TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA – Pemerintah mengebut proses validasi data penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menargetkan seluruh proses validasi dan penataan ulang proses penyaluran rampung paling lambat pada 5 Agustus 2026.
Target tersebut menjadi salah satu kesepakatan dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Tingkat Menteri yang digelar di Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Baca juga: Menko Pangan Zulkifli Hasan: 83 Ribu Desa Disiapkan Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi
Dari total 47.712.407 siswa yang tercatat sebagai penerima manfaat, pemerintah akan melakukan penyelarasan data berdasarkan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).
Validasi dilakukan untuk memastikan data siswa by name by address, termasuk menyesuaikan data sekolah yang tidak menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta potensi perubahan jumlah penerima di jenjang SMA/SMK.
"Upaya ini menjadi tahap awal pemerintah dalam penyesuaian data penerima manfaat peserta didik. Tujuannya agar penyaluran program semakin tepat sasaran," ujar Menko Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas.
Menurutnya, pemerintah akan terus menyempurnakan pelaksanaan Program MBG agar lebih tepat sasaran, aman, dan berkualitas.
Perbaikan implementasi tersebut ditargetkan selesai dalam satu hingga dua bulan ke depan.
"Prinsipnya, program MBG harus benar-benar tepat sasaran, aman, dan memiliki tata kelola yang baik. Evaluasi ini dilakukan agar manfaat program semakin optimal bagi pihak penerima," katanya.
Selain memvalidasi data penerima manfaat, pemerintah juga menata operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berdasarkan kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan kelayakan operasional.
Zulhas mengungkapkan, dari 27.485 SPPG yang telah beroperasi, sebanyak 18.758 sudah memiliki SLHS. Sementara 8.727 lainnya belum memenuhi persyaratan.
Pemerintah memberikan waktu satu bulan kepada SPPG yang belum mengantongi SLHS setelah surat peringatan diterbitkan.
"Jika hingga batas waktu tersebut persyaratan tidak dipenuhi, SPPG bersangkutan direkomendasikan untuk ditutup secara permanen," tegas Zulhas.
Selain itu, terdapat 232 SPPG yang berstatus suspend lebih dari tiga bulan dan akan menjadi bagian dari evaluasi lanjutan.
Pemerintah juga akan menata 8.617 SPPG di daerah terpencil dengan fokus mendukung percepatan penurunan angka stunting.
Prioritas diberikan kepada wilayah dengan prevalensi stunting tinggi dan ditargetkan selesai dalam satu bulan.
Sementara penataan SPPG di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) lainnya akan dilakukan secara bertahap dalam waktu dua bulan.
Untuk memperkuat pengawasan dan sinkronisasi pelaksanaan Program MBG, BGN bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan akan mengoperasikan Command Center yang mengintegrasikan data lintas kementerian dan lembaga.
Sistem tersebut juga akan memuat data rantai pasok dan keamanan pangan.
"Langkah ini diharapkan mempercepat pengambilan keputusan sekaligus meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program," kata Zulhas.
Baca juga: Menko Pangan Zulkifli Hasan Persilakan Mahasiswa Kritik Pemerintah Tanpa Sensor
• Zulkifli Hasan di Wonosobo Dorong Swasembada Pangan dan Penguatan Koperasi Desa
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, Rakortas menghasilkan tiga poin utama. Meliputi penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran, penguatan sistem pengawasan operasional dapur MBG, serta peningkatan kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah.
Poin pertama adalah komitmen bersama mendukung proses penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran maupun tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Program MBG.
Sudaryono memastikan BGN akan memberikan dukungan penuh kepada aparat penegak hukum.
"Kami pastikan akan memberikan akses seluas-luasnya kepada aparat penegak hukum. Apa yang diperlukan, termasuk informasi data, pasti kami berikan," ujarnya.
Sudaryono juga menegaskan kualitas makanan yang diterima siswa sangat bergantung pada kepala SPPG.
Karena itu, pengawasan dilakukan mulai dari pemilihan bahan baku, proses memasak, distribusi makanan, hingga makanan diterima penerima manfaat.
BGN juga mengembangkan sistem teknologi informasi yang memantau seluruh tahapan operasional dapur MBG.
"Kami telah membangun sistem teknologi informasi yang mampu memantau seluruh tahapan operasional dapur secara rinci."
"Sistem ini bakal mencatat proses sejak pengolahan bahan menu, saat dikonsumsi, hingga pengembalian maupun pencucian omprengnya."
"Sistem ini juga mengawasi proses belanja bahan baku agar sesuai standar kualitas yang telah ditetapkan BGN," jelas Sudaryono.
Dia menambahkan, paling lambat awal Agustus 2026, BGN akan meluncurkan portal transparansi yang dapat diakses publik, terutama sekolah dan orang tua siswa penerima manfaat.
Poin terakhir yang disepakati dalam Rakortas adalah memperkuat kolaborasi, komunikasi, dan dukungan publik terhadap pelaksanaan Program MBG.
Sudaryono memastikan BGN akan membuka ruang komunikasi yang lebih luas dengan seluruh pemangku kepentingan.
"Mohon kami diberi waktu dan kesempatan untuk menuntaskan berbagai langkah pembenahan ini, termasuk penyempurnaan sistem, pemutakhiran data penerima manfaat, hingga penguatan tata kelola program," pungkasnya. (*)
