BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Di tengah tuntutan agar rumah sakit daerah tidak hanya menjadi penyedia layanan kesehatan, tetapi juga mampu dikelola secara profesional dan berkelanjutan, Wakil Bupati Tanah Laut (Tala) HM Zazuli memilih melakukan langkah yang berbeda.
Memanfaatkan agenda dinas luar kota, ia menyempatkan diri mengunjungi RS UMMI Bogor, dua hari lalu. Tujuannya yakni untuk mempelajari tata kelola rumah sakit swasta yang dinilai berhasil memadukan kualitas pelayanan dengan kinerja bisnis yang sehat.
Kunjungan tersebut bukan sekadar silaturahmi. H Uli begitu ia akrab disapa mengatakan mengajak Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat H Akhmad Hairin serta Kabag Hukum Alfirial agar pengalaman yang diperoleh dapat menjadi referensi bagi pembenahan pengelolaan rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
"Pemilik RS UMMI Bogor adalah teman saya, H Fahmi. Saya melihat rumah sakit ini berkembang karena masyarakat percaya. Kepercayaan itu lahir dari pelayanan yang baik dan manajemen yang profesional," ujar H Uli, Minggu (2/8/2026).
Menurutnya, keberhasilan sebuah rumah sakit tidak semata-mata ditentukan oleh gedung yang megah atau kelengkapan alat kesehatan.
Jauh lebih penting adalah kepemimpinan organisasi, budaya pelayanan, efisiensi tata kelola, inovasi, serta kemampuan membaca kebutuhan masyarakat.
Karena itu, ia berharap pola manajemen yang diterapkan RS UMMI dapat dipelajari dan diadaptasi untuk memperkuat daya saing tiga rumah sakit daerah milik Pemkab Tanah Laut, yakni RSUD Hadji Boejasin di Pelaihari, RSUD KH Mansyur di Kintap, dan RSUD H Darlan Ismail di Bumi Makmur.
Sebagai informasi, RSUD Hadji Boejasin merupakan rumah sakit milik daerah pertama di Tala. Status rumah sakit yang berada di wilayah Kelurahan Sarang Halang ini pun telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sejak beberapa tahun silam.
Sementara itu RSUD KH Mansyur yang berada di Desa Kintap, Kecamatan Kintap, diresmikan dan mulai operasional sejak 18 Desember 2019. Sedangkan RSUD H Darlan Ismail yang berada di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Bumi Makmur, operasional dan diresmikan oleh Bupati H Rahma Trianto pada 4 Maret 2025.
Apabila dikelola lebih baik, dirinya optimistis rumah sakit daerah di Tala juga bakal semakin dipercaya masyarakat. Dapat berkembang, mampu memperoleh pendapatan yang sehat.
Baca juga: Tertidur Sejenak, Warga Bati-Bati Tanahlaut Terbangun Mendapati Suami Meninggal di Dapur
"Tentu pada akhirnya ikut memberikan kontribusi lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah tanpa meninggalkan fungsi sosialnya sebagai penyedia layanan kesehatan," tandas H Uli.
Sejumlah indikator menunjukkan perkembangan RS UMMI Bogor berlangsung positif. Publikasi internal melalui Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) mencatat tren jumlah pasien dan realisasi pendapatan rumah sakit tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun.
Sebagai rumah sakit swasta Kelas C yang memiliki layanan laboratorium, radiologi, poliklinik spesialis hingga rawat inap, RS UMMI juga didukung berbagai sumber pendapatan, mulai dari pasien umum, peserta BPJS Kesehatan, perusahaan mitra hingga asuransi kesehatan. Model pengelolaan inilah yang dinilai menarik untuk dipelajari sebagai referensi pengembangan rumah sakit daerah.
Optimisme Zazuli bukan tanpa alasan. Di berbagai daerah, rumah sakit pemerintah berstatus Badan Layanan Umum (BLU) telah membuktikan bahwa pelayanan publik dan kinerja keuangan dapat berjalan beriringan.
Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025 yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sedikitnya sembilan rumah sakit pemerintah mampu membukukan pendapatan lebih dari Rp 1 triliun dalam setahun.
Keberhasilan tersebut ditopang fleksibilitas pengelolaan keuangan BLU yang memungkinkan pendapatan dari layanan pasien, klaim BPJS Kesehatan, laboratorium, farmasi, hingga layanan penunjang lainnya langsung dimanfaatkan untuk pengadaan alat kesehatan, pembelian obat-obatan, peningkatan kualitas layanan, serta pengembangan sumber daya manusia tanpa harus melalui prosedur birokrasi yang panjang.
Fenomena tersebut juga menjadi bahan diskusi hangat di ruang social chat di Tanah Laut. Seorang anggota DPRD Tanah Laut menilai banyak rumah sakit daerah sebenarnya memiliki sumber daya manusia yang tidak kalah dibanding rumah sakit swasta.
Namun, aspek tata kelola, pelayanan, kenyamanan, dan inovasi sering kali menjadi pembeda yang menentukan pilihan masyarakat. Di sisi lain, tenaga medisnya umumnya juga sama. Terutama pada level dokter spesialis, bahkan termasuk dokter umumnya.
Komitmen memperkuat tata kelola tersebut juga telah disampaikan Direktur RSUD Hadji Boejasin, dr Sigit Prasetya. Seusai dilantik beberapa waktu lalu, ia menegaskan akan melakukan pembenahan manajemen sebagai fondasi peningkatan mutu pelayanan sehingga RSUD Hadji Boejasin mampu menjadi rumah sakit yang profesional, kompetitif, dan semakin dipercaya masyarakat.
Harapan serupa datang dari masyarakat. Hamdanni, warga Pelaihari, berharap upaya pemerintah mempelajari manajemen rumah sakit yang maju benar-benar berdampak pada pelayanan di Tanah Laut.
"Semoga pelayanan di rumah sakit daerah makin bagus, antreannya lebih tertata, petugas cepat merespons, dan pasien merasa nyaman sejak datang hingga selesai berobat. Itu yang paling dirasakan masyarakat," ujarnya. (banjarmasinpost.co.id/banyu langit roynalendra nareswara)
