TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA — Kawasan Malioboro dipastikan akan kembali dipadati oleh ribuan pesepeda. Ajang kumpul pesepeda rutin, Jogja Last Friday Ride (JLFR), resmi diizinkan melintasi Jalan Malioboro pada pelaksanaan Jumat terakhir bulan ini.
Menariknya, perhelatan ini akan berbarengan dengan agenda Car Free Night (CFN), sehingga pemerintah dan kepolisian harus memutar otak membagi ruang agar pejalan kaki, pesepeda, dan bus Trans Jogja tidak saling berbenturan.
Langkah taktis yang diambil adalah membelah jalur Malioboro menjadi dua bagian, serta menerapkan prinsip berbagi ruang secara ketat di jalur pedestrian. Kebijakan ini diharapkan mampu menepis polemik terkait ketertiban pesepeda di kawasan sumbu filosofis tersebut.
Untuk mencegah penumpukan kendaraan dan menjaga kelancaran mobilitas warga, Pemerintah Daerah (Pemda) DIY, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta, dan Satlantas Polresta Yogyakarta telah menyepakati rekayasa lalu lintas khusus.
Kasat Lantas Polresta Yogyakarta AKP Alvian Hidayat menjelaskan, rombongan JLFR akan diarahkan untuk sepenuhnya menggunakan lajur kanan (sisi barat) Jalan Malioboro. Keputusan ini diambil agar lajur kiri tetap steril dan bisa digunakan oleh armada Trans Jogja.
"Rencana hasil diskusi terakhir, rombongan JLFR akan menggunakan lajur kanan atau sisi barat. Sementara lajur kiri tetap digunakan Trans Jogja. Meski bersamaan dengan Car Free Night, Trans Jogja tetap beroperasi sehingga diharapkan layanan transportasi umum dapat berjalan maksimal," ujar Alvian.
Tidak hanya di jalan raya, pengaturan juga menyasar area pedestrian. Ruang bagi pejalan kaki akan dibagi secara proporsional.
"Diupayakan tetap saling berbagi ruang. Satu lajur untuk para pesepeda, satu lajur lagi untuk pejalan kaki ataupun wisatawan yang berjalan kaki," katanya.
Volume massa yang besar memicu potensi kemacetan, terutama di pintu-pintu masuk kawasan Malioboro. Mengantisipasi hal tersebut, Satlantas Polresta Yogyakarta akan memfokuskan pengamanan di kawasan Kleringan yang kerap menjadi titik kemacetan utama saat akhir pekan.
"Kami akan menggelar personel secara maksimal, khususnya di simpul-simpul sekitar Kleringan. Pemerintah juga akan membersamai peserta JLFR agar kegiatan berlangsung tertib dan tidak mengganggu pengguna jalan lainnya," tegas Alvian.
Langkah pengamanan terpadu ini ditujukan untuk melindungi semua pihak—mulai dari peserta JLFR, wisatawan, pelaku usaha, hingga pengguna jalan reguler.
Sebelumnya, sempat beredar kekhawatiran di kalangan pesepeda terkait adanya pembatasan atau pelarangan melintas di Malioboro.
Kepala Dinas Perhubungan DIY Chrestina Erni Widyastuti menepis tegas anggapan tersebut. Ia memastikan tidak ada diskriminasi bagi pesepeda, selama aturan lalu lintas diindahkan.
"Kami tidak pernah melarang aktivitas bersepeda di Malioboro. Semua pengguna jalan memiliki hak yang sama. Yang terpenting adalah saling berbagi ruang, saling menghargai, dan menaati aturan agar tidak menimbulkan kemacetan maupun mengganggu pengguna jalan lainnya," ujar Erni.
Sikap ini turut ditegaskan oleh Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo. Menurut Hasto, Pemkot Yogyakarta bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memilih pendekatan kolaboratif untuk merangkul komunitas pesepeda alih-alih melakukan pelarangan.
"Pemkot Yogyakarta bersama Forkopimda menerima dengan baik penyelenggaraan JLFR. Tidak ada pelarangan maupun skema pengamanan khusus. Kami akan membersamai para peserta agar kegiatan berjalan baik bagi semua," kata Hasto.
