Yogyakarta (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melakukan kunjungan dalam daerah (KDD) ke Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 1 Kulon Progo guna mengawal optimalisasi pelaksanaan program nasional tersebut di provinsi setempat.

"Kita harus memastikan bahwa anak-anak usia sekolah yang mengalami kendala sosial dan ekonomi di DIY mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkelanjutan," kata Ketua Komisi D DPRD DIY Dwi Wahyu di Yogyakarta, Selasa.

Menurut dia, program Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis dalam memberikan kesempatan pendidikan yang setara bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Dia mengatakan keberhasilan program harus diukur dari sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran.

"Jangan sampai program yang baik ini tidak menyentuh mereka, yang benar-benar membutuhkan, karena persoalan data maupun koordinasi di lapangan," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD DIY Anton Prabu Semendawai mengatakan pentingnya validasi data dalam menentukan calon peserta didik program Sekolah Rakyat.

Pihaknya menilai kolaborasi seluruh pihak, terutama pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), menjadi faktor penting agar kuota yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal.

"Validasi data lapangan yang melibatkan pendamping PKH ini krusial agar kuota yang tersedia di setiap jenjang dapat terserap secara optimal dan tepat sasaran. Dengan data akurat, bantuan pendidikan benar-benar diterima anak-anak yang membutuhkan," katanya.

Data Kementerian Sosial menyatakan target kuota Program Sekolah Rakyat di DIY pada 2026 masing-masing sebanyak 90 siswa untuk jenjang SD, SMP dan SMA.

Selain itu, Sekolah Rakyat Sentra Terpadu Sonosewu Kabupaten Bantul juga memperoleh alokasi masing-masing 60 siswa sebagai bagian dari pengembangan program di DIY.