Semua armada pesawat yang ada akan dikerahkan untuk melakukan penyiraman udara atau water boombing ke awan potensial di kedua daerah prioritas tersebut

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan Kota Palangka Raya dan Kabupaten Pulang Pisang menjadi daerah prioritas penanganan dan mitigasi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa hal tersebut merupakan hasil rapat koordinasi antara pimpinan BNPB bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

"Pada rapat koordinasi sebelumnya diketahui sejumlah titik prioritas penanganan karhutla telah diidentifikasi, di antaranya Desa Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau dan Kelurahan Kameloh Baru, Kota Palangka Raya," kata dia.

Abdul mengungkapkan bahwa semua armada pesawat yang ada akan dikerahkan untuk melakukan penyiraman udara atau water boombing ke awan potensial di kedua daerah prioritas tersebut.

Dukungan dari BNPB juga diberikan dengan melengkapi tim petugas gabungan di Kalimantan Tengah peralatan-perlengkapan yang dibutuhkan untuk melakukan penyiraman darat, berikut operasi modifikasi cuaca (OMC).

Menurut dia, dukungan segenap sumber daya penanggulangan bencana hidrometeorologi kering dari pemerintah pusat melalui BNPB ini bisa digulirkan menyusul telah ditetapkannya status Tanggap Darurat Bencana di Kalimantan Tengah.

Status Tanggap Darurat Bencana Karhutla yang diterbitkan secara resmi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah itu berlaku aktif setidaknya sampai dengan 31 Oktober 2026.

"Selain memperkuat upaya penanganan karhutla, Kepala BNPB juga meminta pemerintah daerah bersama seluruh instansi terkait untuk meningkatkan langkah antisipasi menghadapi potensi puncak El Nino dan kekeringan selama musim kemarau ini," kata dia.

Upaya tersebut dilakukan dengan terus memantau perkembangan iklim dan cuaca, mengintensifkan patroli di wilayah rawan karhutla, serta memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan, baik perorangan maupun korporasi.

Di samping itu, pemerintah daerah diminta segera melakukan pendataan dan pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan. Hasil identifikasi tersebut menjadi dasar dalam penyediaan sarana air bersih, seperti pembangunan sumur bor, pipanisasi jaringan air bersih, maupun distribusi air menggunakan mobil tangki, sehingga kebutuhan masyarakat dapat tetap terpenuhi selama musim kemarau.

"Berdasarkan data terbaru, luas lahan yang terdampak kebakaran di Kalimantan Tengah tercatat mencapai 3.069,52 hektare. Kondisi tersebut menjadikan Kalimantan Tengah sebagai salah satu provinsi prioritas dalam penanganan karhutla, mengingat sebagian besar wilayahnya merupakan lahan gambut yang memiliki karakteristik mudah terbakar dan sulit dipadamkan," cetusnya.