TRIBUNJABAR.ID - BANDUNG - Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Barat mengikuti kegiatan Town Hall Meeting bersama Menteri Hukum Republik Indonesia yang digelar secara virtual melalui platform Zoom Meeting pada Jumat (31/7/2026). Bertempat di lingkungan Kanwil Kemenkum Jabar, sebanyak 138 pegawai yang terdiri dari Pimpinan Tinggi Pratama, pejabat manajerial, non-manajerial, hingga PPPK hadir secara penuh.
Kepala Kanwil Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, yang memimpin langsung jajarannya dalam kegiatan ini, menyatakan dukungan penuh terhadap arahan Menteri Hukum, khususnya dalam mewujudkan komunikasi yang transparan antara pimpinan pusat dan daerah serta kesiapan pegawai menjadi garda terdepan dalam merespons isu publik.
Kehadiran Asep Sutandar turut didampingi oleh para pejabat teras lainnya, termasuk Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hemawati BR Pandia, serta Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Ferry Gunawan Christy, yang siap mensinergikan berbagai kebijakan tersebut di wilayah kerja Jawa Barat.
Kegiatan yang diselenggarakan untuk kedua kalinya ini menitikberatkan pada pentingnya peran 8.000 pegawai Kemenkum se-Indonesia sebagai pasukan digital organik.
Menteri Hukum mengarahkan agar seluruh aparatur turut andil memberikan informasi positif dan meluruskan disinformasi di media sosial, salah satunya terkait isu warga negara Indonesia yang melepas status kewarganegaraannya yang faktanya didominasi oleh pekerja yang sudah lama menetap di luar negeri.
Melalui keterlibatan aktif ini, pegawai diharapkan mampu menjadi pusat distribusi informasi resmi, mempercepat pelurusan kabar bohong, hingga menjadi sistem peringatan dini bagi publik.
Saat merespons kekhawatiran pegawai terkait potensi perundungan siber (cyberbullying) ketika mengedukasi masyarakat, pimpinan kementerian menegaskan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari risiko perjuangan demi kepentingan publik yang harus dihadapi dengan bijak dan keberanian.
Selain membahas strategi komunikasi publik, ajang ini juga menjadi wadah diskusi interaktif mengenai berbagai dinamika kepegawaian secara nasional.
Beberapa isu strategis yang langsung dijawab oleh Menteri Hukum, Sekretaris Jenderal, dan Kepala Biro SDM meliputi kepastian dua kali pemberian penghargaan bagi pegawai berprestasi melalui skema kenaikan pangkat istimewa, serta dorongan agar para Kepala Kantor Wilayah mencari peluang CSR perbankan untuk mendanai beasiswa studi lanjutan dan tes bahasa Inggris bagi pegawai.
Pimpinan pusat juga tengah mengevaluasi status PPPK paruh waktu agar dapat diangkat menjadi penuh waktu, serta menegaskan aturan jenjang karier dari jabatan fungsional.
Merespons kendala keterbatasan anggaran pelayanan di daerah, pimpinan secara tegas mengimbau jajarannya untuk bekerja jujur sesuai realita lapangan tanpa memanipulasi laporan kinerja.
Menutup partisipasi tersebut, Kakanwil Asep Sutandar menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum Jabar akan segera mengimplementasikan seluruh instruksi tersebut guna mendorong jajarannya agar lebih adaptif, berprestasi, dan melek digital dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
