TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Secara makro, kinerja pembangunan dan indikator kesejahteraan masyarakat di Kota Denpasar menunjukkan capaian yang sangat positif. Pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan sebesar 6,11 persen.

Persentase ini berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali.

“Untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menempati posisi tertinggi di Provinsi Bali serta masuk dalam jajaran 10 besar nasional,” kata Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa.

Baca juga: 37.575 KK di Denpasar Bali Telah Daftar Perlinsos, Target Capai 111.600 KK Sebelum Akhir Agustus

Dalam hal kesejahteraan sosial di Kota Denpasar, menurutnya menunjukkan peningkatan pada indikator umur harapan hidup, harapan lama sekolah, serta rata-rata lama sekolah. Untuk rasio ini serta tingkat kemiskinan secara persentase berada di angka 2,6 persen dan menjadi salah satu yang terendah di Indonesia. 

Meski begitu, Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar akan tetap melakukan intervensi dan berfokus pada kedalaman dan keparahan kemiskinan. Apalagi mengingat jumlah penduduk Kota Denpasar yang relatif tinggi.

Menurutnya, untuk mencegah masyarakat berpenghasilan rendah turun ke kategori miskin ekstrem, Pemkot Denpasar menekankan pentingnya menjaga masyarakat yang berada di ambang batas kemiskinan. 

Baca juga: Distan Denpasar Serahkan 30 Ekor Bibit Babi ke Kelompok Ternak di Denpasar, Perkuat Ketahanan Pangan

“Karena dari sisi jumlah penduduk kita 18.000 yang ada di pinggir atau mendekati garis kemiskinan itu. Kalau salah intervensi kita, dia masuk ke desil 4. Desil 6 bisa turun dia ke desil 5, akan bertambah dia,” paparnya.

Untuk penanganan kemiskinan ini, Pemkot menganggarkan Rp 1,152 triliun. Berbagai kegiatan yang dilakukan berupa perbaikan di kantong-kantong kemiskinan termasuk bedah rumah.

“Infrastrukturnya kita perbaiki, misalnya MCK tidak memiliki kita buatkan, dan seterusnya, sehingga tidak ada kawasan kumuh nanti di Kota Denpasar,” paparnya.

Selain itu, juga meningkatkan pendapatan masyarakat melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Koperasi, Dinas Pertanian, hingga Dinas Perikanan. 

Sementara itu, pelaksanaan pendaftaran Populasi dan Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kota Denpasar terus dikebut. Hal ini untuk bisa mencapai target minimum yang dicanangkan pemerintah pusat sebelum cut-off akhir Agustus 2026.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, I Gusti Ketut Sudiatmika memaparkan, hingga kini, total pendaftar sebanyak 37.575 Kepala Keluarga (KK) atau 20.16 persen.

“Total KK di Denpasar 186.421, kini sudah menjangkau 37.575 KK. Kami akan terus genjot untuk mencapai target,” paparnya, Selasa (4/8).

Sudiatmika menambahkan, berdasarkan sebaran kecamatan, Denpasar Utara tertinggi dengan 11.378 yang telah mendaftar. Disusul Denpasar Timur sebanyak 9.709 KK, Denpasar Barat 9.451 KK, serta Denpasar Selatan sebanyak 7.036 KK. Sedangkan untuk total agen yang diterjunkan untuk membantu percepatan pendaftaran sebanyak 2.104 orang. 

Menurutnya, keberadaan agen ini sangat membantu percepatan pendaftaran. Apalagi, mayoritas pendaftar melakukan pendaftaran melalui agen. “Sebanyak 25.364 KK atau sebesar 67,50 persen pendaftar melakukan pendaftaran via agen,” katanya.

Untuk diketahui, jumlah KK di Denpasar sebanyak 186.421 KK. Sementara pemerintah pusat menetapkan ambang batas capaian minimal antara 40 persen hingga 60 persen.

Sehingga sebelum cut-off, Pemkot menargetkan minimal bisa mencapai 111.600 KK. Dan target ini diharapkan bisa tercapai dalam kurun waktu 20 hari kerja terhitung 24 Juli hingga 12 Agustus 2026.

Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa mengatakan, wilayah yang belum mencapai batas minimal tersebut diwajibkan untuk terus menggenjot kinerja pendataan hingga batas waktu akhir Agustus.

Adapun kalkulasi target awal yang dirancang dalam rentang waktu 20 hari kerja sebanyak 111.000 KK, dengan target harian sebesar 5.000 KK atau rata-rata 1.250 KK per kecamatan. Untuk saat ini jumlah harian pendaftar rata-rata 2.000 – 3.600 KK per hari. 

“Yang mana penetapan target tinggi di awal merupakan strategi psikologis untuk mendorong percepatan kerja di lapangan. Semakin panjang durasi pelaksanaan tanpa target ketat, potensi kelelahan pada petugas lapangan maupun masyarakat akan semakin tinggi,” katanya.

Meski begitu, ia menyebutkan, keunggulan utama daerah Denpasar terletak pada keberadaan balai banjar dan balai desa yang sangat efektif sebagai wadah kumpul masyarakat.

“Dibandingkan kota besar lain seperti Surabaya yang mengandalkan hingga 37.000 agen untuk melakukan penyisiran rumah ke rumah, struktur adat dan kemasyarakatan di Denpasar memberikan efisiensi yang jauh lebih tinggi jika dimanfaatkan secara optimal,” paparnya. (*)