Bahlil Lahadalia Bicara Kaderisasi Golkar Diperketat: Tak Ada Yang Instan
Wahyu Aji August 04, 2026 01:38 AM

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menyebut kader Partai Golkar memiliki karakter dasar sebagai teknokrat yang senantiasa dituntut mengutamakan kepentingan pembangunan negara di atas kepentingan kelompok dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Hal itu disampaikan Bahlil saat membuka secara resmi kegiatan Training of Trainers (ToT) Akademi Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (3/8/2026).

Ia pun menginstruksikan agar proses kaderisasi di tubuh partai berlambang pohon beringin tersebut dijalankan secara serius dan diperketat, termasuk melarang meluluskan peserta pelatihan yang dinilai belum memenuhi standar kualifikasi kelulusan.

Bahlil menekankan bahwa kualitas kematangan seorang kader politik hanya dapat dibentuk melalui proses pembinaan berjenjang dan konsisten, bukan melalui jalur instan.

"Kalau kita bicara tentang teknokrat, itu selalu berpikir tentang kepentingan negara duluan. Saya minta untuk semua peserta harus ketat. Bila perlu kalau tidak lulus jangan dikasih lulus. Saya bisa seperti sekarang karena ikut Diklatda di tingkat provinsi, lalu tingkat nasional, by process. Jadi tidak ada sesuatu yang instan, tidak ada," tegas Bahlil.

Menteri ESDM ini juga menginstruksikan agar seluruh peserta ToT diperlakukan secara setara tanpa pengecualian, termasuk bagi jajaran anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar yang mengikuti kepelatihan tersebut.

Menurutnya, status sebagai pejabat legislatif tidak boleh dijadikan alasan untuk mendapatkan dispensasi atau perlakuan khusus selama masa pendidikan.

Bahlil juga memberikan catatan kritis terhadap dinamika kepengurusan yang terjadi di salah satu organisasi sayap kepemudaan partai, yakni Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Golkar.

Ia menyayangkan adanya ketidakstabilan organisasi yang sempat melakukan pergantian Sekretaris Jenderal hingga empat kali dalam satu periode kepengurusan.

"Organisasi-organisasi sayap pemuda kayak AMPI ini jangan konflik terus. Satu kepengurusan empat kali ganti Sekjen. Ini akibat pengaderannya juga mulai tidak jelas. Tidak ada itu kerja seperti itu," sesal Bahlil.

Lebih lanjut, ia mengingatkan pentingnya menjaga kekompakan dan kerukunan di internal partai guna menyongsong agenda politik ke depan.

Bahlil meminta para kader menghindari perdebatan mengenai persoalan yang tidak substantif karena hanya akan menghambat laju akselerasi konsolidasi organisasi.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Akademi Partai Golkar, Hajriyanto Thohari menjelaskan bahwa penyelenggaraan ToT ini merupakan implementasi amanat Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar yang menempatkan pengaderan sebagai fondasi utama pembangunan partai.

Akademi Partai Golkar dibentuk sebagai instrumen strategis untuk membangun standar pendidikan politik yang bermutu tinggi serta mempersiapkan instruktur berkompeten guna menyeragamkan materi dan metode pembelajaran di seluruh tingkat kepengurusan daerah.

Hajriyanto juga mengungkapkan fakta penting bahwa dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, DPP Partai Golkar tercatat belum pernah menyelenggarakan program kaderisasi yang sistematis dan terstruktur di tingkat nasional.

"Perlu menjadi catatan bahwa dalam 10 tahun terakhir DPP Partai Golkar tidak menyelenggarakan kaderisasi secara sistematis dan terstruktur sebagaimana yang kita mulai adakan pada hari ini. Semoga ilmu, pengalaman, dan jejaring yang dibangun selama kegiatan ini menjadi bekal dalam melahirkan kader-kader yang semakin berkualitas," ujar Hajriyanto.

Sebagai informasi, kegiatan ToT Akademi Partai Golkar diselenggarakan pada 3-8 Agustus 2026 di DPP Partai Golkar, diikuti oleh 81 peserta yang terdiri dari perwakilan anggota DPR RI Fraksi Golkar, pengurus DPP, unsur organisasi pendiri dan didirikan, serta kader potensial.

Baca juga: Menteri Bahlil: Konsumsi BBM Subsidi 80 Persen, Sisanya Non Subsidi

Selama kepelatihan, peserta menerima materi komprehensif mulai dari doktrin karya kekaryaan, kepemimpinan, kebijakan publik, hingga metode pembelajaran yang mencakup delapan kompetensi utama kepemimpinan nasional.

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.