TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada triwulan kedua 2026, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS).

Pertumbuhan tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 5,12 persen, meski melambat dari pertumbuhan triwulan pertama 2026 yang mencapai 5,61 persen.

Di balik pertumbuhan tersebut, Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai struktur ekonomi Indonesia masih menghadapi persoalan ketimpangan antarwilayah.

Baca juga: Konsumsi Rumah Tangga Masih Jadi Motor Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2026

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menilai pertumbuhan ekonomi masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, di mana struktur ekonomi nasional belum mengalami perubahan signifikan karena motor pertumbuhan, khususnya sektor perdagangan dan industri, masih banyak terkonsentrasi di Jawa.

"Daerah mulai alami tekanan setelah komoditas turun, sektor pertambangan pertumbuhannya negatif, hilirisasi nikelnya mulai mengurangi karyawan," jelas Bhima saat dihubungi Tribunnews.com, Rabu (5/8/2026).

Bhima menilai ketergantungan sejumlah daerah terhadap sektor komoditas membuat perekonomian di luar Jawa lebih rentan ketika harga komoditas mengalami penurunan.

Kondisi tersebut pada akhirnya membuat dominasi Jawa dalam perekonomian nasional semakin besar. "Jadi sunset komoditasnya maka jawa makin dominan," imbuhnya.

Selain struktur ekonomi, Bhima menyoroti kebijakan anggaran pemerintah yang dinilai berpotensi memperlebar ketimpangan antarwilayah.

Ia menilai sentralisasi anggaran untuk program prioritas nasional, salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG), turut menjadi persoalan.

Implementasi program tersebut belum merata, terutama di wilayah Indonesia timur. Padahal, kebutuhan untuk menekan angka stunting di wilayah tersebut dinilai lebih besar.

"Indonesia timur jumlah dapurnya sedikit meski kebutuhan mengurangi stuntingnya lebih besar," terang Bhima.

Oleh karenanya, pemerintah perlu melakukan perubahan strategi agar pertumbuhan ekonomi tidak terus terkonsentrasi di Jawa.

Salah satu langkah yang dinilai penting adalah memperkuat desentralisasi fiskal sehingga daerah memiliki ruang lebih besar untuk mengembangkan sumber pertumbuhan ekonominya.

Selain itu, pemerintah perlu mencari sumber pertumbuhan baru yang tidak bergantung pada sektor ekstraktif seperti pertambangan dan komoditas.

"Kunci membuat porsi luar jawa lebih besar dalam kue ekonomi adalah memperkuat desentralisasi fiskal dan mencari motor ekonomi non ekstraktif," ujarnya.