TRIBUNBATAM.id - Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) kepada pemerintah daerah terus berjalan sepanjang 2026.
Data Kementeian Keuangan hingga 5 Agustus 2026, realisasi penyaluran DBH Malaka sebesar Rp 0,56 miliar atau 46.04 persen dari pagu Rp 1,23 miliar.
Penyaluran BDH merupakan bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang bertujuan mendukung kemampuan fiskal pemerintah daerah sekaligus memastikan layanan publik tetap berjalan.
Secara nasional, pemerintah telah menyalurkan DBH sebesar Rp 30.116,41 miliar atau 49.97 dari pagu Rp 60.268,74 miliar.
Sehingga penyaluran DBH Malaka masih dibawah rata-rata nasional.
Hanya saja, dibandikan tahun lalu, DBH Malaka mengalami penurunan dari sebelumnya Rp 3,77 miliar.
Alokasi DBH Malaka lebih kecil ketimbang DBH Batam, Kepulauan Riau.
Tahun ini, Batam mendapatkan pagu DBH 80,43 miliar dengan realisasi Rp 33,70 miliar atau 41.90 persen.
| Dana Bagi Hasil | Pagu | Realisasi | Persen |
|---|---|---|---|
| Total | 1,23 M | 0,56 M | 46.04 |
| DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota | 0,15 M | 0,06 M | 40.00 |
| DBH PPh Pasal 21 | 0,72 M | 0,29 M | 40.00 |
| DBH PPh Pasal 25/29 OP | 0,03 M | 0,01 M | 40.00 |
| DBH SDA Minerba - Royalti | 0,00 M | 0,00 M | 100.00 |
| DBH SDA Panas Bumi - Iuran Produksi | 0,01 M | 0,01 M | 100.00 |
| DBH SDA Panas Bumi - Iuran Tetap | 0,01 M | 0,01 M | 100.00 |
| DBH SDA Perikanan | 0,31 M | 0,18 M | 60.00 |
