TRIBUNWOW.COM - Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing mendorong pemerintah membuka dialog publik antara para menteri Kabinet Merah Putih dan anggota Kabinet Bayangan bentukan Koalisi Masyarakat Sipil.
Menurutnya, forum terbuka itu akan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menilai langsung kualitas argumentasi, data, dan solusi yang ditawarkan kedua pihak dalam menyikapi berbagai persoalan bangsa.
Usulan tersebut disampaikan Emrus dalam wawancara bersama Tribunnews Redaksi Solo, Rabu (5/8/2026).
Ia menilai dialog terbuka menjadi mekanisme yang lebih sehat dibanding saling menyampaikan kritik tanpa ruang pembahasan bersama.
"Sejatinya lebih baik dialog publik terbuka. Sehingga rakyat bisa menilai kompetensi menteri dari Kabinet Bayangan dan kompetensi menteri dari pemerintahan. Kita bisa melihat dari dialognya," kata Emrus.
Menurut Emrus, forum tersebut dapat menjadi ruang adu data, adu fakta, dan adu argumentasi.
Dengan demikian, masyarakat dapat menilai secara objektif pihak yang paling memahami persoalan sekaligus menawarkan solusi yang rasional.
"Nah, dengan demikian mereka adu data, adu argumentasi, adu fakta satu dengan yang lain," ujarnya.
Emrus menegaskan pemerintah tidak perlu memandang Kabinet Bayangan sebagai ancaman politik.
Baca juga: Lokasi Kopdes Merah Putih Disorot, Zulhas Tegaskan Penempatan Berdasarkan Musyawarah Desa
Dalam sistem demokrasi, menurutnya, fungsi pengawasan merupakan bagian dari mekanisme check and balance yang diperlukan untuk menjaga kualitas pemerintahan.
Ia menjelaskan fungsi kontrol selama ini juga dijalankan oleh pers, kalangan akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat sipil.
Kehadiran Kabinet Bayangan dinilai hanya membuat fungsi tersebut lebih terorganisasi melalui pembagian bidang yang menyerupai kementerian.
"Tanpa kritik, tanpa masukan dari pihak di luar pemerintahan, maka matinya demokrasi. Kabinet Bayangan justru mengambil peran menghidupkan demokrasi kita," katanya.
Karena itu, Emrus meminta pemerintah tidak bersikap defensif terhadap kritik yang disampaikan.
"Jangan dimusuhi, tapi ajak berdialog," tegasnya.
Menurut Emrus, dialog terbuka juga akan menguntungkan Presiden Prabowo Subianto karena dapat menjadi sarana mengevaluasi kemampuan para menteri dalam menjawab kritik sekaligus menjelaskan kebijakan pemerintah kepada masyarakat.
Ia menambahkan, apabila kritik dari Kabinet Bayangan terbukti didukung data yang kuat, hal tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah.
Sebaliknya, jika kementerian mampu menjawab dengan data dan fakta yang kuat, kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah berpotensi meningkat.
"Justru dengan kritik dan masukan secara terbuka dari Kabinet Bayangan positif bagi Prabowo.
Menjadi landasan bagi Prabowo mengingatkan pembantunya dan sekaligus menjadi dasar melakukan evaluasi," ujarnya.
Emrus juga mengingatkan agar setiap kritik yang disampaikan Kabinet Bayangan berbasis data, fakta, dan disertai solusi. Menurutnya, kritik yang tidak rasional justru dapat menurunkan kredibilitas pihak yang menyampaikannya.
"Kalau kritik mereka mengada-ada, justru kredibilitas mereka turun. Kritik harus rasional," katanya.
Ia berharap hubungan pemerintah dan Kabinet Bayangan dibangun melalui dialog yang terbuka dan berkelanjutan sehingga masyarakat dapat menilai secara objektif kapasitas para pejabat maupun pihak yang memberikan kritik.
"Biar rakyat yang menilai. Dari dialog itu akan terlihat siapa yang menguasai persoalan, siapa yang menyampaikan fakta, dan siapa yang benar-benar menawarkan solusi bagi bangsa," ujar Emrus. (*)
