TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR - Pemkab Gianyar, belakangan ini menjadi magnet studi tiru pemerintah luar daerah. 

Terbaru adalah Pemda Bangka Barat, yang datang bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerahnya secara langsung datang ke Gianyar untuk belajar peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta sektor lain untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Seperti diketahui, PAD Gianyar sebelum kepemimpinan Bupati Gianyar, I Made Mahayastra, hanya berkisar Rp 700 miliar, dan saat ini telah menyentuh angka Rp 2 triliun. 

Dalam kunjungannya, Pemda Bangka Barat, Kamis 30 Juli 2026 belum lama ini, Pemkab Gianyar pun mengungkap strateginya.

Baca juga: PAD Karangasem Tembus 50,88 Persen, BPKAD Kejar Target Andalkan Galian C dan Pajak Wisata

Dalam studi tiru yang dipimpin Bupati Bangka Barat, Markus itu, mereka diterima langsung Bupati Gianyar Mahayastra. 

Pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk menggali berbagai kebijakan yang dinilai berhasil diterapkan Gianyar, mulai dari tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif dan UMKM, peningkatan PAD, hingga penguatan sektor sosial budaya.

Di hadapan rombongan, Mahayastra membeberkan strategi pembangunan Gianyar yang tidak hanya berfokus pada sektor pariwisata, tetapi juga memastikan pemerataan pembangunan antara kawasan desa wisata dan pusat perkotaan.

Ia menjelaskan, sumber PAD Gianyar sebagian besar berasal dari kawasan desa yang menjadi lokasi berdirinya hotel-hotel berbintang, seperti Ubud, Tegallalang, dan Payangan. 

Kondisi tersebut mendorong pemerintah melakukan penataan kawasan kota agar mampu tumbuh sebagai pusat pelayanan masyarakat sekaligus menopang perkembangan wilayah wisata.

"Gianyar dikenal sebagai kabupaten pariwisata, namun hotel-hotel berbintang justru berada di desa-desa seperti Ubud, Tegallalang, dan Payangan. Di sanalah kantong-kantong Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar. Karena itu kami melakukan penataan kota agar perkembangan desa dan kota menjadi lebih seimbang," ujar Mahayastra.

Tak hanya membahas strategi peningkatan PAD, Mahayastra juga mengungkap transformasi pelayanan publik yang kini menjadi salah satu keunggulan Kabupaten Gianyar. 

Melalui Mal Pelayanan Publik (MPP), masyarakat dapat mengakses berbagai layanan secara lebih cepat, mudah, dan terintegrasi.

Menurutnya, kualitas pelayanan tidak cukup diukur dari megahnya gedung pemerintahan, melainkan dari kecepatan, kepastian, dan transparansi yang dirasakan masyarakat. 

Karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Gianyar diwajibkan mengembangkan layanan berbasis aplikasi.

"Intinya pemerintah adalah pelayanan. Saya tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga membangun aplikasi. Semua OPD kami wajibkan memiliki aplikasi karena itu bagian dari kecepatan, transparansi, kepastian, dan pelayanan kepada masyarakat. Kalau mau meniru, boleh, kita berbagi," tegasnya.

Selain digitalisasi layanan, Mahayastra memperkenalkan penerapan probity audit oleh Inspektorat Kabupaten Gianyar sebagai sistem pengawasan proyek pembangunan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh proses pembangunan berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai aturan.

Sementara itu, Bupati Bangka Barat, Markus mengaku banyak hal yang ingin dipelajari dari Kabupaten Gianyar. 

Menurutnya, kunjungan kerja ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bangka Barat untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Kami memperoleh berbagai masukan mengenai strategi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat," kata Markus.

Melalui kunjungan tersebut, kedua pemerintah daerah diharapkan dapat saling bertukar pengalaman dan praktik terbaik dalam membangun pemerintahan yang profesional, inovatif, serta mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)