TRIBUNJABAR.ID - BANDUNG - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat (Kanwil Kemenkum Jabar), Asep Sutandar, memimpin langsung partisipasi jajarannya secara daring dalam ajang strategis Forum Koordinasi Nasional Kekayaan Intelektual Indonesia Tahun 2026 pada Selasa, 4 Agustus 2026.
Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut adalah Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hemawati BR Pandia, serta Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Ery Kurniawan S.H., M.H.
Kehadiran jajaran pimpinan Kanwil Kemenkum Jabar ini menegaskan komitmen dan dukungan penuh di tingkat wilayah terhadap kebijakan pusat guna mempercepat transformasi ekosistem kekayaan intelektual, mendorong inovasi masyarakat, dan memperkuat daya saing ekonomi, khususnya di wilayah Jawa Barat.
Forum tingkat nasional yang dihadiri oleh perwakilan 36 kementerian dan lembaga serta mitra internasional ini menjadi wadah penting untuk menyusun arah kebijakan kekayaan intelektual ke depan.
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah Siregar, dalam arahannya menekankan pentingnya percepatan transformasi layanan berbasis digital yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses. Beliau juga menyoroti potensi besar pemanfaatan sertifikat kekayaan intelektual sebagai objek jaminan fidusia maupun agunan kredit bagi pelaku usaha dan industri kreatif.
Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia, Edward Omar Sharif Hiariej, menegaskan perlunya kepastian hukum dan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), serta sinergi lintas instansi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran kekayaan intelektual guna menciptakan iklim usaha yang kondusif.
Diskusi komprehensif dalam forum ini juga diwarnai dengan pandangan dari berbagai pakar global dan lintas kementerian.
Deputy Director General WIPO, Hasan Kleib, beserta Head of Section WIPO, Sacha Wunsch-Vincent, menyoroti urgensi integrasi sistem kekayaan intelektual nasional dengan mekanisme perlindungan global serta pentingnya indikator inovasi berbasis data. Praktik terbaik mengenai komersialisasi riset turut dipaparkan oleh Assistant Chief Executive IPOS Singapura, Bernard Ong.
Sementara itu, dukungan terhadap daya saing ekspor dan diplomasi internasional ditekankan oleh perwakilan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan.
Rangkaian forum ini membuahkan sejumlah rekomendasi strategis, mulai dari transparansi pengelolaan royalti digital hingga pembentukan standar profesi penilai kekayaan intelektual independen, yang kesemuanya siap dikawal implementasinya oleh Kanwil Kemenkum Jabar demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional yang inovatif, inklusif, dan berdaya saing global.
