Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nappisah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sosiolog dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Ari Ganjar, menilai langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggelar sayembara terkait pengungkapan peredaran tramadol merupakan strategi untuk mendorong percepatan penegakan hukum.

Menurut Ari, kebijakan tersebut dapat dipahami sebagai "politik Abunawas", yakni langkah yang cerdik dan tidak biasa, meski berpotensi memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat.

"Menurut saya, langkah Pak Gubernur bisa dibilang politik Abunawas. Artinya, langkah cerdik yang keputusan ini pasti akan menuai pro-kontra di masyarakat," ujarnya kepada Tribun Jabar, Minggu (2/8/2026).

Namun, di balik kontroversi itu, Ari menilai tujuan utama Dedi Mulyadi adalah menggugah aparat berwenang agar lebih serius menangani peredaran tramadol di Jawa Barat.

Dia menjelaskan, narasi mengenai sayembara tersebut telah berkembang menjadi perhatian publik. Kondisi itu membuat kinerja aparat penegak hukum ikut menjadi sorotan masyarakat.

"Tujuan Pak Gubernur, menurut dugaan saya, adalah menggugah aparat berwenang untuk lebih serius lagi menangani peredaran tramadol di Jawa Barat. Karena narasi sayembara tersebut telah berkembang menjadi narasi publik dan peran pihak berwenang pasti disorot oleh publik," katanya.

Ari menambahkan, apabila praktik peredaran tramadol sebenarnya sudah diketahui publik dan disertai berbagai bukti, tetapi tidak diikuti peningkatan penindakan, maka citra aparat akan semakin dipertanyakan.

"Apalagi kalau praktik peredaran tramadol itu sudah diketahui publik dengan bukti-bukti, tetapi tidak ada peningkatan penanganan peredaran tramadol, maka posisi aparat berwenang menjadi semakin kurang baik di mata publik," ucapnya.

Karena itu, Ari menilai efek paling nyata dari kebijakan tersebut adalah meningkatnya tekanan publik terhadap aparat untuk segera bertindak.

"Sayembara ini memaksa aparat untuk bergerak lebih cepat," kata dia.