TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan bahwa optimalisasi operasional Pelabuhan Kijing di Kabupaten Mempawah sangat bergantung pada penyelesaian infrastruktur pendukung, terutama Jalan Tol Pontianak–Singkawang serta Pontianak Outer Ring Road (PORR).
Menurut Lasarus, Pelabuhan Kijing tidak akan mampu berfungsi secara maksimal apabila akses jalan menuju kawasan pelabuhan belum memadai.
"Pelabuhan Kijing itu tidak akan pernah berfungsi secara maksimal kalau Tol Pontianak–Singkawang belum selesai. Karena peti kemas belum bisa dipindahkan secara maksimal ke sana akibat daya dukung jalan yang belum memadai," ujarnya saat media visit sekaligus bersilaturahmi di Kantor Tribun Pontianak, Jalan Sungai Raya Dalam, Kabupaten Kubu Raya, Senin 3 Agustus 2026.
Ia menjelaskan, keterbatasan infrastruktur membuat perusahaan pelayaran dan logistik masih memilih melakukan aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Dwikora Pontianak karena aksesnya dinilai lebih mudah dibanding menuju Pelabuhan Kijing.
Lasarus juga menilai pembangunan jalan tol harus diiringi penyelesaian jalan lingkar Kota Pontianak. Menurutnya, keberadaan PORR perlu didukung pembangunan dua jembatan baru, yakni Jembatan Kapuas III dan Jembatan Kapuas IV.
"Jalan tol juga tidak akan pernah maksimal jika ring road Kota Pontianak belum selesai. Ring road ini nanti harus didukung bukan hanya satu, tetapi dua jembatan, yaitu Jembatan Kapuas III dan Jembatan Kapuas IV," katanya.
Konsep tersebut akan membentuk jalur logistik yang terhubung langsung dengan jalan tol.
Kawasan pergudangan yang selama ini berada di dalam Kota Pontianak dapat dipindahkan ke kawasan yang lebih terintegrasi di luar kota, sehingga kendaraan berat tidak lagi melintasi pusat kota.
Rencana pembangunan Pontianak Outer Ring Road terus menunjukkan perkembangan.
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, memastikan proyek strategis tersebut telah memiliki dokumen Detail Engineering Design (DED).
"Pontianak Outer Ring Road sudah kita diskusikan dengan Wali Kota Pontianak. Untuk DED juga sudah dibuat," ujar Ria Norsan usai Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Kalimantan Barat.
Dalam rencana strategis pembangunan daerah, PORR dirancang membentang sepanjang 70,65 kilometer.
Menurut Norsan, pembangunan PORR bersama Jembatan Kapuas III menjadi kebutuhan mendesak, tidak hanya untuk mendukung operasional Pelabuhan Kijing, tetapi juga mengurangi kemacetan di Kota Pontianak.
"Jembatan Kapuas III dan Outer Ring Road ini sangat mendesak sekali untuk dibangun. Tujuannya untuk mengurai kemacetan yang terjadi di Kota Pontianak," tegasnya.
Senada dengan itu, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyebut proyek PORR, pembangunan jembatan baru, serta usulan jalan tol dari Bandara Supadio menuju Pelabuhan Kijing merupakan sistem transportasi regional yang telah lama dinantikan.
"Kalau ini bisa terwujud, akan mengurai lalu lintas atau kemacetan di Kota Pontianak dan daerah akan berkembang," ujarnya.
Edi menilai dampak proyek tersebut akan sangat besar bagi perekonomian ibu kota provinsi.
Selain mengurangi mobilitas kendaraan berat di pusat kota, pengembangan infrastruktur regional diyakini semakin memperkuat posisi Pontianak sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat.
Meski dokumen perencanaan telah tersedia dan mendapat dukungan pemerintah daerah, realisasi proyek masih menghadapi tantangan, terutama dalam penyediaan lahan.
Gubernur Ria Norsan mengatakan pembangunan PORR akan melibatkan kolaborasi antara Pemerintah Kota Pontianak, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, hingga pemerintah pusat.
Lasarus pun mengingatkan bahwa sinergi antarinstansi menjadi faktor utama keberhasilan proyek.
"Permasalahan kita memang di ketersediaan lahan. Bersama pemerintah daerah juga beberapa tahun lalu sudah kita bicarakan, namun memang masih berat di pembebasan lahan," katanya.
Menurutnya, koordinasi lintas pemerintah harus terus diperkuat agar proyek strategis tersebut dapat segera direalisasikan demi mendukung pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat.
Di tengah pembahasan proyek jalan tol, sempat beredar informasi di media sosial yang menyebut Jalan Tol Pontianak–Kijing dicoret dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Syarif Abdullah Alkadrie, menegaskan informasi tersebut tidak benar.
"Kalau ada yang mengatakan jalan tol Pontianak–Kijing dicoret dari PSN, itu tidak benar. Memang jalan tol tersebut belum pernah masuk PSN," tegasnya.
Syarif menjelaskan, proyek tersebut saat ini masih berada pada tahap feasibility study (FS) atau studi kelayakan yang dibahas bersama Komisi V DPR RI.
Pemerintah juga masih menyusun kajian teknis dan finansial, termasuk menghitung kebutuhan dukungan pemerintah melalui skema Viability Gap Fund (VGF) agar investasi jalan tol layak secara ekonomi.
Setelah studi kelayakan selesai, proyek akan memasuki tahapan penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), sebelum dilanjutkan ke proses lelang investasi melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Sesuai rencana Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), ruas tol akan dibangun dalam dua tahap, yaitu Seksi I Pontianak (Batulayang)–Sei Pinyuh sepanjang 37,6 kilometer dan Seksi II Sei Pinyuh–Pelabuhan Kijing sepanjang 31,83 kilometer.
Koridor tersebut selanjutnya direncanakan diperpanjang hingga Singkawang dan Sambas.
Syarif menilai pembangunan jalan tol harus dipersiapkan sejak sekarang karena kebutuhan logistik menuju Pelabuhan Kijing akan terus meningkat.
Data PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) menunjukkan, sepanjang 2025 Pelabuhan Kijing mencatat 741 kunjungan kapal, meningkat 15 persen dibanding tahun sebelumnya.
Volume ekspor curah cair berupa CPO dan turunannya mencapai 460.988 ton, dengan total curah cair mencapai 1,5 juta ton dan curah kering 2,5 juta ton.
Tren positif tersebut berlanjut pada 2026. Hingga Mei, kunjungan kapal meningkat 28,7 persen, arus curah kering melonjak 96,3 persen menjadi 1,57 juta ton, sementara curah cair naik 80,8 persen menjadi 1,07 juta ton.
Pada Juni 2026, Terminal Kijing juga berhasil melayani bongkar muat peti kemas perdana dan mampu menyandarkan kapal berkapasitas hingga 100.000 DWT.
Dengan tren pertumbuhan tersebut, keberadaan jalan tol dan jaringan infrastruktur pendukung dinilai semakin mendesak untuk memastikan distribusi logistik dari dan menuju Pelabuhan Kijing dapat berjalan efisien sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat.(*)
