TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA — Capaian ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta yang tumbuh impresif melampaui rata-rata nasional tak lantas membuat pemerintah daerah berpuas diri.
Di balik moncernya kinerja ekonomi triwulan I-2026, Pemerintah Daerah DIY memberikan peringatan tegas mengenai besarnya ancaman tekanan global yang berisiko menekan daya beli, memicu inflasi, hingga memperlebar jurang ketimpangan sosial masyarakat.
Perekonomian DIY pada triwulan I 2026 tercatat tumbuh sebesar 5,84 persen. Pertumbuhan ini melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional maupun Pulau Jawa.
Laju pertumbuhan tersebut utamanya didorong oleh meningkatnya aktivitas sektor pariwisata serta kondisi inflasi daerah yang masih terjaga dalam kisaran sasaran target.
Kendati demikian, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah agar tetap bersiap dan waspada menghadapi berbagai dinamika ketidakpastian.
Faktor-faktor eksternal seperti ketidakpastian geopolitik global, pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga energi dan bahan baku, hingga ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino dinilai perlu diantisipasi sejak dini.
Peringatan tersebut disampaikan Sri Sultan saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Daerah (Rakordal) DIY Triwulan II Tahun 2026 yang berlangsung di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (30/7/2026).
Dalam arahannya, Sri Sultan menggarisbawahi rentannya kelompok masyarakat kelas menengah bawah terhadap gejolak ekonomi domestik maupun luar negeri.
"Tekanan global dan domestik tersebut berpotensi memicu inflasi, menggerus daya beli, serta membuat kelas menengah bawah rentan turun kelas. Jika tidak diantisipasi, kondisi ini dapat meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan serta memperlambat mobilitas sosial," ujar Sri Sultan.
Salah satu fokus utama yang disoroti Gubernur DIY adalah pentingnya menjaga stabilitas harga pangan. Pengendalian inflasi dinilai menjadi kunci utama untuk melindungi kelompok masyarakat rentan dari ancaman kemelaratan. Untuk itu, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) diminta memperkuat implementasi strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif).
Menurut Sri Sultan, kenaikan harga barang kebutuhan pokok berdampak langsung secara sistemik terhadap efektivitas program bantuan sosial yang dialokasikan pemerintah.
"Lonjakan harga bertindak sebagai pajak regresif yang secara langsung menggerus daya beli masyarakat berpendapatan rendah, melumpuhkan efektivitas bantuan sosial, dan memperlebar jurang ketimpangan ekonomi," kata Sri Sultan.
Sebagai langkah konkret memperkuat efektivitas penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan, Pemda DIY secara resmi meluncurkan Sistem Manajemen Data Abhipraya. Sistem ini difungsikan sebagai instrumen integrasi basis data kemiskinan guna memperkuat tata kelola data yang mendukung perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi berbagai intervensi pembangunan di DIY.
Langkah ini diperkuat dengan penandatanganan kesepakatan integrasi data oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) se-DIY. Kesepakatan ini menjadi bagian dari implementasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.
Sri Sultan menegaskan, intervensi pemerintah tidak boleh lagi sekadar bertumpu pada skema bantuan modal atau bantuan sosial semata tanpa ditopang oleh perbaikan akurasi data.
"Sesuai penegasan Bank Dunia bahwa ketimpangan menghambat pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, maka upaya pengurangan kemiskinan tidak cukup hanya melalui program bantuan. Hal tersebut harus ditopang oleh tata kelola pembangunan berbasis data terintegrasi guna meminimalisasi kesalahan inklusi dan eksklusi sehingga intervensi pemerintah tetap tepat sasaran," tegas Sri Sultan.
Selain membahas isu makroekonomi dan kemiskinan, forum Rakordal Triwulan II Tahun 2026 ini juga menjadi ajang evaluasi menyeluruh terhadap kinerja birokrasi perangkat daerah di lingkungan Pemda DIY. Secara umum, rata-rata kinerja perangkat daerah pada triwulan II berhasil mencapai predikat Baik.
Berdasarkan hasil evaluasi resmi Pemda DIY, capaian kinerja terbagi ke dalam beberapa kategori. Pada kategori Pengguna Anggaran, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah berhasil mencatatkan nilai kinerja tertinggi, sedangkan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga memperoleh nilai terendah, meski keduanya tetap bertahan dengan predikat Baik.
Selanjutnya, untuk kategori Kuasa Pengguna Anggaran, Rumah Sakit Paru Respira mencatatkan capaian kinerja tertinggi, sementara Balai Pengelolaan Air Limbah dan Pengembangan Jasa Konstruksi memperoleh nilai terendah. Adapun pada kategori SMK BLUD, SMKN 3 Wonosari meraih nilai kinerja tertinggi, sedangkan SMKN 1 Saptosari mencatat nilai terendah, dengan seluruh satuan pendidikan tersebut tetap berada pada predikat Baik.
Menutup pengarahannya, Sri Sultan menekankan bahwa seluruh hasil evaluasi kinerja birokrasi tersebut tidak boleh disikapi sebatas tolok ukur kelengkapan administrasi semata. Hasil evaluasi harus dijadikan batu pijakan bagi seluruh perangkat daerah untuk terus membenahi kualitas tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan.
Sebab pada akhirnya, kunci keberhasilan pengentasan kemiskinan dan perlindungan masyarakat sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan oleh pemerintah dalam merumuskan dan mengambil kebijakan.
