Wawancara Khusus dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyastuti, bagian satu dari dua tulisan
DI BALIK jutaan data yang dikumpulkan melalui Sensus Ekonomi 2026, terdapat upaya besar untuk memetakan wajah perekonomian Indonesia secara utuh.
Mulai dari usaha rumahan, toko kecil, hingga perusahaan besar, seluruh aktivitas ekonomi dipotret untuk menjadi dasar kebijakan pembangunan.
Dalam wawancara khusus dalam program Tribun Topic di Kanal Youtube Tribun Jateng bersama Pemimpin Redaksi Ibnu Taufik Juwariyanto, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti, mengulas secara lengkap tujuan, proses, hingga manfaat sensus ekonomi bagi pemerintah maupun masyarakat.
Amalia menyempatkan hadir dalam program tersebut di sela-sela kesibukannya mengikuti rangkaian kunjungan kerja Presiden RI Prabowo Subianto di Batang, Jawa Tengah, pada Kamis (29/7/2026).
Bisa dijelaskan terlebih dahulu, apa itu Sensus Ekonomi 2026?
Sensus Ekonomi 2026 bukan yang pertama kali dilakukan. BPS telah melaksanakan sensus ekonomi sejak tahun 1986. Jadi, sensus tahun ini merupakan yang kelima.
Yang membuat Sensus Ekonomi 2026 sangat penting adalah karena dunia sedang mengalami perubahan yang sangat cepat. Aktivitas ekonomi saat ini sudah sangat berbeda dibandingkan 10 tahun lalu.
Pandemi Covid-19 mengubah cara masyarakat bertransaksi dan cara pelaku usaha menjalankan bisnis. Sebelum pandemi, belanja online belum menjadi kebiasaan. Sekarang justru transaksi daring jauh lebih besar dibandingkan transaksi offline.
Fungsi pusat perbelanjaan juga berubah. Jika dulu mall identik sebagai tempat berbelanja, sekarang lebih menjadi lifestyle center. Orang datang ke mall untuk berkumpul, makan bersama keluarga atau teman, menikmati hiburan, dan aktivitas lainnya.
Perubahan aktivitas dan struktur ekonomi seperti ini harus didata. Karena itu, melalui Sensus Ekonomi 2026 kami ingin menangkap berbagai jenis aktivitas ekonomi baru sehingga pemerintah memiliki data terkini untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Artinya, karena sensus terakhir dilakukan pada 2016, data tersebut sudah tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi ekonomi saat ini?
Betul. Sensus ekonomi memang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Di beberapa negara seperti Jepang, Vietnam, dan negara lain, sensus ekonomi bahkan dilakukan setiap lima tahun karena perubahan aktivitas ekonomi berlangsung sangat cepat.
Dulu belum ada profesi seperti content creator atau videografer yang berkembang seperti sekarang. Sekarang seseorang bahkan bisa melakukan transaksi jutaan rupiah hanya dari kamar melalui ponsel.
Fenomena-fenomena baru seperti itu harus ditangkap sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi nasional.
Berarti hasil sensus ini pada akhirnya menjadi kompas bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan?
Betul sekali. Contohnya, dari hasil Sensus Ekonomi 2016 diketahui bahwa banyak UMKM mengalami kesulitan memperoleh akses pembiayaan. Berdasarkan data tersebut, pemerintah kemudian memperluas program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Ke depan bisa saja hasil sensus menunjukkan bahwa ekonomi digital berkembang sangat pesat. Maka pemerintah dapat memberikan intervensi yang tepat, misalnya memperkuat infrastruktur internet atau memberikan insentif bagi sektor ekonomi digital.
China pernah melakukan hal serupa. Setelah sensus ekonomi mereka menunjukkan pesatnya perkembangan ekonomi digital, pemerintah memberikan kebijakan khusus untuk mendukung sektor tersebut. Hasilnya, ekonomi digital China berkembang sangat pesat karena kebijakannya berbasis data.
Indonesia juga harus mampu melakukan hal yang sama. Agar kebijakan tepat, maka datanya harus lengkap dan akurat.
Namun di lapangan masih ada masyarakat yang enggan memberikan data. Ada yang curiga atau mempertanyakan tujuan sensus. Bagaimana BPS menjawab kekhawatiran tersebut?
Menurut saya, mereka yang berpandangan negatif kemungkinan belum memahami manfaat sensus ekonomi. Padahal manfaatnya bukan hanya untuk pemerintah, tetapi juga untuk masyarakat dan pelaku usaha.
Misalnya seseorang ingin membuka usaha kos-kosan. Dengan data hasil sensus ekonomi, ia dapat melihat potensi pasar, keberadaan perguruan tinggi, jumlah pesaing, hingga peluang investasi di suatu wilayah.
Membangun peta ekonomi tidak bisa dilakukan sendirian oleh BPS. Kami membutuhkan partisipasi seluruh masyarakat.
Kalau masyarakat tidak berpartisipasi, maka petanya akan bolong-bolong. Ketika peta tidak lengkap, arah kebijakan yang dihasilkan juga menjadi kurang tepat.
Karena itu, sensus ekonomi adalah investasi bersama bangsa untuk membangun fondasi data yang valid, lengkap, dan akurat.
Ada juga masyarakat yang khawatir data pribadi, termasuk penghasilan, nantinya bisa diketahui orang lain. Bagaimana jaminannya?
Saya menjamin bahwa data individu akan kami jaga kerahasiaannya dan keamanannya. Begitu data diinput oleh petugas dan dikirim ke sistem BPS, data tersebut langsung dienkripsi sehingga tidak dapat diakses kembali oleh petugas maupun pihak lain.
Undang-Undang Statistik dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mewajibkan kami menjaga kerahasiaan data individu.
Petugas sensus juga telah kami latih agar tidak memotret KTP maupun Kartu Keluarga. Dokumen tersebut hanya ditunjukkan untuk keperluan validasi identitas, bukan disimpan.
Jadi data individu tidak akan dibuka ataupun dibandingkan antarorang.
Bagaimana jika ada responden yang tetap merasa kurang nyaman menjawab langsung kepada petugas?
Kami memahami kondisi tersebut. Karena itu kami menyediakan metode pengisian mandiri secara online.
Petugas dapat memberikan tautan khusus (unique link) kepada responden sehingga mereka dapat mengisi kuesioner sendiri tanpa harus menyampaikan jawaban secara langsung kepada petugas.
Tautan tersebut hanya berlaku untuk responden yang bersangkutan dan terhubung dengan nomor teleponnya.
Dengan cara ini, masyarakat bisa merasa lebih nyaman karena jawaban hanya diketahui oleh dirinya sendiri dan sistem BPS.
Jadi masyarakat yang kurang nyaman bisa meminta tautan tersebut kepada petugas?
Betul. Tinggal sampaikan kepada petugas bahwa ingin mengisi secara mandiri. Petugas akan memberikan unique link yang memang disiapkan khusus untuk responden tersebut.
Apa pesan Ibu kepada masyarakat?
Jangan takut berpartisipasi dalam Sensus Ekonomi 2026 karena kerahasiaan data dijamin.
Yang paling penting adalah mengisi data dengan benar dan jujur.
Kompas ekonomi yang akurat hanya bisa dibangun dari data yang akurat. Dan data yang akurat selalu berawal dari jawaban responden yang jujur.
Setelah pendataan selesai pada 31 Agustus, bagaimana BPS memastikan kualitas data yang terkumpul?
Sebagai lembaga statistik resmi negara, setiap survei maupun sensus yang kami lakukan mengikuti standar metodologi statistik. Di dalam proses bisnis kami terdapat tahapan quality gate dan quality assurance untuk memastikan kualitas data.
Setiap data yang dikirim petugas akan diperiksa secara berjenjang oleh pengawas. Jika ditemukan ketidakkonsistenan atau anomali, data akan dikonfirmasi kembali bahkan jika perlu dilakukan pengecekan ulang ke lapangan.
Kami juga memastikan klasifikasi lapangan usaha (KBLI) dilakukan secara tepat. Untuk membantu proses tersebut, kami memanfaatkan teknologi generative artificial intelligence (AI) agar klasifikasi aktivitas ekonomi menjadi lebih akurat.
Selain itu, sistem kami juga menggunakan pelacakan lokasi sehingga aktivitas petugas di lapangan dapat dipantau. Dengan begitu, kualitas proses pendataan dapat terus dijaga.
Artinya jika ada data yang tidak sesuai atau ditemukan anomali, akan dilakukan pengecekan ulang?
Harus! Menjaga kualitas data adalah hal yang sangat penting bagi BPS.
Karena itu, kami kembali mengajak seluruh masyarakat untuk berkolaborasi. Ketika petugas sensus datang, berikanlah data yang benar dan jujur. Dengan partisipasi masyarakat, kita dapat menghadirkan peta ekonomi Indonesia yang benar-benar akurat.
Karena pada akhirnya data itu bukan hanya menjadi investasi pemerintah, tetapi investasi untuk seluruh masyarakat. Kebijakan yang dihasilkan juga akan kembali kepada publik.
Betul. Data tersebut nantinya juga bisa dimanfaatkan masyarakat untuk melihat peluang ekonomi dan menjadi panduan dalam mengambil keputusan usaha maupun investasi. (*)