POSBELITUNG.CO, BELITUNG - Bupati Belitung Timur, Kamarudin Muten angkat bicara menanggapi reaksi masyarakat terkait langkahnya memboyong masalah pertambangan timah ke Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI di Jakarta.
Pertemuan tersebut sempat dipertanyakan warganet karena dinilai tidak nyambung terhadap regulasi pertambangan.
Menjawab hal tersebut, Kamarudin menegaskan bahwa pertemuan bersama pihak Menhan justru merupakan jalan tol untuk menyampaikan aspirasi para penambang rakyat langsung ke meja Presiden Republik Indonesia.
Jawaban tersebut disampaikan Kamarudin secara langsung di hadapan jajaran Forkopimda dan tamu undangan saat memberikan sambutan di Giat Peringatan Hari Mangrove Se-dunia di Pantai Kuale Tambak, Desa Sukamandi, Kecamatan Damar, Jumat (31/7/2026).
Kamarudin menyadari, para penambang timah rakyat di Belitung Timur sedang tidak dalam kondisi baik-baik saja akibat keterbatasan kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
"Kita perlu sampaikan, memang saat ini penambang kita lagi tidak happy. Makanya kemarin saya bersama Pak Fezzi (Ketua DPRD Beltim) dan Ketua DPRD Provinsi berangkat ke sana," ujar Kamarudin.
Ia akhirnya menjelaskan alasan pertemuan tersebut. Menurutnya, posisi Menhan memiliki akses komunikasi paling dekat dengan Presiden.
"Jadi banyak yang bilang kita ndak nyambung. Kenapa urusan timah ke Menhan? Tolong sampaikan ke para penambang, kenapa kita ketemu Menhan, karena itulah jalan tol. Yang paling dekat dengan Presiden itu salah satunya adalah Menhan," tegasnya.
Kamarudin memaparkan secara gamblang dampak perlambatan ekonomi, minimnya kuota RKAB timah yang hanya berkisar 3.300 ton, hingga ancaman meningkatnya pengangguran di Bangka Belitung.
Hasilnya, pihak Kemenhan menyambut baik aspirasi tersebut dan berjanji segera meneruskannya ke Presiden RI.
Bahkan, Kamarudin membeberkan bahwa dari informasi terbaru, laporan aspirasi masyarakat tambang Belitung sudah diteruskan dan sampai ke meja Presiden.
"Dalam catatan itu disampaikan bahwa surat tersebut sudah di meja Presiden. Mudah-mudahan bulan Agustus ini bisa selesai (permasalahan RKAB), supaya harga timah pun bisa normal kembali," harapnya.
Ia tak menyangkal bahwa tanpa adanya kepastian RKAB, pasar timah menjadi stagnan karena para pembeli tak berani mengambil risiko melanggar aturan hukum.
"Karena kalau tidak ada RKAB, percuma, tidak berani orang beli. Beli pun masih salah. Tapi demi perut, semua pun bisa dimaklumi," ucapnya.
Oleh sebab itu, Kamarudin menegaskan, pemerintah daerah dan DPRD tidak pernah diam melihat kesulitan masyarakat penambang. Ia meminta para penambang untuk tidak berkecil hati apalagi menganggap pemerintah daerah lepas tangan.
"Tolong bagi penambang, bukan kita bukan tidak ada perhatian. Apalah kemampuan kita seorang Bupati dan Ketua DPRD, tapi kita berusaha terus melobi ke pusat. Tidak mungkin masyarakat kita, kita biarkan," katanya. (Posbelitung.co/Kautsar Fakhri Nugraha)
