Komisi Eropa pada hari Kamis (30/07) mengumumkan panggilan tender yang dirancang untuk menghimpun dana lebih dari €30 miliar (sekitar Rp621 triliun) dalam skema pendanaan negara dan swasta untuk pembangunan tujuh pabrik raksasa Kecerdasan Buatan atau AI. Semua ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian komputasi Uni Eropa (UE).
Dari dana tersebut, €10 miliar akan berasal dari UE dan negara-negara anggota, sementara investor swasta diharapkan akan menyediakan €20 miliar.
Dana tersebut akan digalang dan didistribusikan oleh European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU), yang diluncurkan pada tahun 2020 untuk mengembangkan "ekosistem superkomputer kelas dunia dengan menggabungkan sumber daya Uni Eropa, negara-negara Eropa, dan mitra swasta."
Konsorsium dan badan usaha khusus (SPV) yang terdiri dari penyedia teknologi dan layanan cloud, entitas publik, dan investor semuanya berhak untuk mengajukan pendanaan.
Menurut Komisi Eropa, produsen chip AMD, Nvidia, dan Qualcomm telah menandatangani surat pernyataan niat untuk menyediakan chip kepada kelompok-kelompok yang terlibat dalam proyek itu.
Komisi mengatakan skema ini akan "memperluas kapasitas komputasi AI Eropa dan memberikan akses infrastruktur kepada perusahaan rintisan, perusahaan yang sedang berkembang, usaha kecil dan menengah, industri, akademisi, dan otoritas publik."
Berbicara tentang pembangunan fasilitas yang akan memproduksi prosesor AI canggih, perangkat lunak dan tumpukan teknologi cloud, konektivitas berkecepatan tinggi, dan pusat data hemat energi ini, Henna Virkkunen, Wakil Presiden Eksekutif Komisi Eropa untuk Kedaulatan Teknologi, Keamanan, dan Demokrasi, menyebut momen tersebut sebagai "tonggak sejarah."
"Akses ke skala daya komputasi di dalam gigafactory AI adalah kebutuhan strategis bagi Eropa seiring percepatan pengembangan AI," ujarnya dalam sebuah pernyataan.
Saat ini, UE mengoperasikan 19 pusat data yang terletak di antara Spanyol dan Finlandia.
Namun, blok tersebut tetap sangat bergantung kepada aktor asing untuk penyediaan teknologi. Ini membuat UE sangat rentan terhadap pengaruh dari luar.
Misalnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah memperjelas niatnya untuk memanfaatkan kekuatan ekonomi Amerika untuk memengaruhi UE dan anggotanya. Sementara itu, Cina juga membatasi pasokan mineral yang penting untuk sektor ini.
Uni Eropa berharap dapat melipatgandakan kapasitas pusat data dalam lima hingga tujuh tahun ke mendatang agar dapat mandiri. Namun UE juga melihat adanya tantangan dalam bersaing dengan AS dan Cina, salah satunya yaitu terkait harga energi yang jauh lebih murah.
Sebuah laporan oleh Komisi Eropa dan disampaikan kepada Parlemen Uni Eropa menggambarkan suramnya prospek apabila situasi tetap seperti sekarang. "Bisnis dan otoritas publik Eropa akan terus bergantung pada penyedia AI dari AS dan merugikan penyedia layanan Eropa yang berjuang untuk bekerja di garis depan," tulis laporan itu.
"Ketergantungan pada penyedia layanan komputasi cloud dan AI dalam skala besar, khususnya untuk kasus penggunaan yang sangat penting akan terus mengekspos data ke akses negara ketiga dan membawa risiko terhadap kesinambungan layanan, membahayakan otonomi operasional," menurut laporan itu.
Para pemimpin UE telah membunyikan alarm atas ketertinggalan blok ini di bidang AI. Namun sejumlah warga masih ragu terhadap teknologi tersebut karena berbagai alasan sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Komisi juga berupaya meredakan kekhawatiran dengan janji bahwa teknologi baru ini akan dikembangkan dan dioperasikan sesuai "standar UE tentang perlindungan data, keselamatan, keamanan, dan etika," merujuk pada Undang-Undang Layanan Digital dan Undang-Undang Pasar Digital.
Di luar kekhawatiran akan hilangnya pekerjaan secara besar-besaran yang disebabkan AI, pembangunan fasilitas teknologi besar menghadapi reaksi negatif global atas masalah lingkungan karena konsumsi air dan listrik yang sangat besar serta polusi suara yang dihasilkan.
Komisi Eropa mengatakan akan menerima penawaran untuk proyek-proyek barunya hingga 12 November, dan mulai mendistribusikan dana pada awal tahun 2027 sehingga pembangunan dapat dimulai dalam tahun itu juga.
Diadaptasi oleh Arti Ekawati
Editor: Rizki Nugraha
