arah yang lebih baik.
Menurutnya, berbagai persoalan yang selama ini muncul dapat diselesaikan melalui kepemimpinan baru di tubuh BGN.
"Mas Dar punya kapasitas, kualitas, dan pengalaman untuk menjadi kepala BGN. Kami yakin di bawah kepemimpinan beliau, berbagai persoalan yang hari ini masih harus diselesaikan, dapat ditangani secepatnya," kata Sapto kepada awak media.
Sapto menegaskan keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak cukup hanya diukur dari tersalurkannya makanan kepada para penerima manfaat.
Menurutnya, program tersebut harus mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperbaiki derajat kesehatan masyarakat.
Ia berharap pelaksanaan MBG semakin presisi sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
"Program makan bergizi ini masuk prioritas presiden. Harapannya nanti, semakin presisi terhadap target sasaran, sehingga meningkatkan derajat gizi dan derajat kesehatan masyarakat. Pada akhirnya menjadi eskalator kesejahteraan masyarakat," urai Sapto.
Baca juga: Nasib Program MBG Usai Kepala BGN Tutup 883 SPPG dari Sumatera hingga Jawa dan Pecat 261 Pegawai
Sapto juga menilai Sudaryono memiliki keunggulan karena selama ini dikenal dekat dengan masyarakat, khususnya petani, pedagang, dan pelaku usaha mikro.
Pengalaman tersebut diyakini menjadi modal penting dalam menyusun kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
"Beliau sangat dekat dengan akar rumput, khususnya petani, pedagang, dan UMKM. Kedekatan itu menjadi kekuatan, untuk memastikan kebijakan yang dijalankan BGN sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan," tandasnya.
Polemik penutupan 833 dapur MBG kini menjadi ujian besar bagi kepemimpinan baru di Badan Gizi Nasional.
Di satu sisi, para mitra menuntut adanya keadilan, evaluasi menyeluruh, serta pembenahan tata kelola sebelum sanksi dijatuhkan. Di sisi lain, pemerintah daerah berharap Sudaryono mampu memperbaiki berbagai persoalan yang selama ini membayangi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis agar tetap menjadi program strategis yang mampu meningkatkan kualitas gizi sekaligus kesejahteraan masyarakat Indonesia.
***
