Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Kristoforus Bota
POS-KUPANG.COM, BETUN - Pemerintah Kabupaten Malaka bergerak cepat menyikapi aksi mogok mengajar yang dilakukan para guru di SDK Bolan, Desa Fahiluka, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Senin (3/8/2026).
Wakil Bupati Malaka, Henri Melki Simu, didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malaka, Manfred Laak, turun langsung ke sekolah tersebut untuk memediasi konflik antara para guru dengan Kepala SDK Bolan, Maria Theresia Hoar Klau.
Kedatangan Wakil Bupati dan rombongan dilakukan setelah mencuatnya aksi mogok mengajar yang menyebabkan seluruh kegiatan belajar mengajar di SDK Bolan lumpuh sejak pagi.
Persoalan internal yang sebelumnya hanya terjadi di lingkungan sekolah akhirnya mendapat perhatian langsung dari Pemerintah Kabupaten Malaka karena berdampak pada terhentinya pelayanan pendidikan.
Baca juga: BREAKING NEWS: Guru SDK Bolan di Malaka Mogok Mengajar, KBM Lumpuh Total
Pantauan POS-KUPANG.COM di ruang guru SDK Bolan, proses mediasi berlangsung dalam suasana serius dan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Malaka.
Seluruh guru yang terlibat dalam aksi mogok hadir bersama Kepala Sekolah untuk menyampaikan keterangan masing-masing di hadapan Wakil Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Dalam forum tersebut, para guru secara bergantian menguraikan berbagai persoalan yang menjadi dasar aksi mogok mengajar.
Mereka menyampaikan ketidakpuasan terhadap sejumlah kebijakan kepala sekolah yang menurut mereka berkaitan dengan kepemimpinan, pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), kedisiplinan, hingga mekanisme perekrutan tenaga pendidik.
Di sisi lain, Kepala SDK Bolan juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi atas berbagai tudingan yang dialamatkan kepadanya.
Kepala sekolah menjelaskan versinya mengenai persoalan yang terjadi, termasuk proses pengelolaan Dana BOS, mekanisme penyaluran honor guru melalui sistem Cash Management System (CMS), serta kondisi yang menyebabkan rapat pembagian tugas pada Sabtu sebelumnya tidak mencapai kesepakatan.
Setelah mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak, Wakil Bupati Malaka meminta agar seluruh pihak mengedepankan dialog dan mengakhiri konflik yang berpotensi mengganggu hak peserta didik memperoleh layanan pendidikan.
Menurutnya, kepentingan siswa harus menjadi prioritas utama sehingga penyelesaian persoalan internal sekolah perlu dilakukan melalui musyawarah.
Wakil Bupati juga meminta para guru dan kepala sekolah kembali mengikuti pertemuan lanjutan pada Selasa (4/8/2026).
Pertemuan tersebut dijadwalkan secara khusus untuk menuntaskan pembagian tugas guru sekaligus membahas berbagai persoalan yang masih menjadi perbedaan pendapat di lingkungan SDK Bolan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malaka direncanakan memimpin langsung proses pertemuan lanjutan tersebut.
Langkah mediasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Malaka menjadi upaya awal untuk meredam konflik yang telah berdampak terhadap terhentinya kegiatan belajar mengajar.
Dengan harapan agar seluruh persoalan administratif maupun hubungan kerja di lingkungan sekolah dapat diselesaikan secara terbuka sehingga aktivitas pendidikan kembali berjalan normal.
Usai memimpin mediasi, Wakil Bupati Malaka maupun Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malaka tidak mau memberikan keterangan kepada awak media mengenai hasil pertemuan tersebut.
Saat hendak diwawancarai POS-KUPANG.COM di lingkungan sekolah tersebut, keduanya memilih untuk tidak menyampaikan kesimpulan ataupun langkah yang akan ditempuh pemerintah.
Bahkan, Wakil Bupati Malaka sempat menyampaikan kepada wartawan agar peristiwa di SDK Bolan tidak dipublikasikan.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kabupaten Malaka mengenai tindak lanjut penyelesaian konflik tersebut selain rencana pertemuan lanjutan pada keesokan harinya. (ito).
