TRIBUNJATENG.COM, PATI - Bagi nelayan, informasi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kini tak hanya menjadi acuan keselamatan pelayaran.

Informasi BMKG juga menjadi bukti otentik legalitas bagi nelayan kapal besar agar terhindar dari jerat denda administrasi saat melaut.

Pengurus Asosiasi Mitra Nelayan Sejahtera Juwana, Heri Trimulyo, menjelaskan bahwa sesuai aturan, kapal berukuran besar seharusnya beroperasi di jalur tiga atau Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). 

Namun, kondisi cuaca buruk sering kali memaksa nelayan bergeser masuk ke jalur perairan yang tidak seharusnya.

Untuk menghindari sanksi administratif atau tuduhan pelanggaran daerah penangkapan ikan (fishing zone), pihak kapal/nakhoda wajib membuktikan bahwa penyimpangan tersebut dilakukan semata-mata demi keselamatan pelayaran.

"Kalau ada laporan BMKG-nya tentang cuaca, maka dia akan lolos dari jeratan denda administrasi. Makanya saya anggap ini nanti (peserta) menjadi agen-agen pengurus kapal untuk memberi informasi kepada para pelaku usaha di laut," ujar Heri di sela-sela kegiatan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN) 2026 di Joglo Omah Cabe Pati, Senin (3/8/2026). Kegiatan ini diikuti 34 peserta.

Baca juga: Kecelakaan Maut Hilux Tabrak Scoopy, Bocah Kelas 5 SD Meninggal Dunia

Heri menambahkan, selama ini nelayan kerap mengandalkan aplikasi cuaca berbayar. 

Dengan adanya kanal informasi langsung dari BMKG, asosiasinya yang mengakomodasi sekitar 300 kapal nelayan dapat memperoleh data akurat secara cuma-cuma. 

Ke depan, pihaknya berencana kembali menggelar pelatihan serupa bagi para nakhoda saat musim sandar.

Pentingnya pemahaman cuaca ini turut ditegaskan oleh Kepala Stasiun Meteorologi Kelas II Maritim Tanjung Emas, Taruna Mona Rachman. 

Ia menyampaikan bahwa program SLCN diselenggarakan untuk membekali nelayan dan instansi terkait mengenai dinamika gelombang serta arus laut guna menekan angka kecelakaan di perairan.

"Sangat penting, karena nelayan sebelum melaut harus mengetahui informasi tersebut. Apabila cuacanya kurang bagus, mungkin bisa ditunda dulu untuk mengurangi angka kecelakaan di laut," ungkap Taruna.

Ia mencatat, sejak digulirkan pertama kali pada 2017, program SLCN di Jawa Tengah telah menjangkau 1.145 peserta, di mana Kabupaten Pati sendiri telah menyelenggarakannya sebanyak enam kali.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pati, Hadi Santosa, menyoroti pentingnya edukasi ini agar nelayan di wilayahnya semakin melek teknologi. 

Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital sangat krusial untuk menentukan waktu dan lokasi penangkapan ikan yang tepat, sekaligus meningkatkan produksi tangkapan.

Hadi menyebutkan sebagian besar peserta pelatihan kali ini berasal dari Kecamatan Juwana, yang terdiri atas pengurus kapal besar hingga nelayan tradisional skala kecil.

Untuk diketahui, acara ini terselenggara atas kerjasama BMKG dengan Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya.

Dalam kesempatan ini, Danang diwakili oleh tenaga ahlinya, Aldo Ferry Ariawan.

"Program SLCN dari BMKG ini sangat bermanfaat. Nelayan tidak lagi hanya mengandalkan cara lama, tetapi kini diberikan pengetahuan ilmiah yang akurat untuk membaca cuaca dan gelombang tinggi.

Sangat membantu agar nelayan lebih waspada dan selamat saat melaut di tengah cuaca ekstrem," kata Aldo. (mzk)