TRIBUNJAKARTA.COM - Pengamat politik Hendri Satrio akhirnya buka suara terkait pemanggilan dirinya oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan setelah menghadirkan pakar ekonomi Ferry Latuhihin sebagai narasumber dalam podcast miliknya.
Pengakuan itu disampaikan Hendri Satrio, yang akrab disapa Hensa, saat menjadi bintang tamu dalam podcast Madilog bersama jurnalis senior Darmawan Sepriyossa di kanal YouTube Forum Keadilan TV, yang tayang pada Minggu (2/8/2026).
Hensa mengungkapkan dirinya menerima surat resmi dari otoritas pajak untuk memberikan keterangan terkait Ferry Latuhihin.
Awalnya ia mengira hanya dirinya yang dipanggil, namun belakangan mengetahui sejumlah podcaster dan pemimpin redaksi media lain juga menerima undangan serupa.
"Saya dapat surat resmi. Di situ dijelaskan bahwa saya dimintai keterangan tentang Ferry Latuhihin. Ternyata saya enggak sendirian, ada beberapa podcaster lain juga," ujar Hensa.
Menurutnya, ia memilih memenuhi panggilan tersebut karena merasa tidak melakukan kesalahan.
Selain menghindari kesalahpahaman, ia juga menilai petugas pajak hanya menjalankan tugas sesuai prosedur.
Hensa bahkan memberikan apresiasi kepada petugas pajak yang memeriksanya karena dinilai bekerja secara profesional dan tidak melebar ke isu-isu lain di luar substansi pemeriksaan.
"Petugasnya sangat profesional. Tidak mempersulit, tidak melebar ke mana-mana. Pertanyaannya fokus pada substansi," katanya.
Dalam pemeriksaan itu, Hensa mengaku hanya mendapat satu pertanyaan utama, yakni apakah Ferry Latuhihin menerima honor sebagai narasumber podcast.
Ia pun menjelaskan bahwa seluruh tamu di podcastnya tidak pernah menerima bayaran dalam bentuk uang.
Sebagai bentuk apresiasi, para narasumber hanya diberikan buah atau sekotak cookies.
"Yang ditanya cuma satu, Prof Ferry dikasih apa? Saya jawab, saya enggak pernah kasih uang. Semua narasumber pilihan hadiahnya cuma dua, buah atau cookies. Waktu itu saya ingat Prof Ferry saya kasih cookies," ungkapnya.
Menurut Hensa, pemberian tersebut hanya sebagai bentuk penghormatan kepada narasumber, bukan pembayaran honor.
Meski mengaku tidak mengetahui alasan pasti pemeriksaan tersebut, Hensa menilai publik wajar jika mengaitkannya dengan kritik-kritik tajam Ferry Latuhihin terhadap Menteri Keuangan Purbaya.
Ia menegaskan petugas pajak sama sekali tidak menyinggung persoalan politik maupun kritik Ferry selama proses pemeriksaan berlangsung.
Namun, menurutnya, persepsi publik sulit dihindari karena pemanggilan hanya berfokus pada Ferry.
"Kalau memang yang diperiksa spesifik soal Ferry Latuhihin, menurut saya sangat wajar kalau publik kemudian berprasangka macam-macam," ujarnya.
Hensa mengaku dirinya pernah menjadi sosok yang optimistis terhadap kepemimpinan Purbaya di awal masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Namun, seiring berjalannya waktu, ia menilai ekspektasi tersebut mulai menurun karena kondisi ekonomi dinilai belum menunjukkan perbaikan yang signifikan.
"Saya dulu termasuk yang optimistis. Tapi sekarang optimisme itu turun. Harusnya introspeksi juga kalau banyak kritik datang," katanya.
Alih-alih polemik terus bergulir, Hensa menyarankan agar Purbaya dan Ferry Latuhihin duduk bersama dalam sebuah diskusi terbuka.
Menurutnya, dialog langsung akan jauh lebih baik dibanding membiarkan spekulasi berkembang di tengah masyarakat.
"Kalau memang ada persoalan, ketemu saja. Diskusi, ngobrol baik-baik. Menurut saya itu jauh lebih sehat daripada polemik terus berlanjut," ucap Hensa.
Ia menilai kritik merupakan bagian dari demokrasi yang semestinya dijawab dengan dialog dan argumentasi, bukan menimbulkan kesan adanya tekanan terhadap pihak-pihak yang menyampaikan pendapat.
Di akhir pernyataannya, Hensa kembali menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki persoalan dengan pemeriksaan pajak yang dijalaninya.
Ia justru mengapresiasi profesionalisme petugas yang memeriksanya dan berharap polemik terkait Ferry Latuhihin dapat diselesaikan secara terbuka.
