Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Permasalahan penerangan jalan umum atau PJU yang masih minim di Kota Bandung, Jawa Barat, menuai sorotan. 

Pasalnya, sejumlah ruas jalan masih gelap di malam hari dinilai bukan sekadar persoalan fasilitas kota, tetapi menjadi ancaman nyata terhadap keselamatan masyarakat atau pengendara.

Pengamat Kebijakan Publik Unpas, Andre Ariesmansyah menilai keberadaan PJU memiliki peran strategis dalam menciptakan kota yang aman, nyaman, dan layak huni. 

Baca juga: Pengendara Kritis Tabrak Pembatas Proyek di Jalan Merdeka, Minimnya Penerangan Jalan Bandung Disorot

Menurutnya, pembangunan maupun pemeliharaan PJU mestinya menjadi skala prioritas pemkot Bandung yang bukan sekedar program pelengkap yang dikerjakan ketika adanya keluhan warga.

"Masalah PJU tak bisa dipandang sebagai pemasangan lampu jalan. Tapi, kaitannya langsung dengan keselamatan pengguna jalan, keamanan lingkungan, dan aktivitas ekonomi masyarakat pada malam hari. Saat masih banyak ruas jalan yang gelap, tandanya ada pelayanan publik yang belum terpenuhi optimal," katanya, Selasa (4/8/2026).

Dia menambahkan, kondisi penerangan jalan yang minim justru bisa meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas, utamanya bagi pengendara roda dua dan pejalan kaki.

"Jarak pandang terbatas membuat potensi kecelakaan semakin tinggi, apalagi di ruas jalan yang padat atau punya kondisi geometrik kurang ideal," katanya 

Ruas jalan yang gelap, lanjutnya, berpotensi pula menjadi titik rawan tindak kriminalitas. Situasi itu membuat masyarakat kehilangan rasa aman ketika beraktivitas pada malam hari. 

Kondisi ini seharusnya menjadi peringatan bagi Pemkot Bandung agar segera mempercepat pembenahan sistem penerangan jalan secara menyeluruh.

Baca juga: Truk Molen Terjungkal Setelah Alami Kecelakaan Tunggal di Jalan Soekarno Hatta

"Komitmen pemkot terhadap pembangunan PJU masih perlu diperkuat. Kota sebesar Bandung, dengan aktivitas masyarakat yang berlangsung hampir 24 jam, membutuhkan sistem penerangan jalan yang memadai, merata, dan dikelola secara profesional. Keberhasilan pembangunan kota tidak hanya diukur dari proyek-proyek besar atau pembangunan kawasan strategis, tetapi juga dari kualitas pelayanan dasar yang langsung dirasakan masyarakat setiap hari," ujarnya.

Dia melanjutkan, PJU adalah infrastruktur dasar, sehingga masyarakat tidak menuntut sesuatu yang mewah, melainkan mereka berhak mendapatkan jalan yang terang supaya bisa beraktivitas dengan aman dan Pemkot Bandung harus menjadikan ini sebagai prioritas pelayanan publik.

Andre juga menilai alasan keterbatasan anggaran tidak seharusnya menjadi pembenaran atas lambatnya pembangunan maupun perbaikan PJU. Menurutnya, pemerintah daerah dituntut lebih inovatif dalam mencari sumber pembiayaan agar pembangunan tetap berjalan.

Dia mendorong Pemkot Bandung memanfaatkan berbagai skema pendanaan di luar APBD, termasuk kerja sama dengan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), kemitraan dengan badan usaha, maupun sumber pembiayaan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Kalau kemampuan APBD terbatas, pemerintah harusnya kreatif. Banyak alternatif pembiayaan yang bisa dimanfaatkan selama dilakukan secara transparan dan akuntabel. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban, karena persoalan anggaran tidak kunjung selesai," ujarnya.

Andre menyoroti pula tata kelola PJU yang perlu dibenahi secara menyeluruh. Dia mendorong adanya pendataan berbasis digital terhadap seluruh titik PJU di Kota Bandung agar pemerintah memiliki peta kondisi yang akurat mengenai lampu yang berfungsi, rusak, maupun wilayah yang belum memiliki penerangan. 

Dengan sistem itu, katanya, proses pemeliharaan dapat dilakukan lebih cepat dan terukur, sementara masyarakat pun dapat mengawasi kinerja pemerintah secara lebih terbuka.

Baca juga: Korban Kecelakaan Maut Tol Cipularang Tinggalkan Istri Hamil, Impian Bangun Rumah Pupus

"Transparansi menjadi aspek penting dalam pengelolaan PJU. Pemerintah sebaiknya membuka informasi mengenai target pembangunan, anggaran yang dialokasikan, hingga progres penyelesaian di lapangan sehingga masyarakat mengetahui sejauh mana komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Pelayanan publik harus bisa diukur. Warga berhak mengetahui berapa titik PJU yang sudah dibangun, berapa yang rusak, kapan diperbaiki, dan wilayah mana yang menjadi prioritas. Transparansi akan meningkatkan akuntabilitas sekaligus kepercayaan masyarakat," katanya.

Andre menegaskan persoalan jalan gelap tidak boleh terus dianggap sebagai masalah rutin yang berulang setiap tahunnya. 
Sebaliknya, kondisi itu harus menjadi bahan evaluasi bagi Pemkot Bandung guna menyusun kebijakan yang lebih terarah dan berkelanjutan. 

Kemudian, keberadaan PJU yang berfungsi optimal tidak hanya memberikan rasa aman, tetapi mendukung mobilitas masyarakat, meningkatkan produktivitas ekonomi pada malam hari, memperkuat citra Kota Bandung sebagai kota jasa dan pariwisata, serta menghadirkan ruang publik yang lebih nyaman bagi seluruh warga.(*)