SURYA.CO.ID, GRESIK - Perubahan drastis kawasan kumuh Kampung Nelayan Desa Campurejo di Gresik menjadi hunian bersih dan tertata mendapat apresiasi tinggi dari DPRD Jatim hingga dinilai layak direplikasi ke seluruh kawasan pesisir Jawa Timur.
Penataan kawasan itu terbukti meningkatkan kualitas hidup keluarga nelayan secara signifikan.
Langkah kolaboratif pemerintah pusat dan daerah ini diyakini menjadi solusi nyata pengentasan pemukiman kumuh.
Baca juga: Menko AHY Resmikan 166 Rumah Layak Huni di Gresik, Warga Campurejo Akhirnya Tinggal di Hunian Baru
Program penataan kampung nelayan di Desa Campurejo, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, Jawa Timur menadapat apresiasi dari anggota DPRD Jawa Timur, Samwil.
Legislator daerah pemilihan Gresik-Lamongan, menilai program penataan kawasan permukiman kumuh melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (TPPKT) Tahun 2025 di Desa Campurejo lebih tertata.
Menurut Samwil, program itu menjadi langkah konkret pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian dan lingkungan masyarakat, khususnya di kawasan pesisir yang memiliki tingkat kepadatan penduduk cukup tinggi.
Peresmian kawasan permukiman itu dilakukan langsung Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), didampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Sabtu (1/8/2026).
Sebagai wakil masyarakat Gresik-Lamongan di DPRD Jawa Timur, Samwil menilai program DAK TPPKT layak diperluas ke kawasan-kawasan lain yang menghadapi persoalan serupa.
Samwil mengatakan, program DAK TPPKT sangat relevan diterapkan di Campurejo karena kawasan itu merupakan kampung nelayan dengan kepadatan penduduk tinggi dan berada di wilayah perbatasan Gresik-Lamongan.
"Rumah bantuan pemerintah ini berada di daerah yang paling padat penduduknya. Desa Campurejo merupakan kampung nelayan yang bersebelahan dengan Kabupaten Lamongan. Di sana ada desa yang disebut Weru Komplek yang padat penduduknya, sebab satu rumah dihuni tiga sampai lima keluarga," ujarnya, Minggu (2/8/2026).
Baca juga: Gerak Cepat Pemkab Gresik Ulurkan Bantuan Material untuk Korban Kebakaran Sembayat
Menurut legislator Jatim itu, keunggulan program tidak sekadar membangun rumah warga.
Penataan juga menyentuh infrastruktur lingkungan, termasuk sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang terintegrasi.
"Rumah bantuan yang baru diresmikan Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan adalah rumah yang sudah terkoneksi dengan sistem instalasi pembuangan air limbah (IPAL) yang sempurna," ujarnya.
Samwil menilai perubahan itu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Warga yang sebelumnya tinggal di kawasan kumuh kini mendapatkan hunian dan lingkungan yang lebih bersih serta tertata.
"Dengan adanya bantuan ini masyarakat Campurejo selaku penerima manfaat sangat senang. Hal ini bisa dilihat saat para penerima manfaat melakukan testimoni dengan Menko, mereka sangat senang dan mengapresiasi," tambahnya.
Ia juga menyoroti dampak program itu bagi keluarga nelayan, terutama anak-anak yang sebelumnya tumbuh di lingkungan permukiman kumuh.
"Anak-anak nelayan yang mendapatkan bantuan yang sebelumnya hidup di kawasan kumuh, kemudian tempat tinggal mereka dibangun menjadi kawasan yang bersih, ada IPAL, dan akses jalan menuju rumah sangat layak," tandas Samwil.
Di Campurejo, penataan kawasan melalui program DAK TPPKT mencakup 7,11 hektare yang dihuni sekitar 1.152 jiwa atau 288 kepala keluarga.
Sebanyak 166 unit rumah ditangani melalui skema pembiayaan kolaboratif yang memadukan anggaran pemerintah dan dukungan dunia usaha.
Dari jumlah itu, 145 unit dibiayai melalui DAK TPPKT, sedangkan 21 unit lainnya dibangun melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), termasuk dukungan Habitat for Humanity.
Penataan juga dilengkapi pembangunan jalan lingkungan, drainase, jaringan air bersih, IPAL domestik, serta Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R).
Samwil berharap pemerintah pusat melanjutkan program DAK TPPKT dan memperluas cakupannya ke kawasan padat penduduk dan kumuh lainnya di Jawa Timur.
"Saya berharap kepada pemerintah pusat program ini bisa dilanjutkan di kawasan padat penduduk dan kumuh lain di Jawa Timur," katanya.
Ia juga mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta pemerintah kabupaten, termasuk Gresik dan Lamongan, untuk mereplikasi penataan seperti yang dilakukan di Campurejo.
"Sebagai anggota DPRD Jatim saya sangat mendukung program DAK TPPKT ini. Karena itu, ketika daerah mendapatkan bantuan itu dari pemerintah pusat, maka APBD wajib memberikan pendamping anggaran 20 persen untuk pendampingan," pungkasnya.
Baca juga: Dari Keluarga Miskin Menuju Masa Depan Cerah, Sekolah Rakyat Gresik Resmi Dimulai
Dalam kunjungannya ke Panceng, dia bahkan harus menempuh perjalanan cukup berat dari Pulau Bawean untuk menghadiri peresmian itu.
Samwil mengatakan, agenda peresmian semula dijadwalkan pada pekan sebelumnya, namun kemudian bergeser.
