TRIBUN-MEDAN.com - Beginilah nasib 13 ribu dapur MBG yang belum beroperasi.

Zulkifli Hasan atau Zulhas minta setop demo.

Pemerintah siapkan solusi untuk para pengelola dapur.

Baca juga: PENAMPAKAN Mobil Pajero Istri Muda Bupati Kuansing, Disita KPK, Langsung Dibawa ke Jakarta

Zulhas meminta pihak yang terlibat dalam penyediaan dapur MBG memahami proses evaluasi yang sedang berjalan.

Ia berharap para mitra menunggu keputusan pemerintah tanpa melakukan aksi protes lanjutan.

“Teman-teman yang bergerak di bidang ini, kalau sudah membaca pengumuman ini nanti harap memahami. Jadi enggak usah datang lagi, apa demo lagi, ya. Enggak usah,” tegas Zulhas.

Cari Jalan Keluar

Pemerintah tengah mencari jalan keluar untuk lebih dari 13 ribu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum beroperasi.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menyiapkan dua skema penyelesaian, termasuk memprioritaskan dapur MBG di wilayah dengan angka stunting atau tengkes tinggi.

Zulhas juga meminta para mitra penyedia dapur MBG tidak lagi melakukan aksi unjuk rasa sambil menunggu keputusan pemerintah.

Baca juga: Ephorus HKBP Harap Dukungan Pemerintah untuk Perkuat Perguruan Tinggi Swasta

Pernyataan itu disampaikan Zulhas usai memimpin rapat koordinasi perbaikan tata kelola MBG di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (29/7/2026).

Menurut Zulhas, persoalan utama berada pada ribuan SPPG yang sudah dibangun, tetapi belum dapat beroperasi.

Sebagian dapur telah selesai dibangun, sementara sebagian lainnya masih dalam tahap penyelesaian fisik.

“Jumlahnya 13 ribu lebih yang banyak diprotes itu. Karena sudah ada yang dibangun, ada yang sudah jadi, ada yang baru 80 persen. Itu nasibnya bagaimana? Kita bagi dua skema penyelesaiannya,” kata Zulhas.

Rapat koordinasi perbaikan tata kelola MBG digelar setelah Sudaryono dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Baca juga: Pemprov Sumut Siapkan Perda Larangan Penggunaan Vape untuk ASN

Hadir dalam rapat tersebut sejumlah menteri terkait, termasuk Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta jajaran pimpinan BGN.

Pembahasan berlangsung tertutup karena menyangkut aspek teknis perbaikan program MBG.

Pemerintah akan memprioritaskan wilayah tertinggal dengan angka stunting atau tengkes tinggi sebagai skema pertama penyelesaian dapur MBG.

Wilayah seperti Papua, Papua Pegunungan, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi prioritas karena memiliki kebutuhan intervensi gizi yang tinggi.

Kepastian operasional dapur MBG di wilayah prioritas tersebut ditargetkan selesai dalam waktu satu bulan.

Sementara untuk dapur MBG di wilayah lain seperti Jawa dan Sumatera, pemerintah masih melakukan kajian yang ditargetkan rampung dalam waktu dua bulan.

Dugaan Korupsi MBG di Simalungun

Sementara dugaan korupsi MBG mencuat di Simalungun.

SPPG diduga diperas sampai Rp364 juta.

Hal itu terungkap saat puluhan massa menggeruduk kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Rabu (22/7/2026).

Mereka menyampaikan perihal dugaan penyelewengan program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Simalungun. 

Baca juga: Massa Ungkap Pungli MBG, Nama Wakil Bupati dan Wakil DPRD Simalungun Disebut

Massa yang tergabung dalam Himpunan Masyarakat Anti Korupsi (HMAK) Sumatera Utara  dalam pernyataannya mendesak  aparat penegak hukum melakukan penyelidikan soal dugaan korupsi program MBG. 

"Kami meminta agar Kejaksaan mengusut dugaan korupsi, pemerasan, dan penyalahgunaan kewenangan yang disebut berkaitan dengan pelaksanaan MBG," kata koordinator aksi Nanda Maryadi Andarfo, dalam pernyataannya. 

Aksi massa menuding adanya pemerasan yang dilakukan sebuah yayasan bernama Yayasan Harapan Baru kepada pengelola Satuan Pelayanan Gizi di Kabupaten Simalungun. 

Baca juga: Isu Persaingan Bisnis di Balik Ledakan Rumah Mewah Beredar, Kapolrestabes: Kami yang Investigasi

Pemerasan terhadap SPPG dengan nilai mencapai Rp364 juta, ditambah dugaan pungutan biaya sewa lahan sebesar Rp15 juta per bulan.

Massa menyampaikan, dugaan pemerasan ini diduga melibatkan sejumlah pejabat daerah.

Termasuk Wakil Bupati Simalungun Benny Gusman Sinaga selaku ketua Satgas MBG yang diduga memiliki hubungan dengan pemilik Yayasan Harapan Baru. 

Selain itu, massa meminta pemeriksaan dilakukan terhadap Wakil Ketua DPRD Simalungun berinisial BOR yang diduga menjadi pemasok bahan makanan ke yayasan tersebut.

Baca juga: Komunitas BMX Medan Akan Gelar Piala Wali Kota tanggal 1 Agustus 2026

HMAK Sumut meminta seluruh SPPG yang berafiliasi dengan Yayasan Garuda Harapan Baru di Simalungun diperiksa.

"Tujuannya memastikan program MBG berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan keuangan negara. Program MBG ini menyangkut gizi anak-anak. Karena itu harus transparan dan akuntabel. Jangan sampai ada praktik yang mencederai tujuan baik program ini," ujar massa. 

Sementara itu Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara belum menjawab pertanyaan soal adanya penyelewengan program MBG di Simalungun. 

(*/tribun-medan.com)