Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan program Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) akan diselaraskan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung guna mempercepat peningkatan kesejahteraan petani.

Baca juga: Sekjen HKTI Abdul Kadir Karding Lantik 15 DPC, Lampung Diminta Jadi Motor Swasembada Pangan

Hal tersebut disampaikan Mirza usai kembali terpilih sebagai Ketua DPD HKTI Provinsi Lampung periode 2026–2031 dalam Musyawarah Daerah HKTI Provinsi Lampung di Balai Keratun, Bandar Lampung, Jumat (31/7/2026).

Mirza mengatakan HKTI tidak cukup hanya menjadi organisasi yang menampung aspirasi petani, tetapi harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanian dari hulu hingga hilir.

"Ke depan program yang sejalan dengan visi HKTI akan menjadi program unggulan Pemerintah Provinsi Lampung. Namun pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. HKTI harus menjadi jembatan antara petani, pengusaha, dan pemerintah," kata Mirza dalam sambutannya.

Menurutnya, sektor pertanian menjadi tulang punggung perekonomian Lampung. Dari sekitar 3,3 juta hektare luas wilayah provinsi ini, sekitar 1,8 juta hektare dimanfaatkan untuk lahan pertanian.

Sementara sekitar 60 persen dari 2,4 juta keluarga di Lampung menggantungkan hidupnya sebagai petani.
Ia menilai kesejahteraan petani akan menentukan laju pertumbuhan ekonomi daerah.

"Kalau petaninya sejahtera, desa bergerak, ekonomi daerah juga akan tumbuh," ujarnya.

Mirza mengaku telah mengikuti perjalanan HKTI sejak 2007 saat organisasi tersebut dipimpin Prabowo Subianto di tingkat nasional. 

Menurutnya, banyak gagasan mengenai ketahanan pangan, koperasi, hingga peningkatan kesejahteraan petani lahir dari HKTI.

Selama memimpin HKTI Lampung pada periode sebelumnya, Mirza mengaku melihat langsung berbagai persoalan yang dihadapi petani, mulai dari kelangkaan pupuk bersubsidi, anjloknya harga hasil panen saat panen raya, hingga rendahnya pendapatan petani.

Ia menyebut sebelumnya keuntungan bersih petani padi hanya berkisar Rp1,5 juta hingga Rp2 juta per bulan. 

Kondisi itu membuat banyak keluarga petani kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, termasuk biaya pendidikan anak dan pemenuhan gizi keluarga.

"Kondisi ini berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia di pedesaan. Anak petani banyak yang tidak bisa melanjutkan pendidikan dan konsumsi protein masyarakat juga masih rendah," ungkapnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, HKTI bersama Pemprov Lampung menjalankan sejumlah program peningkatan produktivitas dan pendapatan petani.

Salah satunya melalui distribusi pupuk organik cair (POC) ke sekitar 2.000 desa yang ditargetkan mampu meningkatkan hasil panen sebesar 15 hingga 30 persen.

Selain itu, pemerintah juga mendorong kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk komoditas gabah, jagung, dan singkong agar petani memperoleh harga jual yang lebih baik.

Mirza mengatakan berbagai kebijakan tersebut mulai memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan petani.

"Kalau dulu keuntungan petani hanya sekitar Rp2,4 juta per musim, sekarang bisa mencapai Rp15 juta sampai Rp40 juta tergantung komoditas dan luas lahannya," katanya.

Untuk mengantisipasi anjloknya harga saat panen raya, HKTI juga mendukung pembangunan infrastruktur pascapanen melalui penyediaan 500 unit mesin pengering (dryer) di berbagai sentra produksi.

Ke depan, pemerintah juga akan membangun silo penyimpanan gabah berkapasitas sekitar 1.000 ton di setiap kecamatan agar petani dapat menyimpan hasil panennya ketika harga belum menguntungkan.

Menurut Mirza, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong hilirisasi pertanian di Lampung tanpa mengurangi keuntungan yang diterima petani.

"Hilirisasi tidak boleh merugikan petani. Caranya adalah meningkatkan produktivitas. Dengan hasil panen yang lebih tinggi, industri memperoleh bahan baku yang kompetitif, sementara petani tetap mendapatkan keuntungan yang lebih besar," tegasnya.

Di bidang pendidikan, Mirza mengatakan HKTI juga mendukung program Pemprov Lampung untuk memberikan 2.500 beasiswa kepada anak-anak petani sebagai upaya memutus rantai kemiskinan di pedesaan.

Ia berharap HKTI mampu menjadi motor penggerak kolaborasi antara petani, dunia usaha, dan pemerintah dalam mewujudkan sektor pertanian Lampung yang modern, berdaya saing, dan semakin menyejahterakan masyarakat.

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)