Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Jepang akan mengumumkan bahwa Tokyo dan Washington telah melakukan intervensi bersama di pasar valuta asing untuk menopang nilai tukar yen yang sempat terpuruk ke level terendah dalam hampir 40 tahun.
Jika dikonfirmasi, langkah tersebut menjadi intervensi bersama pertama Jepang dan Amerika Serikat sejak 2011.
Mengutip CNBC, Minggu (2/8/2026), Menteri Keuangan Jepang Satsuki Katayama dijadwalkan menyampaikan pengumuman tersebut pada 3 Agustus 2026.
Dua pejabat pemerintah Jepang yang mengetahui rencana itu mengatakan intervensi dilakukan untuk menghentikan pelemahan yen yang terus berlanjut terhadap dolar Amerika Serikat (AS).
Salah satu sumber menyebut operasi pembelian yen masih berlangsung.
"Operasi masih berlangsung," ujar salah satu sumber.
Katayama juga diperkirakan akan menegaskan komitmen Jepang dan Amerika Serikat untuk melawan pelemahan yen yang dinilai sudah berlebihan. Namun hingga Minggu, Kementerian Keuangan Jepang maupun Departemen Keuangan AS belum memberikan pernyataan resmi mengenai kabar tersebut.
Intervensi ini dilakukan setelah yen sempat menyentuh level terlemah terhadap dolar sejak 1986. Pelemahan tersebut dipicu perbedaan arah kebijakan moneter antara Jepang dan Amerika Serikat, yang membuat dolar terus menguat dalam beberapa pekan terakhir.
Sumber menyebut pemerintah Jepang mulai membeli yen menggunakan dolar AS saat perdagangan di New York pada Kamis lalu. Data Bank of Japan (BOJ) mengindikasikan Tokyo menggelontorkan dana hingga US$ 58,97 miliar untuk menopang mata uangnya.
Langkah tersebut dilakukan beberapa jam sebelum BOJ memutuskan mempertahankan kebijakan moneternya pada Jumat. Meski demikian, bank sentral Jepang memberi sinyal peluang kenaikan suku bunga dalam waktu dekat masih terbuka.
Pelemahan yen selama ini dipengaruhi selisih suku bunga yang semakin lebar dengan Amerika Serikat. Di saat Federal Reserve (The Fed) mengadopsi sikap yang lebih hawkish, BOJ masih mempertahankan kebijakan moneter yang relatif longgar.
Tak lama setelah Gubernur BOJ Kazuo Ueda menggelar konferensi pers, nilai tukar yen kembali menguat tajam. Pelaku pasar menduga lonjakan tersebut dipicu intervensi lanjutan dari otoritas Jepang.
Diplomat mata uang Jepang, Atsushi Mimura, juga mengisyaratkan koordinasi erat antara Kementerian Keuangan Jepang dan BOJ dalam menjaga stabilitas nilai tukar.
"Ke depan, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kebijakan nilai tukar, saya ingin merespons dengan koordinasi yang erat bersama kebijakan moneter," kata Mimura.
Koordinasi antara Jepang dan Amerika Serikat juga terlihat dari sejumlah langkah yang dilakukan kedua negara. Departemen Keuangan AS sebelumnya telah memberi tahu sejumlah bank agar bersiap apabila diperlukan intervensi lanjutan di pasar yen.
Di saat yang sama, Menteri Keuangan AS Scott Bessent sempat menyebut yen terlihat "sangat undervalued" atau berada di bawah nilai wajarnya. Dalam sebuah foto yang diambil Reuters, catatan Bessent bahkan memuat agenda bertuliskan "Buy Japanese Yen (JPY) US$ 5-10 bil", yang mengindikasikan rencana pembelian yen senilai US$ 5 miliar hingga US$ 10 miliar.
Sementara itu, Kementerian Keuangan Jepang menegaskan memiliki berbagai instrumen untuk menjaga likuiditas pasar, termasuk memanfaatkan fasilitas Foreign and International Monetary Authorities (FIMA) Repo Facility milik Federal Reserve. Fasilitas tersebut memungkinkan Jepang memperoleh likuiditas dolar AS tanpa harus menjual surat utang pemerintah AS.
Sejumlah analis menilai kerja sama Tokyo dan Washington tidak hanya bertujuan memperkuat yen, tetapi juga mencegah gejolak di pasar obligasi. Mereka memperingatkan pelemahan yen yang berkepanjangan dapat memicu kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS dan memperbesar risiko terhadap stabilitas pasar keuangan global.
Ekonom sekaligus mantan pejabat BOJ, Nobuyasu Atago, menilai Jepang dan Amerika Serikat memiliki kepentingan yang sama dalam menjaga inflasi agar tidak kembali meningkat.
"Baik AS maupun Jepang menghadapi risiko inflasi kembali memanas dan membuat bank sentral tertinggal dalam mengambil kebijakan. Karena itu, keduanya melihat manfaat dari kerja sama ini," ujarnya.
