SRIPOKU.COM, PALEMBANG — Penanganan kemiskinan masih menjadi tantangan besar yang harus diselesaikan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Kendati kurva persentase penduduk miskin secara agregat terus menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun, potret ketimpangan antarwilayah masih terlihat cukup mencolok.
Berdasarkan pembaruan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 5 Februari 2026, angka kemiskinan makro Provinsi Sumatera Selatan secara keseluruhan berada di level 9,85 persen.
Namun, di balik capaian satu digit tingkat provinsi tersebut, setidaknya ada 8 kabupaten/kota yang masih berjuang keras lepas dari belenggu persentase kemiskinan dua digit.
Baca juga: Perbandingan PAD Samarinda vs Palembang, Duel Daerah Sektor Jasa dan Perdagangan
Dari 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) mencatatkan persentase penduduk miskin tertinggi, yakni menembus 15,25 persen.
Daerah hasil pemekaran ini masih menghadapi tantangan berat dalam pemerataan akses ekonomi dan infrastruktur dasar.
Menempel di posisi kedua adalah Kabupaten Lahat dengan tingkat kemiskinan 13,69 persen, disusul oleh Kabupaten Musi Rawas, yang mencatatkan angka 12,67 persen.
Sementara itu, wilayah penyangga pusat pertumbuhan ekonomi seperti Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Ogan Ilir (OI) juga masih bertengger di daftar ini, masing-masing dengan capaian 11,84 persen dan 11,69 persen.
Satu-satunya daerah berstatus kota yang masuk dalam daftar ini adalah Kota Lubuklinggau dengan 10,49 persen, berada tipis di atas Kabupaten Empat Lawang (10,48 persen) dan Kabupaten Ogan Komering Ulu/OKU (10,08 persen) yang menjadi penutup daftar daerah dua digit.
Keberadaan 8 daerah dengan persentase di atas 10 persen ini menegaskan bahwa intervensi program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi daerah tidak bisa lagi menggunakan pendekatan yang diseragamkan.
Karakteristik daerah yang bervariasi mulai dari wilayah pedalaman berbasis pertanian/perkebunan di Muratara dan Musi Rawas, wilayah kaya tambang namun timpang di Lahat, hingga pusat perlintasan jasa seperti Lubuklinggau membutuhkan resep kebijakan yang presisi.
Pemerintah daerah dituntut untuk mengarahkan alokasi APBD dan bantuan sosial secara lebih tepat sasaran.
Sinkronisasi data penerima manfaat, pembukaan lapangan kerja lokal, serta percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas menjadi kunci utama agar kedelapan daerah ini dapat menyusul daerah lain yang telah berhasil menekan angka kemiskinan hingga ke level satu digit.
