TRIBUNPALU.COM - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) resmi dinobatkan sebagai Sesepuh Raja-Raja Timor dalam acara Festival Budaya dan Karnaval Gajah di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (1/8/2026).
Gelar kehormatan yang dipusatkan di Kelurahan Lai-Lai Besi Kopan (LLBK) tersebut diserahkan langsung oleh para raja yang memegang wilayah kerajaan di Pulau Timor.
Penobatan ini ditandai dengan penyerahan atribut berupa kain kebesaran adat oleh para raja sebagai simbol penghormatan dan penerimaan Jokowi secara adat.
Penganugerahan gelar Sesepuh Raja-raja Timor ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas perhatian serta kontribusi besar Jokowi terhadap pembangunan di NTT saat menjabat sebagai Presiden.
Sejumlah raja ternama di Pulau Timor turut mengalungkan kain adat secara langsung, di antaranya Raja Kerajaan Amanatun, Amanuban, Mollo, Biboki, Bikomi, Amfoang, Kupang, Amarasi, hingga Malaka.
Baca juga: Sarwendah Buka Suara Soal Video Cekcok dengan Ruben Onsu Viral, Ungkap Emosi yang Tak Lagi Tertahan
Melalui prosesi adat tersebut, para raja dan tokoh masyarakat setempat secara simbolis mengangkat Jokowi sebagai bagian dari keluarga besar kerajaan-kerajaan di Pulau Timor.
Acara pengukuhan adat tersebut berlangsung khidmat dan disaksikan oleh ribuan warga yang memadati lokasi kegiatan.
Apresiasi kepada Jokowi
Dalam prosesi tersebut, Raja Amanuban M Nope menyampaikan apresiasi kepada Jokowi atas berbagai pembangunan yang telah dilakukan di NTT.
"Banyak yang sudah Bapak perbuat. Dengan harapan Tuhan Yesus menyertai Bapak dalam perjalanan ke depan," ucapnya saat mengalungkan kain adat kepada Jokowi.
Sementara itu, Raja Kerajaan Mollo James Tualeu Sonbai turut menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian yang diberikan kepada masyarakat NTT selama masa pemerintahan Jokowi.
Prosesi adat berlangsung khidmat dan mendapat sambutan meriah dari ribuan masyarakat yang memadati lokasi kegiatan.
Setelah menjalani prosesi, festival budaya resmi dimulai dengan menampilkan keberagaman budaya dari seluruh kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Berbagai kelompok seni menampilkan tarian tradisional, pakaian adat, dan atraksi budaya yang menjadi simbol kekayaan budaya NTT, sekaligus memperkuat semangat persatuan di tengah kemajemukan masyarakat.
Jokowi diketahui belakangan sibuk melakukan safari politik ke sejumlah wilayah di Indonesia.
Jokowi mengawali prosesi politiknya di Lampung pada 27 Juni 2026.
Dalam safari politiknya di Lampung, Jokowi pun menerima gelar adat kehormatan "Baginda Pemuka Bangsa" dari masyarakat adat Lampung.
Baca juga: Kecam PHK Massal PT GNI, Muhammad Safri Desak Pemerintah Tegas Lindungi Hak Pekerja
Dilansir dari Poskupang.com, Pengamat politik Universitas Nusa Cendana (Undana), Yonatan H Lopo dalam safari politik posisi Jokowi harus dibedakan dalam dua perspektif, yakni sebagai mantan presiden atau negarawan dan sebagai tokoh politik yang memiliki asosiasi kuat dengan PSI.
Menurut Yonatan, berdasarkan konteks kunjungan ke NTT, Jokowi lebih tepat diposisikan sebagai tokoh politik yang sedang menjalankan agenda konsolidasi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) daripada sebagai negarawan.
Diketahui PSI saat ini dipimpin putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep.
"Yang jelas, kedatangan Jokowi ke NTT saat ini sangat kuat asosiasinya dengan agenda PSI. Jadi, dia datang dalam kapasitas sebagai tokoh politik yang berasosiasi dengan Partai Solidaritas Indonesia," katanya.
Yonatan menilai kehadiran Jokowi penting bagi PSI karena partai tersebut masih mengandalkan figur Jokowi sebagai daya tarik politik.
Namun, dampak elektoralnya belum tentu besar mengingat pada Pemilu 2024, ketika Jokowi masih menjabat presiden, PSI belum berhasil lolos ke parlemen.
Menurutnya, bagi masyarakat NTT, kunjungan Jokowi lebih banyak membangkitkan nostalgia terhadap pembangunan infrastruktur selama dua periode kepemimpinannya daripada memberikan dampak langsung terhadap persoalan ekonomi saat ini.
Yonatan menilai Jokowi sebenarnya memiliki kapasitas membantu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto karena masih memiliki pengaruh politik dan jaringan yang luas.
Namun, hingga kini ia belum melihat safari politik di NTT sebagai bentuk dukungan langsung terhadap penyelesaian persoalan pemerintahan.
Ia juga menilai hubungan Jokowi dan Presiden Prabowo akan tetap dijaga secara politik.
Di ruang publik keduanya kemungkinan mempertahankan hubungan harmonis, sementara di balik layar masing-masing memiliki kalkulasi politik menuju Pemilu 2029, termasuk membaca sejauh mana konsolidasi PSI dapat berkembang.
(*)
