TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah menilai berbagai isu yang belakangan dikaitkan dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dapat dilihat dalam konteks upaya pembenahan birokrasi di lingkungan Kementerian PU.
Menurut Trubus, dalam proses reformasi birokrasi maupun penataan organisasi, munculnya berbagai respons dari sejumlah pihak merupakan hal yang lazim terjadi.
Belakangan, sejumlah isu dikaitkan dengan Dody, antara lain mengenai rencana perjalanan dinas ke luar negeri, penggunaan pesawat yang disebut sebagai jet pribadi, hingga mutasi pegawai. Atas isu-isu tersebut, Dody maupun Kementerian PU telah memberikan klarifikasi.
Trubus berpandangan, langkah pembenahan tata kelola, penguatan pengawasan, serta penataan organisasi berpotensi memunculkan dinamika di lingkungan birokrasi.
Ia juga menilai rotasi dan evaluasi pejabat merupakan bagian dari mekanisme organisasi untuk mendukung peningkatan kinerja dan tata kelola pemerintahan.
Selain itu, Trubus menyoroti pentingnya pembenahan internal menyusul adanya informasi mengenai data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait indikasi aktivitas judi daring yang melibatkan sejumlah pegawai.
Menurutnya, apabila terdapat data maupun indikasi pelanggaran, tindak lanjut perlu dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku serta didasarkan pada hasil pemeriksaan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Trubus juga menilai evaluasi terhadap pelaksanaan proyek maupun tata kelola pengadaan perlu terus dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas dan transparansi di lingkungan Kementerian PU.
Ia berpandangan proses pembenahan akan berjalan optimal apabila didukung komitmen seluruh pihak terkait serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Ini kan tergantung political will. Kalau mau diselesaikan artinya ya dibersih-bersih, bisa dilakukan pembersihan. Tinggal bagaimana Pak Dody mau menyelesaikan ini," kata Trubus.
Menurutnya, dukungan pemerintah juga menjadi faktor penting agar agenda pembenahan birokrasi dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.
Ia juga menemukan sekitar 4.000 pegawai bermasalah dalam penggunaan sistem absensi elektronik.
Temuan tersebut digunakan Dody sebagai salah satu dasar memperketat pengawasan dan merotasi sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian PU.
Menurut dia, pelanggaran disiplin telah berlangsung cukup lama karena lemahnya penindakan dan kuatnya hubungan pertemanan di internal kementerian.
“Ini bukan data saya, data PPATK. Judol itu pidana,” kata Dody, Rabu (15/7/2026).
Kementerian PU memiliki sekitar 38.600 aparatur sipil negara. Jika angka yang disebut Dody dibandingkan dengan jumlah pegawai tersebut, sekitar 15 persen pegawai terindikasi berkaitan dengan transaksi judi online.
Dody tidak menjelaskan nilai transaksi, periode pemantauan, maupun status pemeriksaan terhadap sekitar 6.000 pegawai tersebut. Ia juga belum memerinci berapa pegawai yang telah dikenai sanksi disiplin atau diteruskan kepada aparat penegak hukum.
Karena itu, data PPATK tersebut belum dapat dimaknai bahwa seluruh pegawai telah terbukti melakukan tindak pidana. Informasi transaksi masih membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui pemilik rekening, pola transaksi, serta keterkaitannya dengan situs atau bandar judi online.
Selain judi online, Dody menyoroti manipulasi absensi elektronik yang disebut melibatkan sekitar 4.000 pegawai. Jumlah tersebut setara dengan sekitar satu dari sepuluh ASN di lingkungan Kementerian PU.
“Bayangkan, 3.000–4.000 orang itu main-main absen. Satu dari sepuluh pegawai saya bohong soal absen,” ujar Dody.
Praktik tersebut terungkap setelah sistem absensi elektronik diperbaiki dan pengawasannya diperketat. Dody mengatakan pelanggaran sebelumnya sulit diproses karena adanya hubungan pertemanan antarkelompok atau angkatan pegawai.
Menurut dia, kondisi itu membuat mekanisme pemeriksaan dan penegakan disiplin tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran dapat saling melindungi sehingga kasus tidak pernah berlanjut ke proses penindakan.
Baca juga: Soal Kunker Pakai Jet Pribadi, Menteri PU Dody Hanggodo: Punya Menhub, Itu Aset Negara
Dody belum menjelaskan modus yang digunakan untuk memanipulasi absensi. Ia juga tidak menyebut apakah ribuan pegawai tersebut melakukan pelanggaran dalam waktu bersamaan atau merupakan hasil pemeriksaan dalam periode tertentu.
