TRIBUNPAPUABARAT.COM, FAKFAK - Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) melakukan kunjungan ke Kampus Politeknik Negeri Fakfak (Polinef), Kabupaten Fakfak, Papua Barat, Selasa (4/8/2026).
Kunjungan ini bertujuan menyerap aspirasi terkait persoalan pendidikan, termasuk masalah pemalangan berulang yang terjadi di lingkungan kampus.
Rombongan MRPB dipimpin Wilson Hegemur dan disambut hangat oleh Direktur Polinef, Muhammad Nur, bersama jajaran di ruang pertemuan kampus.
Ia menegaskan, MRPB berkomitmen memberikan edukasi kepada masyarakat Fakfak bahwa pendidikan merupakan faktor penting dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang handal bagi daerah.
Baca juga: Pemilik Hak Ulayat: Polinef Banyak PR untuk Majukan SDM Asli Mbaham Matta Fakfak
“Kalau pemalangan terus terjadi, kualitas pendidikan akan terganggu. Ini masalah yang harus diberesi,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Polinef Muhammad Nur menyambut baik kunjungan MRPB sebagai bentuk perhatian terhadap dunia pendidikan.
“Masalah pemalangan sangat mempengaruhi sistem yang ada, termasuk citra kampus,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah daerah memiliki kewajiban menyerahkan sertifikat tanah atau legalitas lahan kepada Kementerian Pendidikan.
“Kami hadir dengan keyakinan bahwa pengadaan lahan sudah clear, dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemalangan yang terjadi berdampak langsung pada aktivitas belajar mengajar mahasiswa, serta perekrutan tenaga pengajar maupun pegawai kampus.
Baca juga: BEM Polinef Gagas Kolaborasi Adat-Pemerintah Wujudkan Kedaulatan Pangan Papua
Dalam forum tersebut, MRPB juga membuka kemungkinan mempertemukan pemerintah daerah dengan pemilik hak ulayat untuk mencari solusi bersama.
“Kita harus punya satu upaya bersama, berkomitmen semua pihak menyelesaikan masalah pemalangan dengan baik,” tegas Wilson.
Sebelumnya, rombongan MRPB telah bertemu dengan kepala kampung untuk mempertanyakan kejelasan masalah pemalangan yang berulang.
Agenda berikutnya, MRPB akan mengunjungi tiga marga pemilik hak ulayat di kawasan kampus serta beraudiensi dengan Pemerintah Daerah Fakfak.
