Laporan Wartawan Serambi Indonesia Rianza Alfandi | Banda Aceh
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Anggota Komisi V DPR RI, H. Ruslan M. Daud (HRD), melakukan kunjungan kerja ke Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Malahayati, di Jl. Laksamana Malahayati, Gampong Durung, Kecamatan Mesjid Raya, Aceh Besar, Rabu (29/7/2026).
Dalam kunjungan ini, HRD menyerap sejumlah saran dan masukan mengenai pengembangan sekolah Poltekpel Malahayati serta penekanan pengawasan terhadap sejumlah siswa yang menjadi korban ledakan pintu kamar mesin KMP Aceh Hebat 2 beberapa waktu lalu.
Ia mengapresiasi langkah seluruh pihak yang dinilai telah memberikan perhatian maksimal kepada para korban ledakan KMP Aceh Hebat 2. HRD menilai penanganan terhadap korban, baik yang meninggal dunia maupun yang masih menjalani pemulihan, telah dilakukan dengan baik oleh seluruh pemangku kepentingan.
“Alhamdulillah apa yang sudah dipaparkan kepada kami, ini sangat luar biasa. Seluruh pemangku kepentingan ini sudah memberikan yang terbaik kepada masyarakat ataupun anak-anak kita yang sedang musibah,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, HRD juga menyoroti minimnya jumlah putra-putri Aceh yang menempuh pendidikan di Poltekpel Malahayati. Karena itu, ia mendorong Pemerintah Aceh dan seluruh pemangku kepentingan bersatu memperjuangkan kebijakan afirmasi berupa kuota khusus dan beasiswa bagi anak-anak Aceh.
“Tadi saya memohon kepada ini seluruh pemangku kepentingan yang ada di sini, terutama adalah seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Aceh, kita harus kompak satu suara. Kenapa daerah lain boleh? Kenapa orang lain bisa, kok kita tidak bisa?,” katanya.
Menurut HRD, Aceh memiliki hak yang sama sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memperoleh kesempatan tersebut. Terutama seperti Papua yang sama-sama merupakan daerah bekas konflik.
“Hari ini kenapa Papua bisa? Kenapa kita tidak? Yang paling inti adalah menghadirkan kesetaraan, jangan terjadi ketimpangan. Sebab Aceh hari ini sama-sama kita mengerti dan sama-sama kita tahu bagian daripada NKRI. Kalau memang di Papua bisa, kenapa di Aceh enggak bisa," ujarnya.
Ketua DPW PKB Aceh itu optimis pemerintah pusat akan merespons permintaan Aceh apabila seluruh elemen di Tanah Rencong memiliki suara yang sama dalam memperjuangkan kepentingan tersebut.
Sebab, kata HRD, permintaan yang disampaikan bukan suatu hal aneh, melainkan bagian dari hadirnya kesetaraan di Aceh agar diperlakukan sama dengan daerah lain.
Menurut data dari Poltekpel Malahayati, hanya sekitar 10-15 persen putra-putri Aceh yang saat ini menempa ilmu pelayaran di lembaga pendidikan tersebut. Sementara sisanya berasal dari luar daerah, baik dari Sumatera Utara maupun dari Pulau Jawa.
Salah satu penyebabnya adalah tingginya biaya pendidikan yang mencapai sekitar Rp130 juta per satu siswa untuk masa studi tiga tahun.
Untuk itu, HRD juga mendorong Pemerintah Aceh bersama gubernur mengusulkan secara resmi kepada pemerintah pusat agar biaya pendidikan di Poltekpel Malahayati dapat disubsidi sehingga lebih terjangkau.
“Kita ibaratkan juga Pemerintah Aceh, kayak Pak gubernur dan seluruh juga pemangkunya bisa menyurati pemerintah pusat, dan kami yang ada di pusat juga bisa mendorongdengan mitra-mitra kami, sehingga keinginan apa yang disampaikan tadi anak-anak kita untuk sekolah di sini, kalau memang gara-gara beban biaya tinggi, bisa dikurangi,” ungkapnya.
• HRD Pimpin Rombongan PKB Aceh Audiensi dengan Wakil Ketua DPR RI
Sementara itu, Direktur Poltekpel Malahayati, Ir. Andi Fiardi, mengatakan pihaknya sangat berharap semakin banyak putra Aceh yang mengenyam pendidikan di sekolah pelayaran tersebut, sehingga mampu menjadi pelaut yang berdaya saing nasional maupun internasional.
Ia mengakui bahwa salah satu penyebab minimnya putra-putri lokal Aceh yang mengenyam pendidikan di Poltekpel Malahayati adalah tingginya biaya pendidikan.
Kendati demikian, kata Andi, prospek kerja lulusan sekolah tersebut dinilai sangat baik karena banyak taruna telah direkrut perusahaan pelayaran sebelum menyelesaikan pendidikan.
“Sistem yang ada di Malahayati, ketika mereka belum tamat itu biasa mereka ikut Prala. Prala itu kegiatan berlayar, itu biasanya langsung direkrut dari perusahaan-perusahaan pelayaran. Jadi sebelum mereka selesai, itu mereka sebagian bisa direkrut,” jelasnya.
Andi menambahkan, bahwa kebutuhan tenaga pelaut yang memiliki ijazah resmi saat ini masih sangat tinggi, baik di Indonesia maupun luar negeri, sementara ijazah Poltekpel Malahayati telah diakui secara internasional.
Untuk itu, ia juga mendorong adanya satu regulasi atau kemudahan bagi putra daerah untuk memanfaatkan peluang mengenyam pendidikan yang telah diakui secara internasional tersebut.(*)
