TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN – Wali Kota Tarakan, Khairul, memastikan anggaran pendidikan di Kota Tarakan tetap menjadi prioritas meski pemerintah daerah, menghadapi tekanan fiskal dan kebijakan efisiensi anggaran.
Pernyataan tersebut disampaikan Khairul menanggapi isu pemotongan tunjangan guru yang terjadi di sejumlah daerah, serta polemik anggaran program makan bergizi gratis ( MBG ) yang sebelumnya disebut masuk dalam komponen anggaran pendidikan.
Menurut Khairul, kondisi tersebut tidak terjadi di Kota Tarakan.
Hingga saat ini, alokasi anggaran pendidikan di APBD Tarakan masih berada jauh di atas ketentuan minimal, yang diamanatkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
"Kalau dilihat sekarang anggaran pendidikan kita masih hampir 30 persen dari total APBD.
Sebenarnya jauh di atas Undang-Undang Sisdiknas.
Sisdiknas itu mengamanatkan 20 persen.
Kalau kita sekitar antara 28 sampai 30 persen, bermain di situ saja, tapi posisinya tidak pernah turun di bawah 27 persen," ujar Khairul.
Baca juga: Semestarakan Festival 2026, Wakil Wali Kota Tarakan: Kolaborasi Kampus jadi Kekuatan Bangun Daerah
Ia menegaskan, meski pemerintah daerah juga terdampak efisiensi anggaran, sektor pendidikan tidak menjadi sasaran pengurangan anggaran.
"Sampai sekarang pun di tengah-tengah kesulitan anggaran itu, di mana ada terjadi efisiensi, untuk anggaran pendidikan kita tidak efisiensi," katanya.
Khairul menjelaskan, pengurangan yang sempat dilakukan pemerintah daerah hanya menyangkut tambahan penghasilan pegawai ( TPP ) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), bukan anggaran pendidikan maupun tunjangan khusus guru.
"Kecuali mungkin memang yang TPP kan bukan hanya guru, tapi seluruh ASN memang kita ada pemotongan sekitar 10 persen kemarin, tapi tidak terlalu besar sih menurut saya," ucapnya.
Ia menegaskan pemotongan TPP tersebut tidak berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat maupun polemik anggaran MBG.
"TPP saja, seluruh TPP.
Kalau anggaran pendidikan tidak ada yang kita potong," tegasnya.
Khairul memastikan berbagai program yang berkaitan langsung dengan dunia pendidikan tetap berjalan seperti biasa.
Menurutnya, operasional sekolah, bantuan kepada guru, hingga insentif bagi guru swasta tidak mengalami pengurangan.
"Operasional guru, termasuk insentif guru, guru swasta masih kita berikan.
Insentif guru swasta saja masih kita berikan, operasional sekolahnya, termasuk biaya operasional pendidikan tidak ada kita kurangi," kata Khairul.
Ia juga menjelaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan program pemerintah pusat sehingga tidak membebani APBD Kota Tarakan.
"Kalau MBG kan program dari pusat langsung.
Jadi anggarannya memang ada di pusat, tidak ada yang nyantol di APBD kita.
Paling kami kalau membantu ya sosialisasi, tapi menempel di anggaran APBD itu tidak ada," jelasnya.
Khairul kembali menegaskan bahwa tidak ada satu pun pos anggaran pendidikan yang dipotong di Kota Tarakan.
"Operasional sekolah tetap jalan.
Termasuk beasiswa untuk anak yang tidak mampu, untuk SD, SMP, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah yang sederajat dengan SMP, termasuk pondok pesantren yang sederajat dengan SD dan SMP itu masih tetap berjalan," ujarnya.
Tak hanya itu, Pemerintah Kota Tarakan juga tetap melanjutkan program beasiswa prestasi bagi para pelajar.
"Termasuk beasiswa prestasi untuk anak-anak yang berprestasi, yang juara 1, 2, 3 setiap tahun masih tetap berjalan.
Tidak ada yang kita potong," katanya.
Khairul mengatakan komitmen tersebut dilakukan karena sektor pendidikan bersama kesehatan menjadi penopang utama peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tarakan.
"Artinya porsi anggaran kita sejauh ini masih tidak ada diganggu.
Pendidikan hampir tidak ada, kesehatan juga.
Program-program yang menurut kita dalam rangka mendukung IPM itu tetap kita pertahankan," ujarnya.
Baca juga: Wali Kota Tarakan Khairul Apresiasi Peran PKK, jadi Kunci Turunkan Stunting
Ia menyebut capaian IPM Tarakan terus mengalami peningkatan dan berada pada posisi tertinggi di Kalimantan Utara.
"Makanya IPM kita itu Tarakan selalu masih naik, naik terus.
Sekarang posisi IPM sekitar 78 persen.
Kalau dilihat secara nasional kita juga di atas rata-rata nasional.
Penentunya itu kan pendidikan, kesehatan, dan income per kapita," jelas Khairul.
Di tengah efisiensi anggaran yang mencapai hampir Rp400 miliar, Khairul mengakui pemerintah harus menunda sejumlah proyek pembangunan fisik.
Namun, pelayanan dasar kepada masyarakat tetap dipertahankan agar tidak terdampak kebijakan penghematan anggaran.
"Kalau kita memotong ya banyak kegiatan-kegiatan fisik sebenarnya yang kita potong.
Yang mendukung pendidikan, mendukung program kesehatan itu kita masih komitmen," katanya.
Ia menambahkan komitmen tersebut juga berlaku pada sektor kesehatan dan perlindungan sosial, termasuk jaminan kesehatan masyarakat melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan PBPU yang tetap berjalan.
"Pelayanan-pelayanan dasar, termasuk masalah jaminan kesehatan PBI daerah, PBPU itu masih terus kita lakukan," ucapnya.
Bahkan pada tahun ini, cakupan perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan diperluas kepada pengemudi ojek online.
"Tahun ini di sektor ketenagakerjaan, kecelakaan kerja, kalau dulu hanya nelayan, petani, UMKM, sekarang kita perluas ke ojek online.
Tidak hanya BPJS Kesehatan, tapi juga BPJS Ketenagakerjaan kita berikan," jelas Khairul.
Meski ruang fiskal pemerintah daerah semakin terbatas, ia memastikan program-program pelayanan dasar tidak akan dikorbankan.
"Hal-hal yang masih menyangkut pelayanan dasar itu masih menjadi komitmen kita untuk terus laksanakan.
Tidak ada, saya kira kita tidak sentuh untuk program-programnya," pungkas Khairul.
(*)
Penulis: Andi Pausiah
