SURYA.CO.ID - Kasus keracunan massal yang bersumber dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pakisrejo, Kabupaten Tulungagung, belum selesai.
Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat melaporkan lonjakan signifikan jumlah korban yang terdampak.
Berdasarkan data terbaru, total warga yang mengalami gejala keracunan mencapai 103 orang. Angka ini melonjak drastis dari laporan awal yang sebelumnya hanya mencatat 66 korban.
Baca juga: BREAKING NEWS: 8 SPPG di Tulungagung Ditutup Permanen oleh BGN, Saldo Miliaran Disetor ke Kas Negara
Dinkes Tulungagung merinci bahwa dari 113 penerima manfaat yang diperiksa, 103 di antaranya menunjukkan gejala keracunan.
Korban terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari 16 balita, lima ibu menyusui, tujuh siswa sekolah dasar, hingga enam orang guru.
Tragisnya, salah satu dari lima ibu menyusui tersebut harus mendapatkan perawatan medis intensif di puskesmas setempat.
Kecurigaan mengarah pada menu olahan daging sapi oseng-oseng kecap yang disajikan pada Senin (27/7/2026). Menurut laporan kader Posyandu, kondisi fisik daging tersebut mulai berubah setelah siang hari.
"Hari Rabu malam sampel olahan daging sapi langsung kami kirim ke laboratorium di Surabaya. Lainnya kami uji di laboratorium kita, seperti oseng tempe dan kacang panjang, nasi putih, dan selada air," ungkap Aris, perwakilan Dinkes Tulungagung, Jumat (31/7/2026).
Kader Posyandu sebenarnya sempat melarang konsumsi makanan tersebut karena terlihat agak mengembang dan berlendir.
Namun, sayangnya banyak menu yang sudah terlanjur dikonsumsi warga.
Fakta mengejutkan terungkap dari hasil investigasi Dinkes. Ternyata, SPPG Pakisrejo yang mengolah menu tersebut belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Hal ini mengindikasikan adanya standar operasional yang belum terpenuhi dalam proses pengolahan makanan.
"Karena belum punya SLHS, pasti juga belum punya SOP. Kami dapat kepastian dari pihak BGN (Badan Gizi Nasional), SPPG ini sudah berhenti beroperasi di Hari Kamis," papar Aris.
Dinkes Tulungagung menyayangkan lambatnya laporan dari pihak SPPG. Meski gejala mulai muncul sejak Senin malam, informasi baru sampai ke Dinkes pada Rabu sore.
Aris menjelaskan pentingnya sampel makanan yang disimpan sebagai bahan uji klinis.
"Sesuai ketentuannya, menu setiap hari wajib ada yang disimpan di lemari pengawet. Tujuannya jika ada keracunan seperti ini ada sampel yang bisa diuji di laboratorium," sambungnya.
Ia juga mengkritik prosedur penanganan darurat yang dilakukan pihak SPPG yang justru memilih memberikan obat diare dan minuman elektrolit sendiri tanpa segera melapor ke otoritas kesehatan.
"SOP dari BGN sudah jelas, kalau ada keracunan segera laporkan. Ini kami mendapat informasi sudah di hari ke-3," keluh Aris.
Upaya konfirmasi kepada pihak pengelola melalui saluran WhatsApp belum membuahkan hasil.
Kini, warga menunggu hasil uji laboratorium dari Surabaya untuk memastikan penyebab pasti bakteri atau zat berbahaya apa yang terkandung dalam olahan daging sapi tersebut.
