Hal tersebut diketahui melalui surat tanggapan Dewan Pers Nomor 102/DP/K/VIII/2026 yang dikeluarkan tanggal 4 Agustus 2026.

Dalam suratnya, Dewan Pers menilai pengaduan tersebut tidak memenuhi syarat.

Baca juga: 25 Media di Sumsel Digugat ke Pengadilan, LBH Palembang: Ancaman Serius Kebebasan Pers

Lalu, Pengadu ternyata sudah menempuh upaya hukum lain, yaitu gugatan perdata di Pengadilan Negeri Palembang tanggal 17 Desember 2025, mengacu pada surat dari LBH Palembang kepada Dewan Pers tertanggal 28 Juli 2026.

"Pengaduan Pengadu tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Dewan Pers Nomor 3/PeraturanDP/VII/2017 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers yang berbunyi: Dewan Pers tidak menangani pengaduan yang sudah diajukan ke kepolisian atau Pengadilan. Atas dasar penilaian tersebut Dewan Pers memutuskan tidak dapat memproses lebih lanjut Pengaduan yang diajukan oleh Pengadu," bunyi kalimat hasil analisis Dewan Pers.

Atas dasar penilaian tersebut, Dewan Pers memutuskan tidak dapat memproses lebih lanjut Pengaduan yang diajukan oleh Pengadu.

Baca juga: Gugatan Perdata terhadap 25 Media di Palembang Mengancam Demokrasi

Menanggapi hal itu, kuasa hukum sejumlah media yang digugat, Ipan Widodo, mengatakan penolakan pengaduan oleh Dewan Pers memang sudah semestinya.

Sebab, berdasarkan Undang-Undang Pers, pengaduan hanya bisa memproses jika belum diproses di Pengadilan atau Kepolisian.

"Kami juga sudah konfirmasi ke Dewan Pers, pengaduan itu hanya bisa diproses kalau belum ada proses yang sedang berjalan di penegak hukum," ujar Ipan saat dikonfirmasi, Selasa (4/8/2026).

Dia menambahkan, surat yang dikeluarkan Dewan Pers ini akan dijadikan bahan bukti dalam persidangan di PN Palembang.

"Besok sidang kembali bergulir dengan agenda keterangan ahli. Surat ini akan kami jadikan sebagai barang bukti di persidangan," katanya.

Ikuti dan Bergabung di Saluran WhatsApp TribunSumsel.com