Laporan Wartawan TribunJatim.com, Nuraini Faiq
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Komisi A DPRD Kota Surabaya memberikan catatan kritis terhadap pelaksanaan Program Intervensi Gen Z yang digagas Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Meski telah disokong anggaran fantastis mencapai Rp 47 miliar pada APBD 2026, tingkat penyerapan anggaran program tersebut terbilang sangat minim.
Hingga akhir Juli 2026, Komisi A mencatat realisasi anggaran yang disebar ke 31 kecamatan di Surabaya baru termanfaatkan sekitar 2 persen.
Tercatat baru 4 hingga 5 kecamatan saja yang mulai menjalankan program pemberdayaan tersebut.
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menegaskan bahwa DPRD mendukung penuh alokasi anggaran awal karena tujuannya sangat mulia, yakni menekan angka Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Surabaya.
Baca juga: Warga Minta Pemerintah Kota Surabaya Tambah Jumlah Sekolah Negeri di Kawasan Manukan Kulon
"Kita support anggaran karena tujuannya baik, untuk menekan pengangguran terbuka lewat pemberdayaan Gen Z. Tapi kalau serapannya seperti ini, tentu kita akan evaluasi total," ujar Yona, Jumat (31/7/2026).
Rendahnya penyerapan dana di tingkat kecamatan disinyalir akibat hambatan administratif dan petunjuk teknis (juknis).
Banyak kelompok pemuda yang mengajukan proposal kegiatan yang kurang sesuai dengan parameter Pemkot Surabaya.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya membeberkan bahwa mayoritas kelompok Gen Z yang mengajukan proposal masih berfokus pada kegiatan seremonial atau kepanitiaan acara (event).
Pemkot Surabaya sendiri melarang tegas penggunaan anggaran daerah untuk acara seremonial.
Dana sebesar Rp 47 miliar tersebut diwajibkan menyasar kegiatan produktif, pelatihan keahlian (upskill), serta wirausaha mandiri agar memberikan dampak ekonomi langsung bagi pemuda.
Rendahnya serapan ini menjadi alarm keras bagi efektivitas program pemuda di Surabaya.
Yona menekankan bahwa Komisi A DPRD Surabaya akan melakukan monitoring ketat, di mana hasil serapan pada pembahasan Perubahan APBD (PAK) 2026 mendatang bakal menjadi penentu utama.
Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya tersebut menuturkan, tolok ukur utama keberhasilan anggaran daerah adalah manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar besarnya nominal yang dianggarkan.
"Jika di PAK ternyata serapan tidak maksimal dan kesimpulannya program ini tidak efektif, maka akan kami evaluasi dan pangkas atau dihapus di APBD 2027 untuk dialihkan ke program lain yang lebih tepat sasaran," tegas Yona.
