TRIBUNJAMBI.COM – Gelombang gempuran militer Israel (IDF) masih terus memberondong wilayah Jalur Gaza, Palestina hingga merenggut sedikitnya delapan nyawa warga sipil.
Aksi militer bertubi-tubi ini memicu keprihatinan luas lantaran meletus tepat di tengah bergulirnya inisiatif perdamaian baru yang diusung Amerika Serikat.
Melansir laporan Al Jazeera, Minggu (2/8/2026), Pertahanan Sipil Palestina mengonfirmasi bahwa di antara korban tewas terdapat seorang pria dan wanita yang gugur akibat gempuran helikopter tempur Israel ke sebuah unit apartemen di selatan Deir el-Balah.
Serangan terpisah di berbagai titik turut menewaskan tiga warga di Khan Younis serta satu jiwa di kawasan Kota Tua Gaza.
Tak hanya menyasar permukiman, aksi pengeboman Israel pada Sabtu sebelumnya menghancurkan gudang pasokan medis vital di Gaza tengah.
Hantaman bom tersebut meninggalkan kawah raksasa berdiameter 20 meter dengan kedalaman mencapai 10 meter, memperparah krisis fasilitas kesehatan di enklave tersebut.
Eskalasi berdarah ini terjadi hanya dua hari setelah Board of Peace (Dewan Perdamaian) bersama Presiden AS Donald Trump merilis draf kerangka kerja 15 poin guna merealisasikan perjanjian gencatan senjata Gaza tahun lalu.
Kendati demikian, panduan damai tersebut hingga kini belum diimplementasikan sama sekali di medan laga.
Syarat Hamas, Kebuntuan Israel, dan Peran Jared Kushner
Prospek penerapan draf damai memicu kebuntuan sikap dari kedua pihak.
Baca juga: Warga Palestina Skeptis Atas Janji Israel Tarik Pasukan dari Gaza jika Hamas Dilucuti
Baca juga: Misteri Kematian Karumga Eks Jampidus, Penasihat Ahli Kapolri Desak Febrie Diperiksa
Pihak Hamas menegaskan baru akan menyerahkan seluruh persenjataannya untuk disimpan hanya apabila Israel menghentikan total operasi militer dan menarik mundur seluruh pasukannya sesuai kesepakatan tahun lalu.
Sebaliknya, pejabat senior Israel menegaskan kepada Reuters bahwa IDF tidak akan mundur sejengkal pun dari posisi tempur saat ini sebelum Hamas melakukan pelucutan senjata secara sungguh-sungguh.
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu masih enggan berkomentar publik, sementara Menteri Keamanan Nasional sayap kanan, Itamar Ben-Gvir, menolak mentah-mentah inisiatif tersebut dan mendesak perburuan pimpinan Hamas terus dilanjutkan.
Di sisi lain, mantan pejabat senior Fatah yang berbasis di Uni Emirat Arab, Mohammed Dahlan, membeberkan bahwa Jared Kushner—menantu sekaligus penasihat senior Trump—mengaku sedang berkolaborasi dengan Tel Aviv untuk menghentikan agresi.
Dahlan menggarisbawahi bahwa kesuksesan pakta damai AS ini sepenuhnya bergantung pada penghentian total serangan harian Israel.
Mengutip Middle East Eye, pengumuman bahwa Hamas telah setuju untuk melucuti senjata, masih lebih merupakan kerangka kerja daripada tahapan implementasi yang terperinci.
Hamas mengatakan pada Jumat bahwa setiap kesepakatan untuk melucuti senjata sepenuhnya, bergantung pada AS dan Israel yang menghormati komitmen yang dibuat berdasarkan kesepakatan gencatan senjata 10 Oktober lalu.
Ghazi Hamad, seorang perwakilan Hamas, mengatakan kepada Reuters pada Jumat bahwa kelompok tersebut akan mempertahankan senjatanya sampai Israel menghentikan serangannya, mengizinkan lebih banyak bantuan dan barang masuk ke Gaza, serta menarik pasukannya.
Ketika ditanya jaminan apa yang telah diberikan Israel untuk mematuhi bagian kesepakatannya sendiri, Trump mengatakan bahwa ia memiliki kesepahaman dengan Israel dan Israel sangat senang mengenai hal tersebut.
"Israel telah membantu kami, dan mereka sangat baik," kata Trump.
Michael Koplow, kepala bagian kebijakan untuk lembaga think tank Israeli Policy Forum, mengatakan di X bahwa ia percaya strategi Israel terhadap Trump adalah "mengatakan ya, mengandalkan pihak lain untuk mengatakan idak, dan menyalahkan pihak Palestina ketika tidak ada kemajuan."
Baca juga: Skenario Damai Palestina-Israel Kolaps, Netanyahu Perintahkan IDF Kuasai 70 Persen Gaza
Baca juga: Jokowi Yakin PSI Lolos ke Senayan di 2029: Enggak Sombong, Kita Punya Hitung-hitungan
Bishara Bahbah, yang menjadi penghubung rahasia antara Hamas dan tim negosiasi Trump tahun lalu, mengatakan kepada MEE bahwa Trump secara pribadi terus memberi tekanan kepada Israel untuk mewujudkan kesepakatan ini.
"Terus terang, kita memiliki seorang menteri luar negeri yang sangat pro-Israel dan anti-Palestina sehingga ia melakukan apa pun yang berada dalam kekuasaannya, seperti tidak mengizinkan warga Palestina menggunakan paspor mereka untuk masuk ke Amerika Serikat, atau memberi mereka visa," kata Bahbah tentang Marco Rubio.
"Jadi, kecuali presiden sendiri yakin untuk menjadikan ini sebagai prioritas, Israel akan menemukan satu alasan demi alasan lainnya."
Sementara itu, Guy Ziv, wakil direktur di Pusat Studi Israel Meltzer Schwartzberg di Universitas Amerika, mempertanyakan bagaimana Trump memandang perannya terkait Palestina dan pembentukan negara Palestina, yang merupakan tuntutan dan harapan utama hampir semua penandatangan Dewan Perdamaian, khususnya para pemangku kepentingan Arab, Muslim, dan Eropa.
"Apa visi yang dimiliki pemerintahan ini? Mereka sebenarnya tidak menggunakan wacana dua negara yang telah digunakan selama 25 tahun sejak Bill Clinton," katanya.
"Bagaimana mereka akan menyelesaikan masalah yang bertentangan ini? Netanyahu tidak akan setuju dengan negara Palestina. Itu tidak akan terjadi."
Mengutip Arab News, selama hampir empat dekade, Hamas telah menampilkan dirinya sebagai gerakan perlawanan bersenjata dengan sayap militer yang tidak terpisahkan dari identitas politiknya.
Sejak didirikan pada 1987, kelompok ini telah berulang kali berperang dengan Israel, menghadapi berbagai operasi militer, dan menolak tekanan internasional untuk melepaskan senjatanya dengan alasan bahwa perlawanan bersenjata tetap diperlukan selama pendudukan Israel berlanjut.
Itulah sebabnya deklarasi terbaru Hamas yang menyatakan kesediaannya untuk membahas perlucutan senjata sebagai bagian dari penyelesaian politik yang lebih luas telah menarik perhatian global.
Proposal tersebut sangat bersyarat dan bergantung pada penarikan pasukan Israel, gencatan senjata permanen, dan pembentukan negara Palestina.
Namun, ini merupakan pertama kalinya sejak perang saat ini dimulai Hamas secara terbuka mempertimbangkan kemungkinan melepaskan kemampuan militernya yang telah menjadi bagian dari identitas kelompok tersebut selama beberapa dekade.
Apakah pernyataan tersebut mewakili pergeseran strategis yang sebenarnya atau sekadar posisi dalam negosiasi masih menjadi perdebatan sengit.
Namun, hal itu telah menghadirkan variabel baru dalam konflik yang hingga saat ini sebagian besar berpusat pada operasi militer, negosiasi pembebasan sandera, dan akses kemanusiaan.
“Jika kesepakatan yang diumumkan oleh Dewan Perdamaian (Presiden Donald Trump) diimplementasikan, itu akan sangat membantu membuka ruang bagi diplomasi baru untuk memperluas integrasi Arab-Israel seiring dengan kemajuan menuju pembentukan negara Palestina,” kata Daniel Shapiro, mantan Duta Besar AS untuk Israel yang kemudian menjabat sebagai Wakil Asisten Menteri Pertahanan untuk Timur Tengah.
“Tetapi kemungkinan itu masih sangat tidak pasti. Banyak hal yang dapat menggagalkan kesepakatan tersebut."
"Hamas memiliki sejarah panjang yang tampaknya menerima kesepakatan yang sebenarnya sarat dengan syarat-syarat tertentu.
"Akan sesuai dengan sejarah mereka jika mereka menarik kembali kesepakatan mereka untuk melucuti senjata.”
Baca juga: Inilah Isi Pidato Prabowo Bahas Nuklir Diduga Dipotong, Publik Pertanyakan Siaran Live Mendadak Stop
Baca juga: Daftar Gelar Adat Jokowi Usai Purna Tugas Presiden: Baginda Hingga Sesepuh Raja-raja
Baca juga: Kode Redeem FF Free Fire Minggu 2 Agustus 2026, Ambil Hadiah di reward.ff.garena.com
