TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang tertekan, Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono memastikan layanan Trans Banyumas tidak boleh berhenti. 

Meski subsidi operasional dari pemerintah pusat dipastikan dihentikan dan APBD Banyumas hanya mampu menopang operasional hingga akhir Agustus 2026. 

Sadewo mengaku akan mengupayakan berbagai cara agar transportasi publik andalan masyarakat itu tetap beroperasi.

Menurut Sadewo, saat ini Pemerintah Kabupaten Banyumas sedang berpacu dengan waktu mencari sumber anggaran baru. 

Operasional Trans Banyumas diperkirakan hanya mampu bertahan hingga 28 Agustus 2026, sehingga pembahasan bersama DPRD terus dilakukan untuk menutup kekurangan anggaran.

"Banyumas itu kan subsidinya dari APBN dihentikan. 

Jadi kondisi keuangan kita sedang tidak baik-baik saja. 

Tapi saya sudah mengupayakan maksimal bagaimana caranya, pokoknya Trans Banyumas jangan sampai berhenti begitu saja. Ini masih saya diskusikan dengan anggaran," kata Sadewo kepada Tribunbanyumas.com, Rabu (5/8/2026). 

Ia menegaskan, keberlangsungan Trans Banyumas merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Bagaimana caranya, pokoknya saya ingin mengupayakan jangan sampai berhenti. 

Ini pelayanan masyarakat. Tujuan kita pelayanan masyarakat," ujarnya.

Sadewo menjelaskan, Trans Banyumas pada dasarnya merupakan program yang digagas pemerintah pusat. 

Pemerintah Kabupaten Banyumas hanya melanjutkan program tersebut demi memberikan layanan transportasi umum yang murah bagi masyarakat.

"Ini sebetulnya bukan program kabupaten, tapi program dari pusat dulu. 

Cuma kita menangkap saja. Mestinya menurut kami masih satu kali lagi mendapatkan subsidi.

Kami mengharapkan itu, tapi ternyata dari pusat sampai hari ini belum turun di perubahan," jelasnya.

Karena subsidi tersebut belum juga turun, Pemkab Banyumas kini harus mencari alternatif pembiayaan agar operasional Trans Banyumas tetap berjalan.

"Sebagai bentuk tanggung jawab kami untuk pelayanan masyarakat juga dan tanggung jawab kami kepada Trans Banyumas, maka saya sedang mengupayakan dengan teman-teman DPRD bagaimana caranya menyiapkan anggaran itu di waktu-waktu yang mepet ini. 

Dari mana duitnya nantilah, yang penting Trans Banyumas jangan sampai berhenti. Harus berlanjut," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Sadewo juga menjelaskan skema operasional Trans Banyumas. 

Menurutnya, armada bus bukan merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Banyumas.

"Trans Banyumas bukan milik Pemda. Yang investasi itu swasta. 

Kemudian dari pemerintah itu membayar by the service. Servisnya dibayar per kilometer. Makanya ada subsidi," katanya.

Ia menambahkan, konsep tersebut memang dirancang agar masyarakat dapat menikmati layanan transportasi umum dengan tarif murah melalui dukungan subsidi pemerintah.

"Itu memang program transportasi yang murah. 

Kita mau melanjutkan. Ini program dari pemerintah pusat, meskipun kondisi keuangan sekarang sedang berat," ujarnya.

Sadewo juga menilai Trans Banyumas merupakan salah satu layanan Bus Rapid Transit (BRT) terbaik di Indonesia. 

Tingginya jumlah penumpang menjadi alasan kuat mengapa layanan tersebut harus dipertahankan.

"Dan ingat ya, Trans Banyumas itu salah satu Trans yang baik di Indonesia dengan load factor yang sangat tinggi," katanya.

Sebagai salah satu upaya mengurangi beban subsidi, Pemkab Banyumas juga akan mulai mengoptimalkan potensi pendapatan non-tarif melalui pemasangan iklan pada badan bus.

"Salah satu upaya untuk menekan jumlah subsidi, mau saya iklankan. Jadi Trans Banyumas bisa di-branding, ada iklan di bus," ujarnya.

Alokasi APBD Kabupaten Banyumas dipastikan hanya mampu menopang operasional moda transportasi tersebut hingga Agustus mendatang setelah subsidi dari pemerintah pusat dihentikan.

Sadewo mengakui situasi tersebut cukup berat. 

Ia bahkan telah melakukan pembahasan intensif bersama jajaran DPRD Kabupaten Banyumas untuk mencari solusi atas kekurangan anggaran operasional.

"Kurang sekitar Rp15 miliar subsidinya, pemerintah pusat katanya mau menghentikan. 

Baca juga: Banyak Remaja Hamil di Luar Nikah hingga Minta Dispensasi di Blora

Diskusi dengan teman-teman DPRD mencari uang Rp15 miliar dari mana," ujarnya.

Ia mengatakan kondisi fiskal daerah saat ini memang belum ideal karena APBD Banyumas sedang menghadapi berbagai keterbatasan. 

Namun demikian, ia memastikan pelayanan publik tetap menjadi prioritas.

"Tapi akan saya paksakan supaya jangan sampai berhenti, harus jalan terus," tegasnya.

Sadewo mengaku optimistis solusi terbaik masih bisa ditemukan sehingga masyarakat tetap dapat menikmati layanan Trans Banyumas.

"Kalau saya yakin dicari solusinya pasti ada. Saya optimis saja. 

Pokoknya saya mengharapkan Trans Banyumas tidak berhenti," katanya.

Berbagai skenario penyelamatan juga telah disiapkan. 

Apabila upaya komunikasi dengan pemerintah pusat tidak membuahkan hasil, Sadewo bahkan membuka kemungkinan pembiayaan alternatif bersama operator.

"Solusi paling buruk, karena saya background-nya pengusaha, ya hutang ke bank. 

Tapi yang suruh menanggung bunganya dari PT Banyumas Raya Transportasi. Tapi saya belum tahu aturannya," ungkapnya.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Banyumas masih berharap Kementerian Perhubungan tidak benar-benar menghentikan dukungan subsidi operasional Trans Banyumas. 

Komunikasi intensif terus dilakukan dengan pemerintah pusat, termasuk menggandeng anggota DPR RI agar bantuan subsidi tetap dapat dikucurkan demi menjaga keberlangsungan layanan transportasi publik tersebut. (jti)