TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Rencana penurunan anggaran pada sejumlah program kesehatan dalam Rancangan KUA-PPAS APBD DKI Jakarta 2027 mendapat sorotan dari DPRD DKI Jakarta.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ghozi Zulazmi meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan penyusunan anggaran kesehatan benar-benar berdasarkan kebutuhan masyarakat.
Menurut Ghozi, alokasi anggaran tidak seharusnya hanya disusun dengan mengacu pada pola penganggaran tahun sebelumnya.
Setiap program perlu dievaluasi berdasarkan kebutuhan riil warga dan kondisi pelayanan di lapangan.
Hal itu disampaikan Ghozi dalam rapat kerja bersama Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta terkait pembahasan Rancangan KUA-PPAS APBD 2027.
Dalam rapat tersebut, Ghozi menyoroti adanya penurunan anggaran pada sejumlah program strategis di sektor kesehatan.
Beberapa di antaranya yakni pemeliharaan kesehatan masyarakat, pengadaan farmasi dan alat kesehatan, hingga program pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.
Ia meminta Pemprov DKI mengkaji kembali kebijakan tersebut secara menyeluruh.
Sebab, penurunan anggaran jangan sampai berdampak terhadap pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat.
"Jangan sampai penurunan anggaran ini kemudian berdampak pada kualitas layanan kesehatan yang diterima warga. Program-program strategis harus tetap berjalan dengan baik," kata Ghozi, Selasa (28/7/2026).
Selain besaran anggaran, Ghozi juga mempertanyakan dasar penentuan pagu serta distribusi anggaran untuk setiap Suku Dinas Kesehatan di wilayah Jakarta.
Menurut dia, pembagian anggaran harus dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan berbagai faktor.
Mulai dari jumlah penduduk, beban pelayanan, kondisi fasilitas kesehatan, hingga kebutuhan spesifik di masing-masing wilayah.
"Plotting anggaran harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Jangan sampai pembagiannya tidak melihat kondisi dan beban pelayanan kesehatan di lapangan," ujarnya.
Ghozi juga menyoroti alokasi anggaran untuk sejumlah rumah sakit daerah yang disebut berada di bawah rata-rata. Di antaranya RSUD Budhi Asih dan RSUD Koja.
Ia meminta kondisi tersebut turut dievaluasi. Sebab, besaran anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dikhawatirkan dapat memengaruhi kapasitas dan kualitas pelayanan rumah sakit kepada masyarakat.
"Ini perlu dievaluasi supaya alokasi anggarannya tidak justru mengganggu kapasitas pelayanan rumah sakit kepada masyarakat," tegasnya.
Ghozi menilai sektor kesehatan membutuhkan evaluasi secara menyeluruh dalam pembahasan APBD 2027. Ia berharap setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi warga.
"Anggaran kesehatan harus mencerminkan kebutuhan warga dan menjamin layanan yang adil. Jadi, setiap rupiah APBD yang dialokasikan harus benar-benar berdampak bagi masyarakat," tandas Ghozi.
DPRD DKI Jakarta, lanjut Ghozi, akan terus mengawal proses pembahasan APBD 2027.
Ia menegaskan, kebijakan anggaran di sektor kesehatan harus disusun secara tepat sasaran dan tidak mengorbankan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Jakarta.
