TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN - Wali Kota Tarakan, Khairul, menyoroti masih tingginya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayahnya.
Setiap tahun, nilai tunggakan PBB di Tarakan, Kalimantan Utara (kaltara) mencapai sekitar Rp6 miliar.
Kondisi tersebut dinilai perlu segera ditangani agar tidak menghambat pembangunan di Bumi Paguntaka.
Khairul lantas meminta bantuan Ketua RT di Tarakan agar berperan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, Ketua RT adalah ujung tombak pelayanan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga memiliki posisi strategis untuk mengingatkan warga terkait kewajiban membayar pajak.
"Ketua RT kami harapkan dapat ikut mengingatkan masyarakat agar membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu. Tunggakan PBB kita masih sekitar Rp6 miliar setiap tahun. Kalau penerimaan daerah meningkat, tentu pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat juga akan semakin baik," kata Wali Kota Tarakan, Kamis (30/7/2026).
Khairul menjelaskan, penerimaan PBB memiliki peran besar dalam mendukung program pembangunan dan pelayanan publik.
Dengan meningkatnya PAD, ruang fiskal daerah akan lebih longgar sehingga pemerintah dapat memperluas belanja modal dan memperbaiki kualitas layanan masyarakat.
Baca juga: Wali Kota Tarakan Minta Ketua RT Garda Terdepan Pelayanan Warga
Selain menekankan soal PBB, Khairul juga mengingatkan Ketua RT untuk tetap menjaga ketertiban administrasi kependudukan (adminduk).
Ia meminta setiap pendatang yang masuk ke lingkungan segera melapor sesuai aturan agar data kependudukan tetap akurat.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan pelayanan publik berjalan efektif.
"Ketua RT juga memiliki peran penting dalam menjaga tertib administrasi kependudukan. Pendatang yang masuk ke lingkungan harus dipastikan melapor sesuai ketentuan sehingga data masyarakat selalu terbarui," ucapnya.
Khairul menambahkan, meski kondisi fiskal daerah saat ini menghadapi tantangan akibat berkurangnya transfer anggaran dari pemerintah pusat, Pemkot Tarakan tetap berkomitmen mempertahankan insentif bagi Ketua RT.
Menurutnya, keputusan tersebut merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi Ketua RT yang selama ini menjadi mitra pemerintah dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
"Kita memahami kondisi anggaran saat ini tidak mudah karena adanya pengurangan transfer dari pemerintah pusat. Namun Pemerintah Kota Tarakan tetap berupaya mempertahankan insentif Ketua RT beserta kader-kader dan tenaga pelayanan masyarakat lainnya sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian mereka," jelasnya.
Di akhir kegiatan, Khairul menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh Ketua RT yang baru menerima SK maupun yang kembali dipercaya masyarakat untuk memimpin wilayahnya.
Ia berharap amanah tersebut dijalankan dengan penuh tanggung jawab, sekaligus terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Jalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab dan terus tingkatkan pelayanan kepada masyarakat. Saya juga meminta pihak kelurahan segera menyelesaikan administrasi sehingga pencairan insentif Ketua RT dapat dilakukan tepat waktu," pungkas Khairul.
(*)
