TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Dampak musim kemarau mulai dirasakan oleh sebagian besar warga masyarakat di Kapanewon atau kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul.
Memasuki puncak musim kemarau ini, seluruh kalurahan di Panggang sudah mulai mengajukan permintaan dropping air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Kalurahan yang sudah mengajukan permintaan dropping di antaranya Giriharjo, Girikarto, Girimulyo, Girisekar, Girisuko, dan Giriwungu.
Jawatan Sosial Kapanewon Panggang Sri Muryani mengatakan dropping air bersih secara simbolis sudah mulai dilaksanakan pada Rabu (29/7/2026) kemarin.
Untuk bulan Agustus ini, dropping akan dilaksanakan setiap hari dengan alokasi berbeda-beda di setiap kalurahan.
" Semua kalurahan sudah mengajukan. Dropping sudah kita mulai kemarin,"katanya saat dihubungi Tribun Jogja, Kamis (30/7/2026).
Dia menjelaskan, pada musim kemarau tahun ini, Kapanewon Panggang mengalokasikan 329 tangki air bersih untuk program dropping.
Pasokan air bersih itu akan didistribusikan untuk menyuplai kebutuhan air bersih bagi warga di enam kalurahan.
Sementara itu dihubungi terpisah, Lurah Girisekar, Sutarpan menyebut dari 9 padukuhan di wilayahnya, tiga wilayah sudah mengajukan permintaan dropping air bersih.
Di antaranya Jeruken, Pijenen dan Krambil.
" Ada tiga padukuhan yang sudah mengalami kesulitan air bersih. Jeruken, Pijenen dan Krambil,"katanya.
Baca juga: Dampak Kemarau, Pemkab Gunungkidul Perpanjang Status Darurat Kekeringan dan Masifkan Dropping Air
Dampak musim kemarau yang sudah mulai banyak dirasakan oleh warga membuat Pemkab Gunungkidul bergerak cepat.
Untuk mengantisipasi musim kemarau panjang ini, Bupati Gunungkidul menetapkan status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Kekeringan.
Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Bupati Nomor 154/KPTS/2026 tentang Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Kekeringan.
Status siaga ini berlaku selama tiga bulan, terhitung mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
Penetapan status ini menjadi payung hukum penanganan krisis air bersih dan kekeringan lahan pertanian akibat musim kemarau yang tiba lebih awal.
Langkah intervensi di lapangan dilakukan dengan memaksimalkan alokasi dana di tingkat Kapanewon (kecamatan), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), hingga pos Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mengoptimalkan penanganan krisis air di titik-titik rawan.
Bupati Gunungkidul Endah Subekti menjelaskan, seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon (Forkopimkap) bersama TNI dan Polri telah bergerak memetakan wilayah terdampak. Penyaluran (dropping) air bersih difokuskan ke titik-titik rawan agar penanganan bencana dapat berjalan cepat dan terstruktur.
"Jadi masing-masing Kapanewon kemarin sudah rapat koordinasi dengan Forkopimkap untuk sudah mengeluarkan anggaran dropping air. Hari ini beberapa Panewu sudah melaporkan, bahkan Pak Kapolres juga sudah memberikan laporan bahwa Kapolsek dan Danramil, Panewu ini sudah mulai mengidentifikasi titik-titik rawan dengan di-dropping air bersih," kata Endah Subekti ditemui di Kompleks Kepatihan, Kamis (30/7/2026).
Endah menumpukan perhatian agar penyerapan anggaran kedaruratan dapat langsung menjawab kebutuhan masyarakat di daerah rentan.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah sudah menggelar apel darurat hidrometeorologi pada Juni lalu demi mengoptimalkan penyerapan anggaran.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh kalah cepat dibanding pihak lain dalam merespons krisis kekeringan di wilayahnya.
Pemerintah Daerah memprioritaskan pemenuhan kebutuhan air bersih guna mencegah dampak sosial-ekonomi yang lebih luas, seperti fenomena warga di Kapanewon Rongkop yang terpaksa menjual hewan ternak demi membeli air bersih.
Selain armada pengangkut air, Pemkab Gunungkidul juga bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk menyediakan sarana penampungan air bersih komunal.
"Harapan kami seperti itu, bahkan kemarin kita menggandeng pihak-pihak lain yang sah seperti BAZNAS membantu ini untuk tahun yang pertama membantu penampungan air. Jadi di titik-titik tertentu ada 5.000 penampungan, 5.000 liter penampungan air sehingga nanti dropping-nya di penampungan itu. Supaya warga yang tidak punya penampungan itu bisa mengakses untuk tidak perlu mencari sumber-sumber air yang wilayahnya sangat sulit," ujar Endah.
Baca juga: Dampak Kemarau Panjang Mulai Dirasakan di DIY, Ribuan Warga Alami Krisis Air Bersih
Lebih Berat
Menurut Endah, tantangan kekeringan tahun ini lebih berat dibandingkan tahun sebelumnya. Pergeseran awal musim kemarau membuat durasi kekeringan menjadi lebih panjang, yang tak hanya menyedot kebutuhan pasokan air minum warga, tetapi juga mengancam sumber baku PDAM dan mengeringkan lahan pertanian.
"Dan tidak hanya untuk air bersih, tetapi juga untuk sumber airnya PDAM dan untuk ladang ini kami juga sudah mulai kering karena kemarau di tahun ini berbeda dengan tahun lalu. Tahun lalu kami tidak seperti ini karena ini kemaraunya lebih awal sehingga lebih panjang. Nah ini yang menjadi persoalan," tuturnya.
Meski demikian, kondisi krisis air di Gunungkidul dipastikan masih dalam kendali penuh Pemkab Gunungkidul. Situasi terkini dan skema penanganan bencana ini juga telah dilaporkan langsung kepada Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X.
"Dan tadi kami sudah matur juga dengan Ngarso Dalem bahwa kondisi kekeringan di Gunungkidul sampai saat ini insyaallah masih bisa tertangani. BTT masih utuh, dana di Badan Penanggulangan Bencana juga masih, akan kita dropping yang anggaran di masing-masing Kapanewon," jelas Endah.
Terkait alokasi dana, BPBD Gunungkidul mengantongi anggaran penanganan bencana yang mencapai hampir setengah miliar rupiah.
Sementara itu, untuk tingkat Kapanewon yang masuk dalam peta rawan kekeringan, disediakan alokasi dana rata-rata untuk pengadaan lebih dari 100 tangki air bersih.
"Kalau di Badan Penanggulangan Bencana itu lebih dari hampir sampai setengah miliar ya, tapi kalau di Kapanewon itu rata-rata lebih dari 100 lebih tangki untuk anggarannya. Kapanewon tertentu yang memang selama ini berpotensi kekeringan. Kayak Semen dan sebagainya tidak digunakan, tetapi kalau yang Tepus, Rongkop, kemudian Panggang, Paliyan sudah menyampaikan," ungkapnya.
Berdasarkan pemantauan di lapangan, wilayah dengan dampak kekeringan terparah terkonsentrasi di Kapanewon Tepus, Rongkop, dan Panggang.
Kendati demikian, pendistribusian air tangki terus bergulir di wilayah terdampak lainnya secara berkelanjutan.
"Ponjong ini tadi Ibu Panewu sudah melaporkan sudah dropping 50 tangki, kemudian di Panggang, Saptosari juga sudah lebih dari 50 tangki. Yang parah itu Tepus, kemudian Rongkop, Panggang itu parah," kata Endah.
Sebagai upaya koordinasi teknis wilayah sungai, Pemkab Gunungkidul juga berkomunikasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak.
"Tetapi kemarin dari Balai Besar Opak Serayu juga hadir, rencananya dengan Pak Dirjen SDA tetapi beliau batal menghadiri. Ya. Mohon doanya kita bisa menangani ini," tambahnya.
Mengenai wacana penerapan teknologi modifikasi cuaca (TMC) atau hujan buatan di kawasan Gunungkidul, Endah menyatakan pemerintah daerah belum memiliki rencana ke arah tersebut.
"Oh ndak, belum, belum, belum ada," tutupnya. (*)
