Laporan Wartawan Serambi Indonesia Rianza Alfandi | Banda Aceh
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Pemerintah Aceh meminta PT Pertamina menambah jumlah operator dispenser di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk mengurangi antrean BBM yang dinilai telah mengganggu fasilitas umum.
Permintaan itu disampaikan setelah hasil evaluasi tim Pemerintah Aceh yang menemukan lambatnya pelayanan di SPBU menjadi salah satu penyebab antrean panjang.
“Kalau tidak diperbaiki, berpotensi membuat kegaduhan. Di antaranya dengan menambah operator di dispenser dan memastikan adanya petugas pengendalian antrean,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Jumat (31/7/2026).
Menurut Nurlis, Pemerintah Aceh meminta Sales Area Manager (SAM) Retail Pertamina menertibkan sistem pelayanan dan mengoptimalkan layanan SPBU mulai Agustus 2026.
Ia menjelaskan, kesimpulan tersebut merupakan hasil evaluasi tim Pemerintah Aceh yang dikoordinasikan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh, Teuku Robby Izra, bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas ESDM, serta Biro Perekonomian Setda Aceh.
Berdasarkan temuan tim, satu dispenser di SPBU umumnya memiliki empat nozzle, namun hanya dilayani satu atau dua petugas yang harus melakukan pengecekan QR Barcode Subsidi Tepat, mencocokkan nomor polisi kendaraan, mengisi BBM, hingga memproses pembayaran.
Baca juga: Cegah Kegaduhan, Pemerintah Aceh Minta Pertamina Perbaiki Pelayanan SPBU
“Menurut temuan tim Pak Robby, di setiap dispenser (yang ada di SPBU) ada empat nozzle atau selang pompa, namun hanya ada satu atau dua petugas yang melayani proses cek QR Barcode Subsidi Tepat Guna, nomor polisi, pengisian BBM sampai pembayaran. Inilah salah satu penyebab antrean. Karena itu, Pak Robby protes,” jelasnya.
Protes tersebut sudah sempat disampaikan Robby kepada SAM Retail Pertamina dalam rapat di Kantor Gubernur Aceh pada Kamis (23/7/2026) yang juga dihadiri perwakilan Hiswana Migas Aceh.
“Mereka berjanji memperbaiki dan mengoptimalisasi pelayanan di setiap SPBU,” katanya.
Dalam pertemuan sebelumnya, kata Nurlis, selain persoalan pelayanan SPBU, Robby juga memaparkan tiga faktor utama penyebab antrean BBM, yakni faktor pasokan berupa keterlambatan distribusi, keterbatasan armada dan cuaca; faktor permintaan akibat meningkatnya mobilitas, panic buying, kendaraan dari luar daerah serta penyalahgunaan BBM bersubsidi; serta faktor internal SPBU seperti jam operasional, lambatnya pelayanan, keterbatasan dispenser, dan distribusi stok yang belum merata. Meski demikian, menurut informasi PT Pertamina Patra Niaga Aceh, stok BBM masih dalam kondisi aman.
Lebih lanjut, kata Nurlis, Pemerintah Aceh juga telah melakukan inspeksi mendadak pengendalian distribusi BBM di SPBU Jeulingke dan Lambhuk, Banda Aceh, pada Kamis (30/7/2026), bersama tim dari Polda Aceh.
Dalam sidak tersebut ditemukan sejumlah kendaraan menggunakan QR Barcode Subsidi Tepat yang tidak sesuai dengan nomor polisi. Sementara di SPBU Lambhuk, petugas juga mendapati banyak kendaraan keluar dari antrean saat tim pemeriksa tiba di lokasi.
Sebelumnya, pada 22 Juli 2026, Gubernur Aceh Muzakir Manaf telah menyurati Kepala BPH Migas untuk meminta penambahan kuota BBM bersubsidi bagi Aceh agar kebutuhan masyarakat dan penanganan pemulihan pascabencana hidrometeorologi tidak terganggu.
