Sejumlah pejabat di Ceuta, Spanyol, yang terletak di ujung barat laut Afrika, pada hari Kamis (30/07) meminta pemerintah pusat di Madrid untuk menyatakan keadaan darurat nasional dan mengirim pasukan militer untuk membantu mengamankan perbatasannya dengan Maroko.
Permintaan itu muncul setelah rekaman video memperlihatkan kerumunan orang berjalan mengelilingi sebuah bangunan pemecah ombak dan memanjat pagar perbatasan yang memisahkan wilayah Maroko dan Spanyol.
Menanggapi hal tersebut, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez berjanji akan langsung memberikan tanggapannya.
Kementerian Dalam Negeri Spanyol kemudian mengonfirmasi bahwa pihaknya akan mengirim personel angkatan bersenjata ke Ceuta untuk mendukung petugas penjaga perbatasan.
"Angkatan bersenjata akan memperkuat Guardia Civil (personel keamanan Spanyol) dalam menjalankan kewenangannya serta tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk menjaga keamanan sipil di kota Ceuta," ungkap kementerian tersebut.
Guardia Civil mengatakan bahwa ada kerumunan orang yang menerobos pagar perbatasan dan masuk ke wilayah Spanyol. Sebuah rekaman video juga menunjukkan ratusan orang berenang dari sisi Maroko, menggunakan sejumlah alat bantu apung seperti ban.
"Situasinya benar-benar kacau balau," kata Rachid Sbihi, ketua asosiasi yang mewakili Guardia Civil Spanyol di Ceuta, kepada Associated Press.
"Tidak mungkin memberikan angka pasti, tetapi kami memperkirakan ada ribuan migran yang menyeberang," lanjutnya.
Adegan itu mengingatkan pada insiden serupa di pos perbatasan pada Mei 2021, ketika lebih dari 8.000 orang memasuki wilayah tersebut hanya dalam dua hari.
Dalam beberapa hari terakhir, tim penyelamat memang telah mencatat peningkatan jumlah orang yang mencoba berenang melewati pos pemeriksaan perbatasan.
Kepala pemerintah daerah Ceuta, Juan Jesus Vivas, meminta pemerintah pusat di Madrid untuk mengumumkan keadaan darurat atas dasar keamanan nasional, serta meminta penambahan personel kepolisian dan pengerahan pasukan militer di perbatasan.
Hal ini terjadi setelah rapat dewan juru bicara kota yang mencapai kesepakatan bulat. "Kemarin, saya angkat bicara untuk memperingatkan betapa seriusnya krisis migrasi yang sedang kita hadapi," tulis Vivas di media sosial.
"Hari ini, hanya beberapa jam kemudian, situasinya bahkan lebih kritis, ada kedatangan massal pada malam hari, hampir seribu orang menunggu di luar CETI (Pusat Penampungan Migran Sementara). Sumber daya kami benar-benar kewalahan, dan satu nyawa lagi hilang di laut," ungkapnya.
Ia mengatakan bahwa kota kecil ini sedang menghadapi "keadaan darurat kemanusiaan dan sosial" berskala nasional.
"Kami tidak mampu menghadapi tekanan ini sendirian, tekanan yang telah mengakibatkan kedatangan antara 1.500 hingga 2.000 orang hanya dalam 10 hari, setara dengan 2?ri populasi kami."
Ia menulis bahwa "setiap jam yang berlalu, situasi menjadi semakin sulit" di wilayah yang dihuni sekitar 85.000 orang tersebut.
Tak lama setelah seruan permintaan bantuan dari Ceuta, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengatakan bahwa pemerintah di Madrid "sepenuhnya berkomitmen untuk segera memberikan tanggapan" terhadap situasi tersebut.
"Kami sedang mengerahkan semua sumber daya yang diperlukan, bekerja sama dengan pihak berwenang Maroko dan internasional, serta mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memulihkan keadaan menjadi normal secepat mungkin," tulis Sanchez.
Ia juga menambahkan, "inilah saatnya untuk membangun solusi, dengan penuh tanggung jawab dan kerja sama," katanya, tanpa merinci langkah lebih lanjut.
Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa pemerintah Maroko "bekerja sama secara erat" dengan Spanyol untuk menangani situasi tersebut dan bahwa polisi Maroko sedang menghentikan "banyak orang” yang mencoba menyeberangi perbatasan.
Kementerian tersebut mengatakan bahwa kedua negara telah sepakat untuk bekerja sama "agar semua orang yang masuk ke Ceuta secara ilegal dapat kembali secepat mungkin."
Selain itu, Kementerian juga menyampaikan, Menteri Dalam Negeri Fernando Grande-Marlaska berencana mengunjungi Ceuta hari Jumat (31/07) untuk mengevaluasi situasi.
Belum jelas mengapa dalam beberapa hari terakhir sejumlah besar kelompok orang tiba-tiba berupaya memasuki Ceuta, meskipun ada beberapa perkembangan baru yang sepertinya punya keterkaitan tidak langsung dengan isu ini.
Pada awal Juli, Mahkamah Agung Spanyol memutuskan bahwa migran yang tiba melalui laut tidak dapat langsung dipulangkan melintasi perbatasan, berbeda dengan prosedur yang berlaku di pos perbatasan darat.
Ceuta dan Melilla di Afrika Utara, yang berbatasan dengan Maroko, menjadi kasus khusus dalam putusan ini. Secara teknis, wilayah ini bisa dimasuki lewat laut, tetapi praktiknya lebih seperti menghindari pos perbatasan darat, bukan benar-benar menyeberangi Selat Gibraltar atau Laut Mediterania.
Sementara itu, ada perkembangan lain yang sebenarnya bukan hal baru, tetapi kembali jadi sorotan internasional, yaitu tawaran pemerintah Spanyol dan izin tinggal bagi migran yang bisa membuktikan bahwa mereka sudah masuk ke negara itu tanpa izin resmi.
Namun, kebijakan ini hanya berlaku bagi mereka yang sudah berada di Spanyol saat aturan itu mulai berlaku. Artinya, kebijakan ini tidak memberi peluang tambahan bagi migran yang saat ini masuk lewat jalur tidak sah.
Menteri Luar Negeri Italia, Antonio Tajani, mengaitkan kebijakan amnesti tersebut dengan peristiwa pada Kamis (30/07). Ia bahkan menyerukan agar kawasan Schengen dengan perbatasan terbuka di Uni Eropa "ditutup bagi Spanyol," dan menuduh kebijakan itu mendorong perdagangan manusia.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Luar Negeri Spanyol, José Luis Albares, mengecam pernyataan Tajani dan menyebutnya "tidak pantas." Ia menegaskan bahwa dari "negara mitra dan sahabat," yang diharapkan adalah solidaritas Eropa, bukan retorika partisan yang bernada menghasut.
Diadaptasi oleh Iryanda Mardanuz
Editor: Muhammad Hanafi
