TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA – Kebutuhan infrastruktur dasar di wilayah pedalaman Kalimantan Tengah, dinilai masih perlu menjadi prioritas dalam penyusunan program pembangunan daerah.
Anggota Komisi IV DPRD Kalteng Maryani Sabran mengatakan, pemerintah sebaiknya lebih mengutamakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan akses
Menurutnya, masih banyak warga di pelosok yang membutuhkan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, hingga fasilitas umum yang layak.
"Pandangan saya sebagai wakil rakyat lebih baik pemerintah memprioritaskan hal-hal yang memang menjadi kebutuhan utama di Kalimantan Tengah. Contohnya pembangunan jembatan untuk anak-anak yang pergi ke sekolah," ujarnya, Jumat (31/7/2026).
Ia menilai, pembangunan infrastruktur dasar akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, baik untuk mendukung akses pendidikan, pelayanan kesehatan, maupun aktivitas ekonomi.
Karena itu, menurut Maryani, penentuan anggaran pembangunan harus berangkat dari kebutuhan paling mendesak yang dihadapi masyarakat
"Ketika menentukan anggaran, kita harus memikirkan terlebih dahulu apa yang benar-benar menjadi prioritas di Kalimantan Tengah," katanya.
Maryani juga menyoroti kondisi masyarakat di kawasan pedalaman yang menurutnya masih membutuhkan perhatian lebih besar dibandingkan pembangunan yang sifatnya belum mendesak.
Ia menyebut masih banyak jalan yang rusak, belum beraspal, hingga berbagai fasilitas dasar yang belum memadai.
Lebih lanjut, Maryani mengatakan pandangannya tersebut bukan tanpa alasan.
Menurutnya, berbagai persoalan itu ia temui secara langsung saat melakukan kunjungan kerja ke sejumlah desa di Kalimantan Tengah
"Kami turun dan berkunjung ke desa-desa, di situlah kami bercermin. Apa yang saya sampaikan ini berdasarkan fakta, bukan berbicara tanpa dasar. Saya sering turun langsung ke pelosok-pelosok desa di Kalimantan Tengah,"ujarnya.
Dari hasil kunjungan tersebut, ia mengaku masih menemukan berbagai kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, mulai dari minimnya penerangan jalan hingga kondisi rumah warga yang belum layak huni.
"Saya melihat sendiri kondisi penerangan jalan yang masih minim, rumah-rumah masyarakat yang banyak belum layak huni, termasuk di wilayah DAS Barito yang juga sering saya kunjungi," katanya.
Karena itu, Maryani berharap pemerintah dapat lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sebelum mengalokasikan anggaran untuk program lain yang dinilai belum mendesak.
"Jadi, apa ada salahnya jika kebutuhan-kebutuhan mendasar masyarakat itu lebih diprioritaskan terlebih dahulu," tegasnya.