TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI  – Otonomi Khusus (Otsus) Papua tidak hanya berkaitan dengan aspek fiskal, tapi juga menjadi perekat hubungan antara pemerintah pusat dan Papua, serta ruang afirmasi politik bagi Orang Asli Papua (OAP).

Pandangan itu disampaikan Rektor Institut Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan Papua (IHTP), Dr. Filep Wamafma, dalam kuliah umum bertajuk 'Otonomi Khusus Papua dalam Perspektif Geopolitik Internasional' di Kampus I IHTP, Manokwari, Sabtu (1/8/2026).

“Otsus Papua adalah bentuk komitmen pemerintah pusat dalam membangun Tanah Papua,” ujar Dr. Filep Wamafma.

Filep mencontohkan, berbagai jabatan strategis di Papua mulai dari gubernur, bupati hingga kursi afirmasi di DPR Papua telah memberikan ruang lebih besar bagi OAP.

“Bahkan ada kursi Otsus yang dikhususkan untuk representasi masyarakat Papua,” katanya.

Perlindungan Hak Adat

Ia menekankan perlindungan hak masyarakat adat sebagai indikator penting keberhasilan Otsus.

Menurutnya, pembangunan di Papua tidak bisa disamakan dengan wilayah lain karena seluruh tanah memiliki keterikatan dengan hak ulayat.

Baca juga: Teguh Santosa Lantik Ketua dan Pengurus JMSI Papua Barat Periode 2025-2030

“Di Papua tidak ada tanah kosong karena semuanya 'bertuan' (pemilik masyarakat adat),” jelasnya.

Filep menilai keberhasilan Otsus harus diukur dari kemampuan melindungi OAP beserta hak-hak adat mereka, bukan semata dari besarnya anggaran.

“Ketika Otsus gagal memproteksi OAP, maka dengan sendirinya Otsus kehilangan arah,” tegasnya.

Ketua Komite III DPD RI ini, juga mendorong Papua menyiapkan kemandirian ekonomi dengan mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan energi agar tidak selamanya bergantung pada skema Otsus. 

Selain itu, ia mengkritisi implementasi Undang-Undang Otsus yang dinilai masih lemah dalam konsistensi pelaksanaan.

Peran Media Siber

Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Teguh Santosa, yang turut hadir, mengajak mahasiswa memahami persoalan Otsus Papua dalam konteks geopolitik global.

Ia mencontohkan dinamika politik di sejumlah negara untuk menunjukkan bahwa pembentukan dan perubahan suatu negara selalu dipengaruhi sejarah, konflik, maupun kesepakatan internasional.

Teguh juga menekankan peran media siber dalam menjaga persatuan bangsa melalui informasi akurat.

JMSI, katanya, memiliki tanggung jawab menangkal hoaks yang berpotensi memecah belah masyarakat, khususnya di Papua.

Kuliah umum dihadiri sekitar 50 mahasiswa dari IHTP, Universitas Caritas Indonesia (Uncri), dan Universitas Papua (Unipa).

Pantaun TribunPapuaBarat.com, hadir dalam kuliah umum tersebut Ketua JMSI Papua Barat, Valentino Wanma bersama Ketua JMSI Papua Barat Daya (PBD), bung Zack Balubun. 

Dua pimpinan JMSI ini menegaskan komitmen bersama dalam mendorong kerja-kerja pers yang profesional, mencerahkan, dan  edukatif mendukung pembangunan Papua Barat-PBD.