Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Pembangunan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) direncanakan awal tahun 2027, dengan usulan anggaran sebesar Rp200 miliar. 

Namun Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, berencana mengusulkan tambahan anggaran untuk kebutuhan mebeler untuk gedung tersebut sebesar Rp50 miliar. Karena fasilitas sebelumnya ludes terbakar saat aksi unjuk rasa setahun yang lalu. 

"Untuk mebeler ditambah dan diperkirakan sekitar Rp50 miliar, tetapi ini belum final. Kalau usulan di gedung kita sekitar Rp200 miliar," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) NTB, Lalu Kusuma Wijaya, Selasa (4/8/2026). 

Gedung baru ini dirancang lima lantai, paling bawah digunakan sebagai basement untuk parkiran. Sementara empat gedung lainnya digunakan untuk aktivitas para wakil rakyat nantinya mulai dari rapat paripurna, rapat komisi dan kegiatan lainnya. 

Baca juga: DPRD NTB Apresiasi Revitalisasi Pasar Kuta, Dorong Integrasi dengan Pariwisata Mandalika

Dalam desain gedung baru ini, disiapkan satu bangunan khusus untuk menerima para pendopo. Bangunan ini diberi nama 'Gedung Aspirasi', hanya saja posisinya belum diketahui. 

"Sudah dimasukkan tadi dalam rencana desain, namun saya tidak tahu persis dimana posisinya," kata Jaya. 

Posisi bangunan baru ini juga akan sedikit lebih belakang dari bangunan lama, sehingga untuk rumah dinas yang sebelumnya berada di belakang gedung lama tersebut di ratakan. 

Dalam proses perencanaan luas bangunan gedung DPRD NTB yang baru ini mencapai 9.700 m⊃2;, dengan perkiraan waktu konstruksi selama 11 bulan.

Untuk mempercepat proses pembangunan gedung ini, Kementerian Pekerjaan Umum berencana akan melakukan lelang dini. Sehingga pada awal tahun 2027 langsung bisa dikerjakan oleh kontraktor. 

(*)