Baca juga: Menteri ESDM Pastikan LPG 3 kg dan Solar Tidak Naik, Justru Harga BBM Nonsubsidi Turun

SRIPOKU.COM, PALEMBANG — Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa Partai Golkar merupakan organisasi politik yang lahir dari aspirasi masyarakat luas dan tidak berafiliasi atau dimiliki oleh kelompok maupun keluarga tertentu.

Pernyataan tegas tersebut disampaikan Bahlil saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) XI Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sumatera Selatan (Sumsel) yang digelar di Hotel Aryaduta, Palembang, Minggu (2/8/2026).

"Partai Golkar tidak dilahirkan satu kelompok tertentu, apalagi keluarga tertentu. Partai Golkar dilahirkan betul-betul dari kandungan rahim rakyat Republik Indonesia. Karena itu, Partai Golkar pemilik sahamnya tidak ada, pemilik sahamnya adalah rakyat," ujar Bahlil di hadapan para kader dan tamu undangan.

Dalam arahannya, Bahlil turut mengenang sejarah berdirinya Golkar pada era 1960-an sebagai respons atas instabilitas nasional dan ancaman ideologi. Ia menyebut Golkar dibentuk oleh gabungan 97 unsur organisasi, mulai dari petani, nelayan, buruh, tokoh agama, hingga TNI-Polri.

Target Politik dan Kewajiban Dukung Pemerintah

Menyinggung posisi politik partai, Bahlil menyatakan bahwa Golkar secara tradisi tidak mengambil posisi sebagai oposisi, melainkan partai yang berfokus pada karya nyata dan pembangunan bersama pemerintah.

"Atas dasar itu, kita Partai Golkar tidak biasa oposisi karena betul-betul berkarya. Kalau Partai Golkar Sumsel, seluruh anggota fraksi Golkar wajib hukumnya mendukung gubernur dan wakil gubernur dalam proses pembangunan di Sumsel," tandasnya di hadapan Gubernur Sumsel Herman Deru.

Lebih lanjut, Bahlil membeberkan dua target strategis hasil Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar.

Pertama, peningkatan jumlah kursi di legislatif. Saat ini Golkar mengantongi 102 kursi di DPR RI, 12 kursi di DPRD Provinsi Sumsel, serta 85 kursi di DPRD kabupaten/kota se-Sumsel, yang ditargetkan untuk terus bertambah.

Kedua, komitmen penuh dalam mengawal dan mengamankan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Musda Terakhir dan Isu Pengelolaan SDA

Bahlil mengumumkan bahwa Musda XI DPD Golkar Sumsel merupakan rangkaian penutup atau Musda terakhir dari seluruh gelaran konsolidasi tingkat provinsi di Indonesia.

Berdasarkan laporan Plt. Ketua DPD Golkar Sumsel, Wihaji, agenda pemilihan ketua mengerucut pada satu nama tunggal, yakni Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie.

Selain urusan internal partai, Bahlil juga menyoroti persoalan ketidakadilan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), khususnya sektor migas dan pertambangan di Sumsel.

Ia menyebut dari total 45.000 sumur minyak di Indonesia, sekitar 25.000 di antaranya berada di wilayah Sumsel, namun masyarakat lokal dinilai belum dilibatkan secara maksimal.

"Di Sumsel yang merupakan salah satu provinsi yang memiliki SDA luar biasa, baik migas ataupun pertambangan. Ini bentuk ketidakadilan menurut pandangan saya yang dibesarkan dari daerah," kritik Bahlil.

Acara pembukaan Musda tersebut turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting nasional dan daerah, di antaranya Sekjen Partai Golkar yang juga Ketua Fraksi Golkar DPR RI Sarmuji, Wakil Ketua DPP Golkar sekaligus Wakil Ketua MPR RI Kahar Muzakir, jajaran menteri dari Fraksi Golkar, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel, kepala daerah se-Sumsel, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).